Jakarta — Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 atau PP-BP 08, Syafrudin Budiman, S.IP., mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengoptimalkan mandat khusus Presiden Prabowo Subianto dalam mengoordinasikan percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Syafrudin menilai kewenangan dan penugasan yang diberikan kepada Wakil Presiden harus dimanfaatkan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Tanah Papua, khususnya Orang Asli Papua.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Din tersebut, pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta penguatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
Namun, menurutnya, keberadaan lembaga tersebut harus diikuti dengan koordinasi yang kuat, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan yang terukur agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri maupun berhenti pada tataran administratif.
“Wakil Presiden Gibran tidak cukup hanya melakukan kunjungan kerja atau monitoring. Beliau harus menjadi motor koordinasi nasional pembangunan Papua sehingga kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat adat bergerak dalam satu arah pembangunan,” ujar Syafrudin Budiman.
Ia mengatakan percepatan pembangunan Papua perlu dilakukan secara terpadu dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pelaksanaan program juga harus melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta kelompok masyarakat lainnya.
Syafrudin menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau jumlah proyek yang dibangun. Keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan, membaiknya pelayanan dasar, dan semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat Papua.
Menurutnya, salah satu prioritas utama adalah memastikan dana Otonomi Khusus dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengawasan diperlukan agar anggaran benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
Selain pengelolaan anggaran, Wakil Presiden dinilai perlu mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, fasilitas telekomunikasi, dan akses internet hingga wilayah pedalaman.
Pembangunan infrastruktur tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tenaga pendidik, tenaga kesehatan, fasilitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, serta ketersediaan obat-obatan perlu dipastikan dapat menjangkau daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
Syafrudin juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Hilirisasi sumber daya alam dinilai perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Papua, bukan hanya menjadikan Papua sebagai wilayah penghasil bahan mentah.
“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Keberhasilan Otsus harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, turunnya angka kemiskinan, membaiknya pendidikan dan kesehatan, serta semakin kuatnya rasa keadilan,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua harus diterapkan secara konsisten dalam bidang pendidikan, birokrasi, dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kepemimpinan daerah.
Program pendidikan dan pelatihan perlu dipersiapkan agar generasi muda Papua memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya di daerahnya.
Syafrudin juga menekankan pentingnya dialog berkelanjutan dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat. Dialog diperlukan untuk membangun kepercayaan, menyerap aspirasi, serta mencari penyelesaian terhadap persoalan secara damai dan bermartabat.
Menurutnya, pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan pendekatan kesejahteraan, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Kebijakan pemerintah harus memahami karakteristik setiap wilayah karena Papua memiliki kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
Syafrudin mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perhatian terhadap Papua melalui pembentukan kelembagaan khusus dan penugasan kepada Wakil Presiden. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memberikan dukungan penuh agar koordinasi pembangunan berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Seluruh kementerian dan lembaga harus mendukung kepemimpinan koordinasi Wakil Presiden agar kebijakan untuk Papua dapat dijalankan secara terpadu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah menetapkan target pembangunan yang terukur, membuka perkembangan pelaksanaannya kepada publik, serta melakukan evaluasi secara berkala bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat Papua.
Syafrudin yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran atau ARPG optimistis percepatan pembangunan Papua dapat diwujudkan apabila seluruh unsur pemerintah bekerja dalam satu arah dan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
“Papua adalah masa depan Indonesia di kawasan timur. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Papua akan semakin nyata sehingga Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera dapat diwujudkan,” pungkas Gus Din.
