Jakarta — Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia atau BPP KAPMI mendorong pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, tetap sejalan dengan arah kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum BPP KAPMI, Muliansyah Abdurrahman, mengatakan lembaga pengelola investasi tersebut harus mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus membuka manfaat yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengusaha muda.
Pernyataan tersebut disampaikan Muliansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8/2026), menyikapi peran Danantara dalam mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi strategis negara.
“Danantara harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaannya wajib transparan, profesional, dan membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM serta pengusaha muda,” tegas Muliansyah.
Menurutnya, pengelolaan Danantara tidak boleh hanya memberikan ruang kepada perusahaan besar dan kelompok pemodal tertentu. Pelaku UMKM serta pengusaha muda juga perlu dilibatkan melalui skema investasi, kemitraan, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan usaha yang jelas serta mudah diakses.
Muliansyah menilai keterlibatan pelaku usaha dari berbagai tingkatan penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercatat dalam indikator makro, tetapi benar-benar menciptakan kesempatan berusaha, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan hingga tingkat daerah.
“Jangan sampai Danantara keluar dari semangat membangun ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. Manfaat pengelolaan aset negara harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.
BPP KAPMI mendorong Danantara merancang program khusus bagi pengusaha muda dan UMKM, termasuk pola kemitraan dengan badan usaha milik negara, akses terhadap rantai pasok nasional, dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan peluang investasi pada sektor-sektor produktif.
Menurut Muliansyah, skema tersebut diperlukan agar pengusaha muda tidak hanya menjadi penonton dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh, berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap penguatan industri dalam negeri.
“Kami mendorong Danantara membuat skema investasi dan kemitraan khusus untuk pengusaha muda dan UMKM. Ini penting agar target pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan sampai ke akar rumput,” katanya.
Selain memperluas akses usaha, BPP KAPMI menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan terbebas dari kepentingan yang dapat merugikan negara.
Muliansyah menilai pengawasan terhadap Danantara harus dilakukan secara ketat mengingat besarnya nilai aset dan tanggung jawab strategis yang dikelola. Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi kebocoran.
Ia juga mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menjadi ruang baru bagi intervensi politik maupun praktik yang menghambat persaingan usaha sehat. Setiap program investasi dan kemitraan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas serta dapat dievaluasi secara terbuka.
BPP KAPMI berharap pengelolaan Danantara dapat mendukung komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi, memberantas praktik mafia, memperluas industrialisasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif.
“Jika dikelola dengan benar, Danantara bisa menjadi mesin baru penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi nasional,” tutur Muliansyah.
Menurutnya, keberhasilan Danantara tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi atau keuntungan yang dihasilkan. Dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM, peningkatan kapasitas pengusaha nasional, penciptaan pekerjaan, dan pemerataan ekonomi juga harus menjadi indikator utama.
BPP KAPMI menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan Danantara dalam menyampaikan aspirasi pengusaha muda, memperkuat jaringan usaha, serta mendorong lahirnya kolaborasi produktif antara pelaku UMKM, sektor swasta, dan perusahaan milik negara.
“KAPMI siap bersinergi dan menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan pengusaha muda serta UMKM memperoleh ruang dalam agenda investasi dan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Muliansyah.
