JAKARTA — Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi kampanye “destabilisasi” terkoordinasi yang dilancarkan secara senyap. Ia menyebut gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari serangan tersebut.
Menurut Haris, berbagai tagar seperti #saleIndonesia, #1998redux, #buangrupiah, dan #Indonesiagelap merupakan bagian dari upaya menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.
“Kampanye destabilisasi terkoordinasi tersebut untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998 melalui rekayasa guncangan ekonomi,” ujar Haris Rusly Moti dalam keterangan pers, Rabu (9/6/2026) di Jakarta.
Tiga Poros yang Dirugikan
Haris menegaskan bahwa ada tiga poros kekuatan yang paling dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo, sehingga diduga berada di balik kampanye destabilisasi tersebut.
“Menurut kami, oligarki serakah nasional sangat dirugikan. Selain itu, poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia,” jelasnya.
Haris menyebut beberapa kebijakan Prabowo yang dianggap merugikan ketiga poros tersebut, antara lain:
- Pembentukan Danantara
- Kebijakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)
- Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam yang wajib diparkir di dalam negeri selama satu tahun
- Program swasembada pangan
- Pemberantasan korupsi dan penyitaan aset.
“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara, mereka mengintriknya sebagai kapitalisme negara. Ketika Prabowo mengamankan kekayaan SDA dengan kebijakan DHE, mereka mengatakan itu mendistorsi pasar,” ujar Haris.
Redux 1998 Tidak Akan Terulang
Haris juga menegaskan bahwa upaya mendaur ulang peristiwa 1998 tidak akan berhasil. Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini sudah berbeda jauh dengan tahun 1998.
“Jika tahun 1998 peta geopolitik masih unipolar dengan Amerika sebagai penguasa tunggal, saat ini dunia sudah multipolar. Lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, dan WTO juga tidak lagi sekuat dulu dalam mendikte kebijakan negara,” jelasnya.
Kritik dan Harapan
Meski demikian, Haris mengakui bahwa pelaksanaan beberapa program strategis Presiden Prabowo belum sempurna dan masih perlu diperkuat dari sisi teknokratis. Ia juga menyoroti masih adanya pejabat yang belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama dalam menjalankan jabatan publik.
Namun, ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, memperkuat KPK, Kejaksaan, dan BPKP, serta mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi perilaku pejabat melalui gawai.
“Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu diperkuat aspek teknokratisnya. Namun Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara,” pungkas Haris.
Sumber: Pernyataan Haris Rusly Moti, Koordinator 98 Resolution Network
