Di Balik Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Era Prabowo: Ada Pujian dan Bukti Nyata Asta Cita

Kolom Pakar | Ekonomi Makro & Kebijakan

Oleh: Syafrudin Budiman, SIP
Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia / Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG)

OPINI – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Mei 2026 membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh melesat hingga 5,61 persen (year-on-year). Pertumbuhan ini mencapai angka Rp6.187,2 triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp3.447,7 triliun (atas dasar harga konstan 2010).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memimpin dengan lonjakan 13,14 persen. Angka 5,61 persen ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ini adalah pencapaian kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sebagai pengamat sekaligus praktisi UKM, penulis mengapresiasi torehan ini sebagai bukti konkret bahwa Visi-Misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menunjukkan tajinya.

Mendedah Kritik: Substansinya Adalah Pengakuan

Tentu saja, capaian ini tidak lepas dari sorotan dan kritik para ekonom. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, misalnya, mengingatkan agar mesin pertumbuhan tetap terjaga pascakuartal pertama. Ia menyoroti bahwa lompatan ekonomi ini tak lepas dari intervensi masif berupa belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen—tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Menurut Yusuf, lonjakan belanja ini ditopang oleh momen Lebaran, THR, bantuan sosial, serta eksekusi program raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pemerintah menggunakan instrumen fiskal sebagai penyangga utama saat investasi swasta masih tertahan dan tekanan global membayangi.

“Kritik yang dilontarkan pengamat sejatinya beresensi pujian. Penjabaran tersebut justru mengonfirmasi kepiawaian problem solving pemerintah. Melalui penetrasi APBN yang maksimal di awal tahun, pemerintah sukses memacu daya beli dan menjaga momentum ekonomi dari ancaman perlambatan.”

Selanjutnya, kritik datang dari Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini. Ia memperingatkan bahwa Indonesia terjebak dalam kutukan pertumbuhan 5 persen akibat kebijakan yang terlalu inward looking (berorientasi ke dalam). Didik menyarankan agar Indonesia kembali outward looking untuk memacu kinerja ekspor manufaktur agar tak tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam.

Analisis Didik tentu menjadi warning yang bernilai. Namun, faktanya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak tinggal diam. Lompatan pertumbuhan dari 5,39% (Kuartal IV-2025) menjadi 5,61% (Kuartal I-2026) adalah bukti negara tidak stagnan. Konsep outward looking yang disarankan sejatinya sudah diimplementasikan dengan agresif melalui kebijakan Hilirisasi di berbagai sektor. Pemerintah secara tegas menekan ekspor bahan mentah demi melipatgandakan nilai tambah ekspor produk olahan seperti logam, mesin, dan kendaraan.

Fundamental Ekonomi Menurut Kacamata Otoritas Fiskal

Menguatkan optimisme tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa tulang punggung pertumbuhan 5,61% ini masih dipegang erat oleh Konsumsi Rumah Tangga, yang menyumbang kontribusi terbesar yakni 2,94%. Ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat di akar rumput tidak hanya terjaga, tetapi tumbuh signifikan.

Diikuti oleh investasi (1,79%) dan belanja pemerintah (1,26%), Purbaya menjelaskan bahwa percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga memang didesain secara strategis di awal tahun agar perputaran roda ekonomi lebih merata. Sinergi apik antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti ampuh membentengi ekonomi dari hantaman depresiasi rupiah (yang sempat menyentuh Rp17.346/USD) dan fluktuasi IHSG.

Kembali ke Teori: Makna Pertumbuhan yang Sesungguhnya

Merujuk pada pakar ekonomi makro Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi bukan sekadar deretan angka, melainkan indikator bertambahnya produksi barang dan jasa yang bermuara pada peningkatan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang.

Teori ini relevan dengan kondisi riil hari ini. Realisasi belanja negara yang menembus Rp815 triliun, di mana Rp55,3 triliun dialokasikan langsung untuk program Makan Bergizi Gratis (menjangkau 61,8 juta penerima), secara langsung mendistribusikan modal dan gizi ke urat nadi masyarakat bawah. Barang dan jasa terus terstimulasi untuk diproduksi. Permintaan di pasar tradisional hingga sektor ritel modern terus bergerak.

Penulis memproyeksikan, jika ritme hilirisasi, optimalisasi fiskal, dan stabilitas politik ini terus dijaga, bukan mustahil pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mematahkan “kutukan 5 persen” dan melesat stabil di atas 6 persen pada kuartal-kuartal berikutnya. 5,61 persen barulah sebuah langkah awal menuju kejayaan ekonomi yang dicita-citakan.