JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08), Syafrudin Budiman, S.IP., memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan dan capaian pemerintah sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Syafrudin menilai hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen menjadi salah satu indikator penting untuk membaca persepsi masyarakat terhadap arah pemerintahan.
Survei INES dilakukan pada September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Tentu survei harus dibaca secara objektif, tetapi angka ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan publik yang cukup tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Syafrudin Budiman di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Survei Juga Catat Tantangan Ekonomi
Meski mencatat tingkat kepuasan tinggi secara umum, survei INES juga menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah pemerintah.
Tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi tercatat 50,8 persen. Dalam survei yang sama, 50,7 persen responden menyatakan kurang puas terhadap penanganan sulitnya mencari pekerjaan, sementara 54,8 persen mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.
Syafrudin menilai angka tersebut perlu dibaca sebagai pengingat agar pemerintah tidak berhenti pada capaian popularitas.
“Yang paling penting, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Angka kepuasan publik harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari pemerataan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Positif
Syafrudin menilai salah satu fondasi penting pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 5,03 persen.
Pada triwulan II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif. Ini penting karena pemerintahan berjalan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Syafrudin.
Ia menilai pertumbuhan tersebut tetap harus diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan pemerataan kesejahteraan.
Infrastruktur Daerah dan Ketahanan Pangan
Di bidang infrastruktur, Presiden Prabowo pada 23 Juni 2026 meresmikan 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Pemerintah juga meresmikan lima bendungan pada 10 Juli 2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp9,79 triliun. Infrastruktur tersebut antara lain ditujukan untuk mendukung irigasi, ketahanan pangan dan penyediaan air.
Syafrudin menilai pembangunan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat konektivitas daerah dan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Syafrudin juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah pada Mei 2026 meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah juga menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas dengan target puluhan juta penerima manfaat serta dukungan terhadap rantai pasok pangan dan ekonomi lokal.
“MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kombinasi kebijakan yang menarik karena menyatukan agenda sosial dengan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Syafrudin.
Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, revitalisasi sekolah serta penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Hingga awal 2026, pemerintah juga mencatat ratusan Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai provinsi untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hilirisasi dan Tata Kelola Sumber Daya
Syafrudin turut menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai bagian dari penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.
PT DSI diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026. Pemerintah menyebut badan tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan dan konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui sistem ekspor satu pintu.
“Hilirisasi dan tata kelola sumber daya harus terus dikawal agar menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, lapangan kerja dan penerimaan negara,” kata Syafrudin.
Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum
Syafrudin juga menyatakan dukungan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Pemerintah pada Juni 2026 kembali menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Prinsipnya sederhana, uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Diplomasi Ekonomi Dinilai Perlu Diperkuat
Di bidang luar negeri, Syafrudin menilai pemerintahan Prabowo aktif mendorong diplomasi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional.
Salah satu perkembangan yang menonjol adalah kesepakatan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat yang menurunkan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen. Kesepakatan tersebut juga memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia.
Menurut Syafrudin, diplomasi ekonomi perlu terus diarahkan untuk membuka akses pasar, memperkuat investasi dan melindungi kepentingan ekonomi Indonesia.
Kepuasan Tinggi Bukan Alasan Berpuas Diri
Syafrudin menilai karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan komunikatif menjadi salah satu faktor yang membentuk persepsi publik. Namun menurutnya, tingkat kepuasan 79,3 persen tetap harus dibaca bersama dengan indikator sosial dan ekonomi lainnya.
“Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Syafrudin yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG).
Ia menegaskan Barisan Pembaharuan 08 akan terus mendukung program-program pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang belum memberikan hasil optimal.
(Red)
