Jakarta, 7 Mei 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) bersama Digdaya Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di Tebet, Jakarta Selatan. Diskusi ini membahas berbagai tantangan mendesak yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia saat ini.
Foto: Suasana diskusi publik “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di Tebet, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Nazmul Watan, Sekretaris Jenderal PP KAMMI, menyampaikan bahwa anggaran pendidikan nasional mengalami tekanan serius akibat pengalihan dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar Rp223 triliun atau 29 persen dari total anggaran pendidikan APBN 2026 (Rp769 triliun) dialihkan untuk program tersebut.
“Anggaran MBG seharusnya dipisahkan dari dana pendidikan agar kualitas pendidikan nasional dan kesejahteraan tenaga pendidik tidak semakin terabaikan,” tegas Nazmul Watan.
Ia juga menyoroti nasib 2,6 juta guru honorer yang masih menerima gaji Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan.
Nur Berlian V. Ali dari Kemendikdasmen RI menyebut masih ada 3,5 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, sementara kondisi sarana dan prasarana sekolah — khususnya SD — mengalami kerusakan hingga 60 persen.
Agung Pardini dari IDEAS memaparkan fenomena “kekosongan kognitif” di mana rata-rata lama sekolah 12,4 tahun hanya setara dengan 7,8 tahun pembelajaran efektif.
“Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang tidak menghasilkan penguatan kompetensi siswa,” jelas Agung Pardini.
Arsandi, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, menutup diskusi dengan menekankan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa pembenahan mendasar di sektor pendidikan.
Diskusi ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih baik, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
