TANGERANG, Kitabaru.com — SOKSI Kabupaten Tangerang kembali membuktikan komitmen nyatanya dalam membela nasib para pekerja di wilayahnya. Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kabupaten Tangerang berhasil mengawal dan memperjuangkan hak-hak seorang karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Kasus perselisihan hubungan industrial ini melibatkan PT. Prima Intibok Perkasa yang berlokasi di Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Tentu saja, keberhasilan advokasi ini membawa angin segar bagi para buruh dan pekerja lokal. Pada akhirnya, perjuangan hukum tersebut membuahkan hasil manis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Tangerang, H. Imam Fachrudin, S.Ag., S.H., menyampaikan langsung kabar baik tersebut kepada awak media. Ia mengonfirmasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan itu melalui sambungan WhatsApp Messenger pada Jumat, 20 November 2026. Menurutnya, langkah pendampingan ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap nasib tenaga kerja daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak pernah ragu untuk turun tangan saat menerima laporan ketidakadilan dari masyarakat. Kesimpulannya, kolaborasi yang solid antara pekerja dan organisasi kemasyarakatan mampu menghadirkan keadilan yang nyata.
Kronologi PHK Sepihak Setelah 12 Tahun Mengabdi
Persoalan hubungan industrial ini bermula ketika seorang karyawan bernama Sofa Marwah mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya mencari nafkah. Padahal, Sofa Marwah telah mengabdikan diri dan bekerja secara loyal selama kurang lebih 12 tahun di perusahaan tersebut. Namun, dalam proses pemutusan kerja itu, ia merasa mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil dari pihak manajemen. Pasalnya, perusahaan mengambil keputusan PHK tersebut secara sepihak tanpa menyertakan alasan yang jelas dan transparan. Akibatnya, masa pengabdian panjang yang telah ia lalui seolah tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya.
Merasa hak-haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi secara layak, Sofa Marwah memutuskan untuk mencari keadilan. Ia kemudian mendatangi dan mengadukan persoalan ketenagakerjaan tersebut kepada Depicab SOKSI Kabupaten Tangerang. Langkah ini ia tempuh demi mendapatkan pendampingan serta pembelaan hukum yang tepat dan terarah. Menindaklanjuti pengaduan resmi tersebut, jajaran pengurus SOKSI Kabupaten Tangerang langsung bergerak cepat merespons keluhan warga. Mereka segera menugaskan Tim Hukum yang terdiri dari Nuryadi, S.H. dan Saepudin, S.H. untuk menangani perkara tersebut. Kedua praktisi hukum ini kemudian melakukan pendampingan intensif hingga akhirnya berhasil memperjuangkan hak-hak hukum korban sesuai harapan.
Soroti Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah
Menanggapi tuntasnya kasus ini, H. Imam Fachrudin memberikan pandangan mendalam mengenai potret dunia kerja saat ini. Ia menjelaskan bahwa persoalan hubungan industrial, khususnya terkait pemenuhan hak-hak pekerja, masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurutnya, pekerja merupakan elemen vital yang menopang keberlangsungan kegiatan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap pekerja sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum serta perlakuan yang adil dari pihak perusahaan. Tanpa adanya kesejahteraan pekerja, roda industri tidak akan pernah bisa berputar secara optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, Imam juga menilai bahwa pemerintah daerah harus lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Pemerintah wajib memantau secara ketat operasional perusahaan-perusahaan yang berdiri di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Langkah pengawasan rutin ini sangat penting untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Terutama, pengawasan tersebut harus menyasar pemenuhan hak-hak normatif pekerja, prosedur pemutusan hubungan kerja, hingga pembayaran hak akibat PHK. Dengan pengawasan yang tegas, celah pelanggaran kewajiban perusahaan terhadap buruh dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pentingnya Kepatuhan Terhadap Hak Normatif
Lebih lanjut, tokoh masyarakat Tangerang ini menekankan bahwa kepatuhan hukum justru membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. “SOKSI melihat masih banyak kekurangan yang harus kita sama-sama perbaiki ke depan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh karyawan atau tenaga kerja,” ungkap Imam dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa ketaatan perusahaan terhadap ketentuan normatif yang berlaku memegang peranan yang sangat penting. Kepatuhan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para pekerja. Sebaliknya, sikap taat aturan juga mampu membangun produktivitas tinggi serta hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan.
Di samping itu, Imam menegaskan kembali jati diri dan peran strategis organisasinya di tengah dinamika sosial masyarakat. Menurutnya, keberadaan SOKSI di Kabupaten Tangerang tidak hanya sebatas organisasi kemasyarakatan biasa yang sibuk dengan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, organisasi ini memikul tanggung jawab sosial untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Tanggung jawab tersebut mencakup pembelaan aktif terhadap para pekerja yang sedang menghadapi persoalan ketenagakerjaan pelik. Kesimpulannya, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian atas hak-haknya tanpa terkecuali.
Komitmen Hadir Mendampingi Pekerja
Oleh karena itu, apabila terdapat pekerja yang mengalami perlakuan tidak adil terkait hubungan industrial, mereka tidak boleh tinggal diam. Pihak terkait sudah sepatutnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi pekerja untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Melalui mekanisme hukum yang berlaku, setiap perselisihan ketenagakerjaan dapat menemukan jalan keluar yang adil dan bermartabat. Selanjutnya, Imam berharap penyelesaian kasus di Sepatan Timur ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Ia mengajak seluruh pelaku usaha agar lebih mengedepankan kepatuhan hukum serta membangun komunikasi dua arah yang baik dengan para pekerjanya.
Sebagai penutup, H. Imam Fachrudin memastikan bahwa pintu advokasi organisasinya akan selalu terbuka lebar bagi siapa pun yang membutuhkan. “Kami berharap tidak ada lagi pekerja yang harus berjuang sendirian ketika menghadapi persoalan dengan perusahaan,” pungkasnya menegaskan komitmen tersebut. Ia menyatakan bahwa SOKSI Kabupaten Tangerang akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum secara nyata. “Alhamdulillah, karyawan yang di-PHK kini telah mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Imam dengan penuh rasa syukur.














