KITABARU, BANDUNG – Memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sekaligus momentum 28 Tahun Reformasi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat berkolaborasi dengan Digdaya Indonesia dan Riset Resilien Nusantara menggelar forum diskusi strategis bertajuk “Jawa Barat Development Outlook”.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan elemen kepemudaan ini bertujuan membedah penyelarasan grand design pembangunan di tingkat nasional dan daerah demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Ryan, yang hadir sebagai narasumber memaparkan realitas tantangan yang tengah dihadapi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia ini. Bappeda menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari tingginya angka pengangguran akibat mismatch (ketidaksesuaian) antara sektor pendidikan dan kebutuhan industri, ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan, persoalan kemiskinan, hingga ancaman krisis lingkungan akibat laju urbanisasi.
Kendati demikian, pihak Bappeda meyakini bahwa Jawa Barat memiliki modal dan potensi esensial untuk menjadi motor utama penggerak Indonesia Emas 2045. Syaratnya, pembangunan harus ditopang oleh penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), investasi produktif, dan tata ruang yang berkelanjutan.
Paradoks Pertumbuhan dan Keadilan Ruang
Dari kacamata akademisi, Tim Ahli Riset Resilien Nusantara, Delpiero Hegelian, menilai bahwa Jawa Barat pada dasarnya adalah etalase sekaligus refleksi paling nyata dari dinamika pembangunan nasional. Ia menggarisbawahi berbagai paradoks yang masih masif terjadi.
Menurut Delpiero, laju pertumbuhan ekonomi dan masifnya angka industrialisasi di Jawa Barat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hadirnya keadilan sosial. Ketimpangan antarwilayah masih menyisakan jurang pemisah, dan agresivitas pembangunan seringkali berbenturan dengan batas daya dukung lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari deretan angka pertumbuhan ekonomi dan megahnya proyek fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kualitas hidup yang lebih baik, dan jaminan atas keberlanjutan lingkungan.”
— Delpiero Hegelian, Tim Ahli Riset Resilien Nusantara
Mengawal Arah Lewat Policy Brief
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Jawa Barat, Aam Izus Salam, menegaskan bahwa momentum 28 tahun Reformasi harus diterjemahkan sebagai tonggak penguatan partisipasi publik dalam setiap fase pembangunan daerah. Aam menilai, arah pembangunan yang sehat mutlak membutuhkan keterlibatan masyarakat yang kuat serta dilandasi oleh kajian yang komprehensif.
Sebagai tindak lanjut konkret dari forum ini, KAMMI Jawa Barat bersama para akademisi dan peneliti tengah merumuskan sebuah policy brief (ringkasan kebijakan). Dokumen rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Bappeda Jawa Barat sebagai masukan strategis publik, guna memastikan arah pembangunan daerah ke depan tetap berpihak pada kesejahteraan dan kelestarian hajat hidup orang banyak.
