TANGERANG — Persoalan kegiatan ibadah di sebuah rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) yang berlokasi di Jl. Raya Mekarsari, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, mencapai penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, pihak gereja serta pihak-pihak terkait.
Musyawarah digelar setelah sebelumnya kegiatan ibadah jemaat mengalami gangguan. Berdasarkan keterangan pihak gereja, dalam peristiwa tersebut terdapat tindakan yang dinilai sebagai intimidasi, pembubaran serta ancaman terhadap jemaat.
Pertemuan kemudian difasilitasi dengan melibatkan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Gugun Gumilar, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang H. Akhmad Jubaedi, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Ketua FKUB Kabupaten Tangerang Drs. KH. Maski, MM, jajaran Kementerian Agama, tokoh masyarakat setempat, pihak gereja serta pihak terkait lainnya.
Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak mencari jalan keluar dengan mengedepankan musyawarah, ketertiban masyarakat dan penghormatan terhadap hak menjalankan ibadah.
Pihak yang sebelumnya disebut terlibat dalam penghentian kegiatan ibadah juga menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang terjadi. Setelah tercapai kesepakatan, akses terhadap tempat ibadah kembali dibuka dan jemaat diperbolehkan menggunakannya untuk kegiatan keagamaan.
Musyawarah Jadi Jalan Penyelesaian
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Gugun Gumilar mendorong agar persoalan kehidupan beragama diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah dan penghormatan terhadap seluruh pihak.
Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap pihak memperoleh ruang menyampaikan pandangan sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.
Dalam forum itu, persoalan ketertiban lingkungan, kerukunan masyarakat, kebebasan menjalankan ibadah serta komunikasi antara jemaat dan masyarakat sekitar menjadi bagian yang dibicarakan.
Penyelesaian secara musyawarah juga diharapkan dapat memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat setelah munculnya ketegangan akibat kejadian sebelumnya.
Permintaan Maaf Menjadi Bagian dari Penyelesaian
Salah satu perkembangan penting dalam pertemuan tersebut adalah disampaikannya permintaan maaf oleh pihak yang sebelumnya disebut terlibat dalam penghentian kegiatan ibadah.
Permintaan maaf itu menjadi bagian dari upaya penyelesaian secara damai dan diharapkan dapat mengakhiri ketegangan yang muncul di tengah masyarakat.
Seluruh pihak juga diharapkan tidak memperpanjang persoalan melalui provokasi, saling menyalahkan maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Apabila masih terdapat persoalan administratif maupun hukum yang perlu ditindaklanjuti, penyelesaiannya diharapkan ditempuh melalui lembaga dan mekanisme yang berwenang.
Akses Tempat Ibadah Kembali Dibuka
Setelah musyawarah menghasilkan kesepakatan, tempat ibadah tersebut kembali diperbolehkan dibuka dan digunakan oleh jemaat.
Dibukanya kembali akses menjadi salah satu hasil konkret dari dialog lintas pihak yang dilakukan untuk memulihkan kondisi sekaligus memberikan kepastian kepada jemaat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
Pemerintah dan unsur masyarakat diharapkan terus menjaga komunikasi agar kegiatan ibadah berikutnya dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif.
Kerukunan Perlu Dijaga Sebelum Persoalan Muncul
Peristiwa di Sukasari menjadi pengingat bahwa kerukunan umat beragama tidak cukup hanya dijaga ketika konflik telah terjadi. Komunikasi antara masyarakat, pemerintah, aparat, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Forum Kerukunan Umat Beragama juga memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi apabila muncul perbedaan maupun persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.
Penyelesaian melalui musyawarah diharapkan tidak hanya mengakhiri persoalan yang terjadi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan antarpihak agar kejadian serupa tidak terulang.
Hak Beribadah dan Ketertiban Harus Berjalan Bersama
Kebebasan menjalankan agama dan ibadah merupakan bagian dari hak warga negara. Pada saat yang sama, pelaksanaannya perlu berjalan bersama dengan ketertiban, komunikasi sosial dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perbedaan maupun keberatan terkait kegiatan keagamaan semestinya disampaikan melalui jalur komunikasi dan lembaga yang berwenang, bukan melalui intimidasi, ancaman ataupun tindakan sepihak.
Pemerintah, aparat, tokoh agama dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa mengorbankan kerukunan maupun hak warga lainnya.
Dengan tercapainya penyelesaian tersebut, masyarakat di Desa Sukasari dan Kecamatan Rajeg diharapkan kembali menjaga suasana aman, damai dan kondusif serta menjadikan musyawarah sebagai jalan utama ketika menghadapi perbedaan.
(Red)
