JAKARTA — Penguatan perekonomian nasional membutuhkan ekosistem usaha yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi berbagai pelaku ekonomi, sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembenahan sektor riil, terutama pada sisi hulu, sebagai bagian dari upaya menjaga investasi, produktivitas dan kesempatan kerja.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan di tengah perubahan lanskap ekonomi global yang berlangsung cepat. Fragmentasi perdagangan, perubahan kebijakan ekonomi, gangguan rantai pasok, serta dinamika harga energi dan komoditas memberikan tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai dari biaya produksi, ketersediaan bahan baku, biaya logistik dan energi, hingga regulasi serta birokrasi yang masih perlu terus disempurnakan.
Menurut Shinta, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan dari hulu agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di hilir, termasuk tertahannya investasi, menurunnya daya saing usaha maupun berkurangnya kesempatan kerja.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8/2026).
Dalam perspektif yang lebih luas, APINDO memandang penguatan sektor riil perlu diarahkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok pelaku usaha, mulai dari industri besar hingga usaha kecil dan menengah, termasuk pelaku ekonomi di daerah.
Ekosistem yang sehat diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi investasi berskala besar, tetapi juga membuka ruang kemitraan bagi pelaku usaha lokal, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Pemerintah sendiri terus memperkuat fundamental perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sejumlah indikator positif, termasuk stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi dan perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah juga mendorong penguatan iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi serta kemitraan strategis dengan dunia usaha.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu fondasi kemandirian ekonomi nasional. Upaya tersebut diarahkan melalui reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pengembangan ekosistem desa yang terhubung dengan pembiayaan, hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor riil memiliki dimensi yang luas. Industri, pertanian, perdagangan, jasa, ekonomi desa hingga sektor digital memiliki keterkaitan dalam membangun rantai nilai ekonomi nasional.
Untuk memperkuat penyelesaian hambatan usaha, APINDO menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha. Forum tersebut berfungsi mengidentifikasi, memetakan, mengawal dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.
Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas, antara lain pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, pariwisata serta penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, pelaku usaha lokal dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran dalam menciptakan iklim ekonomi yang produktif sekaligus memberikan manfaat yang lebih merata.
Pembenahan sektor riil juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha di daerah.
Dengan ekosistem yang semakin terbuka dan kolaboratif, investasi diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membawa transfer pengetahuan, memperkuat rantai pasok nasional, menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pada akhirnya, menjaga denyut investasi bukan semata tentang mempertahankan angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut memiliki dampak nyata terhadap produktivitas, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang memberi ruang bagi banyak pihak untuk tumbuh. Investasi yang sehat adalah investasi yang menciptakan nilai bersama. Dan sektor riil yang berdaya tahan adalah sektor yang mampu menghubungkan pertumbuhan usaha dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
