KITABARU, MALINGPING – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung penuh kegiatan berburu taktis sebagai langkah strategis mengendalikan lonjakan populasi babi hutan yang meresahkan para petani. Langkah ini diambil menyusul maraknya laporan serangan satwa liar yang merusak lahan pertanian dan memicu ancaman gagal panen masal di kawasan Banten Selatan.
Aksi nyata tersebut dilakukan Bamsoet yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat PB Perbakin, dengan turun langsung memimpin kegiatan berburu bersama Jalu Hunter Club dan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Banten, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, di kawasan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat malam (22/5/2026).
Menurut Bamsoet, tingginya intensitas gangguan satwa liar terhadap lahan pertanian warga merupakan persoalan berulang akibat pergeseran bentang alam dan menyempitnya habitat alami. Sifat biologis babi hutan yang memiliki kemampuan reproduksi tinggi memperparah kerusakan tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, hingga hortikultura hanya dalam hitungan malam.
“Kegiatan berburu babi hutan ini merupakan respons cepat terhadap jeritan para petani yang selama ini dihadapkan pada kerugian ekonomi yang nyata. Ketika lahan pertanian hancur dan hasil bumi merosot, dampak domino yang ditimbulkan tidak hanya memukul pendapatan saku petani, melainkan mengancam stabilitas rantai pasok pangan masyarakat luas,” tegas Bamsoet usai menyisir kawasan hutan rakyat Malingping.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, intervensi penanganan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus dilakukan secara terukur, berkala, dan profesional. Dirinya menekankan bahwa operasional di lapangan wajib mematuhi koridor hukum dan ketentuan konservasi lingkungan serta standar keamanan penembakan yang ketat agar memberikan rasa aman maksimal bagi warga lokal.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendesak instansi terkait untuk segera merumuskan langkah komprehensif. Strategi tersebut mencakup pemetaan berkala wilayah rawan konflik satwa, digitalisasi sistem pelaporan warga, pemanfaatan teknologi pemantauan wilayah pertanian, serta edukasi intensif kepada tata kelola lingkungan sekitar hutan.
“Kita tidak boleh diam melihat keringat petani yang habis modal untuk bibit dan pupuk hancur begitu saja menjelang masa panen. Melalui pengendalian populasi yang berkelanjutan, kita harapkan produktivitas pangan daerah kembali stabil, kesejahteraan para petani ikut terangkat, dan fondasi ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkas Bamsoet.
