JAKARTA — Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) secara resmi mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia agar menyampaikan aspirasi organisasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait kebijakan impor mobil pickup dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 57/Sper/KSTI/II/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah. Dalam surat tersebut, KSTI meminta pemerintah meninjau kembali atau membatalkan kebijakan impor kendaraan yang dilaksanakan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut KSTI, kebijakan pengadaan kendaraan untuk koperasi desa seharusnya menjadi momentum penguatan industri otomotif nasional serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kebijakan pengadaan armada hendaknya selaras dengan visi kemandirian industri dan pemberdayaan ekonomi desa,” demikian pernyataan resmi KSTI dalam surat tersebut.
Permohonan Peninjauan Kebijakan
KSTI menyampaikan beberapa pertimbangan utama. Pertama, Indonesia dinilai telah memiliki kapasitas industri otomotif yang memadai untuk memproduksi kendaraan pickup secara massal. Produksi dalam negeri dinilai dapat membuka lapangan kerja, memperkuat industri komponen lokal, serta menciptakan efek ekonomi berantai.
Kedua, KSTI menilai impor kendaraan jadi tanpa kebutuhan transfer teknologi strategis berpotensi melemahkan semangat kemandirian industri nasional. Organisasi tersebut menilai kemampuan produksi kendaraan nasional, termasuk yang dikembangkan oleh PT Pindad, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas teknologi yang cukup.
Selain itu, KSTI menekankan pentingnya spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan desa, yakni tangguh, mudah dirawat, serta memiliki ketersediaan suku cadang yang luas. Organisasi tersebut juga mengusulkan pembentukan bengkel mandiri di setiap koperasi desa guna memperkuat ekosistem ekonomi lokal dan meningkatkan keterampilan teknis masyarakat.
KSTI berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri dan pembangunan ekonomi berbasis desa.
