KITABARU, JAKARTA – Menandai momentum peringatan 28 tahun Gerakan Reformasi 1998, eksponen aktivis yang tergabung dalam 98 Resolution Network secara resmi mengeluarkan pernyataan politik bersama. Mereka menyerukan pentingnya melakukan introspeksi nasional serta mendorong transformasi besar dari sekadar demokrasi politik menuju perwujudan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan di bawah naungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru bicara sekaligus para pemrakarsa gerakan, di antaranya Haris Rusly Moti, Eli Salomo Sinaga, dan Wahab Talaohu, menyampaikan bahwa selama 28 tahun perjalanan reformasi, terjadi ketimpangan mendasar di mana kebebasan politik tidak dibarengi secara simultan dengan kedaulatan ekonomi rakyat banyak. Kondisi ini dinilai memicu lahirnya praktik ‘pseudo-demokrasi’ atau demokrasi semu akibat sumber daya alam strategis dikuasai oleh segelintir elite pemilik modal serakah (serakahnomic).
“Selaku eksponen gerakan reformasi yang saat ini mendukung penuh jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, kami memandang orientasi kebijakan ekonomi nasional saat ini telah on the track dan berjalan selaras dengan mandat suci reformasi 1998 serta konstitusi Pasal 33 UUD 1945,” tegas jajaran pemrakarsa 98 Resolution Network dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Realisasi Slogan “Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat”
Aktivis 98 Resolution Network memuji keberanian progresif Presiden Prabowo yang dinilai konkret mengimplementasikan tuntutan historis reformasi, yakni menyita aset para koruptor untuk dikembalikan bagi kemaslahatan publik. Keberhasilan penegakan hukum ini dibuktikan lewat penyitaan uang korupsi CPO senilai Rp 13,25 triliun dari Wilmar Group, denda administratif kawasan hutan senilai Rp 11,42 triliun, hingga pembongkaran mafia kasus yudisial Zarof Ricar dengan barang bukti Rp 920 miliar dan 51 kilogram emas, serta pemberantasan mafia migas hulu yang menyeret figur kebal hukum.
“Presiden Prabowo secara tegas membuktikan komitmennya bahwa seluruh hasil sitaan kejahatan rasuah ini dialokasikan langsung untuk membangun infrastruktur kerakyatan, mulai dari sekolah rakyat hingga perbaikan kampung nelayan di seluruh tanah air,” lanjut mereka.
Selain penindakan pidana korupsi konvensional, penataan hulu penerimaan negara dari potensi kebocoran seperti praktik miss-invoicing yang merugikan negara Rp 100 triliun per tahun serta transfer pricing senilai Rp 75 triliun per tahun kini ditutup rapat lewat manajemen anti-kebocoran anggaran.
Redistribusi Lahan 5,9 Juta Hektar Lewat Satgas PKH
Di sektor kedaulatan agraria, langkah taktis regulasi Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang melahirkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Lahan (Satgas PKH) diapresiasi sebagai terobosan besar. Hingga saat ini, Satgas PKH terbukti sukses menyita total kumulatif 5.901.512,89 hektar lahan ilegal—terdiri dari 5,88 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan 12.371 hektar sektor pertambangan.
Sesuai dengan khittah ekonomi kerakyatan, aset tanah berukuran raksasa yang berhasil direbut kembali oleh negara tersebut direncanakan untuk diredistribusi secara masif agar dikelola langsung oleh rakyat melalui wadah koperasi.
Dekonstruksi Postur APBN dan Perlindungan Anggaran Pendidikan
98 Resolution Network juga menepis narasi miring kelompok berhaluan neoliberal yang menuding politik anggaran populis pemerintah sebagai tindakan “membakar anggaran”. Mereka menegaskan, perombakan postur belanja negara difokuskan pada efisiensi birokrasi, pemotongan program seremonial, serta pemanfaatan dana transfer daerah mengendap senilai Rp 234 triliun demi membiayai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pihak eksponen juga meluruskan misinformasi terkait isu pengurangan dana pendidikan. Sesuai mandatori konstitusi 20 persen, anggaran pendidikan justru melonjak signifikan di mana belanja pemerintah pusat naik sebesar Rp 28,5 triliun pada 2026 untuk membiayai tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, serta KIP. Sumber efisiensi utama murni diambil dari pemangkasan porsi anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Non-Pendidikan yang turun sebesar Rp 233 triliun.
Dukungan Korektif Menghadapi Tekanan Geopolitik
Menyikapi gelombang kritik yang diarahkan ke pemerintah, para aktivis menilai gerakan oposisi saat ini mengalami anomali dan kehilangan arah paradigmatik karena tidak menawarkan solusi antitesis yang substansial selain cara pandang pasar bebas liberal. Kendati begitu, 98 Resolution Network mendukung penuh sikap terbuka Presiden Prabowo yang konsisten membuka ruang evaluasi dan koreksi mandiri terhadap dinamika pelaksanaan program di lapangan.
“Menghadapi eskalasi tekanan geopolitik dunia global, persatuan nasional dan semangat gotong royong antaranak bangsa harus tetap kokoh terjalin. Kami berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog publik guna mensosialisasikan visi Sosio-Demokrasi Bung Karno yang kini diaktualisasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mengawal ketat jalannya program ini agar bersih dari segala bentuk kebocoran baru,” pungkas pernyataan politik tersebut.
