KITABARU, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mengeksekusi langkah efisiensi terhadap anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya pemangkasan dana sebesar Rp 67 triliun, sehingga total anggaran yang dialokasikan turun dari rancangan awal Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Keputusan strategis ini memunculkan pertanyaan publik mengenai nasib keberlanjutan program, terutama kekhawatiran akan menurunnya kualitas gizi dan porsi makanan bagi anak-anak sekolah. Merespons dinamika tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung angkat bicara untuk meluruskan sektor mana saja yang benar-benar terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.
Pihak BGN memastikan bahwa pemangkasan Rp 67 triliun tersebut sama sekali tidak akan menyentuh pos anggaran bahan baku makanan atau hak finansial para petugas di lapangan. Pemotongan difokuskan secara eksklusif pada pengetatan ikat pinggang di level manajemen dan operasional kantor pusat.
“Yang dikurangi adalah perjalanan dinas, acara-acara seremonial di hotel, dan pengadaan-pengadaan barang yang tidak mendesak di kantor pusat. Pokoknya, operasional di pusat ditekan semaksimal mungkin hingga hanya menyisakan komponen gaji karyawan saja.”
— Pernyataan Resmi Badan Gizi Nasional (BGN)
Penyesuaian Jadwal: 5 Hari Pelayanan
Selain penekanan pada biaya birokrasi, langkah penghematan juga diimplementasikan melalui penyesuaian jadwal distribusi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan bahwa pelayanan MBG yang awalnya direncanakan berjalan enam hari akan disesuaikan menjadi lima hari dalam sepekan mengikuti hari aktif kegiatan belajar mengajar.
BGN juga menetapkan bahwa distribusi makan siang untuk siswa akan dihentikan sementara pada masa libur sekolah. Kendati demikian, pengecualian mutlak diberikan kepada kategori penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang akan tetap mendapatkan pelayanan MBG tanpa jeda meski di hari libur.
Arahan Langsung Presiden
Menurut Menkeu Purbaya, pemangkasan ini murni merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk menambal kebocoran, mencegah inefisiensi, dan memastikan tata kelola anggaran negara berjalan akuntabel. Presiden meminta agar manajemen BGN diperbaiki secara struktural agar uang rakyat benar-benar mewujud pada piring makanan, bukan pada ongkos birokrasi.
Dengan rincian penghematan tersebut, BGN menjamin bahwa kualitas bahan baku makanan, standar nutrisi, jumlah target penerima manfaat (puluhan juta siswa), hingga honor staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pelosok daerah dipastikan tetap aman dan tidak akan berkurang sedikit pun.
