JAKARTA, Kitabaru.com — Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, melontarkan kritik tajam terhadap sistem kapitalisme. Ia menganggap sistem ini terus melanggengkan dominasi kekuasaan modal atas kontribusi kolektif masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan mendasar antara besarnya kontribusi pekerja, produsen kecil, serta konsumen, berhadapan dengan pemilik modal yang mengendalikan kekuasaan secara sepihak.
Menurut Suroto, sebuah perusahaan sejatinya hidup dan beroperasi dari kerja kolektif banyak pihak. Buruh menyumbangkan tenaganya, para pekerja mencurahkan pemikiran, produsen kecil memasok bahan baku, dan konsumen memberikan pendapatan melalui pembelian barang maupun jasa. Namun, ia menyayangkan besarnya kontribusi kolektif tersebut tidak lantas melahirkan pembagian kekuasaan secara adil di dalam struktur korporasi.
Ia menegaskan bahwa pemusatan kendali penuh dan hak atas keuntungan perusahaan kapitalis pada akhirnya hanya berada di tangan para pemilik modal. Suroto memandang ketimpangan antara kontribusi dan kekuasaan ini sebagai akar persoalan terbesar kapitalisme modern saat ini. Sistem ini justru membiarkan orang-orang yang sehari-hari menjalankan dan menopang perusahaan hanya memiliki ruang sangat terbatas untuk menentukan arah usahanya sendiri.
Sebaliknya, kepemilikan modal memberikan kewenangan absolut bagi segelintir pihak untuk mengambil keputusan strategis. Keputusan-keputusan tersebut sering kali memengaruhi secara langsung penghidupan hajat hidup orang banyak, tanpa melibatkan mereka dalam proses perumusannya.
Eksploitasi Pekerja dan Ancaman Ekologis
Dalam analisisnya, Suroto memaparkan bahwa kelas pekerja saat ini menggantungkan penghidupannya pada perusahaan tanpa memiliki kendali yang sebanding. Mereka tidak memiliki daya untuk menentukan kebijakan upah, memastikan kondisi kerja yang layak, maupun menjamin kelangsungan pekerjaannya. Hal ini memaksa para pekerja untuk terus berjuang menopang kekuatan tawar melalui serikat pekerja, perundingan alot, hingga aksi pemogokan massa.
Para produsen kecil di sektor hulu juga mengalami kondisi serupa. Pasokan bahan baku mereka menjadi penopang utama kegiatan operasional perusahaan. Sayangnya, perusahaan besar dengan kapital kuat lebih sering mendikte penentuan harga beli dan persyaratan transaksi secara sepihak. Konsumen pun tidak luput dari pembatasan ruang gerak untuk menentukan mutu, jaminan keamanan, serta dampak dari produk yang mereka beli.
“Dominasi kepentingan pemodal membuat pengejaran keuntungan mudah mengalahkan kepentingan manusia dan kelestarian alam. Penekanan upah, pemangkasan harga bahan baku, pengabaian keselamatan kerja, serta pencemaran lingkungan menjadi cara untuk memperbesar keuntungan,” urai Suroto dalam keterangannya.
Akumulasi keuntungan dari eksploitasi tersebut pada gilirannya semakin memperbesar kekuasaan pemilik modal. Suroto mengingatkan bahwa pemodal kerap kali mentransformasi kekayaan yang terkumpul menjadi alat untuk memengaruhi konstelasi politik. Mereka melakukan hal ini melalui pembiayaan elite politik dan intervensi langsung terhadap penyusunan kebijakan publik. Alhasil, aturan negara selalu memberikan pelindungan bagi kepentingan korporasi.
Bukan Sekadar Nasionalisasi Aset
Suroto turut mengritik intervensi negara. Ia menilai negara yang seharusnya mampu melindungi masyarakat justru rentan tunduk kepada kekuatan pemodal yang mestinya negara awasi. Ia menilai perluasan korporasi yang kini mampu melintasi batas-batas wilayah negara semakin memperbesar daya tawar korporasi tersebut terhadap pemerintah. Kekuasaan modal dengan mudah menjangkau ranah kehidupan publik dan membatasi opsi-opsi kebijakan suatu negara.
Suroto juga memberikan catatan kritis terhadap gagasan pengambilalihan perusahaan oleh negara atau nasionalisasi. Banyak pihak selama ini berharap kekuasaan negara mampu menghentikan eksploitasi dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada rakyat. Namun, fakta sejarah membuktikan bahwa keberhasilan merebut institusi negara ternyata tidak dengan sendirinya memindahkan tampuk kekuasaan ekonomi kepada rakyat.
Sistem yang ada kerap kali kembali meminggirkan buruh, petani gurem, nelayan kecil, perajin, pedagang kecil, hingga kelompok miskin kota yang selama ini menjadi kekuatan utama perjuangan. Kemenangan perjuangan sosial tidak jarang hanya menggeser pemegang keputusan ke tangan segelintir pemimpin partai, birokrat, atau elite organisasi baru, sementara rakyat tetap berada di luar ring pusat keputusan.
Elite birokrasi kemudian mengklaim kepemilikan negara secara sepihak sebagai kepemilikan rakyat, padahal rakyat sama sekali tidak memiliki kendali nyata atas perusahaan tersebut. Cita-cita pembebasan ekonomi pada akhirnya berubah bentuk menjadi sekadar kepatuhan hierarkis kepada sistem birokrasi. Pemilikan publik yang tidak mengiringi proses demokratisasi kelembagaan hanya memindahkan pusat dominasi dari swasta ke tangan birokrat.
Jalan Keluar Melalui Demokratisasi Perusahaan
Melihat kebuntuan dari praktik kapitalisme dan kegagalan sistem penguasaan negara secara mutlak, Suroto menawarkan solusi fundamental. Ia meyakini bahwa pergantian identitas pemilik tidak akan cukup untuk mengubah keadaan yang timpang selama hak mengambil keputusan strategis tetap tertutup bagi orang-orang yang menopang kehidupan perusahaan sehari-hari.
“Jalan perubahan harus menjangkau jantung kapitalisme: korporasi dan struktur kekuasaan di dalamnya. Perusahaan menjadi tempat kekayaan diciptakan sekaligus kekuasaan dipusatkan. Demokratisasi perusahaan menjadi kebutuhan mendasar untuk mengubah hubungan tersebut,” tegas Suroto.
Ia mendorong agar pekerja, konsumen, dan produsen kecil memiliki hak suara yang sah untuk menentukan arah usaha, mengawasi proses pengelolaan, serta berhak menikmati hasilnya secara adil dan proporsional. Perusahaan yang demokratis akan menempatkan orang sebagai basis utama kekuasaan, bukan sekadar pelengkap produksi.
Suroto tetap mengakui modal sebagai elemen penting untuk menjalankan usaha. Namun, kendali demokratis mutlak harus mengarahkan penggunaan modal tersebut sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ia menekankan bahwa besaran nilai investasi tidak boleh lagi menjadi penentu tunggal kewenangan seseorang atas arah sebuah perusahaan.
Tiga Langkah Membangun Kekuatan Ekonomi
Sebagai bentuk implementasi, Suroto memandang model kelembagaan seperti koperasi, perusahaan mutual, maupun sistem kepemilikan saham oleh pekerja sebagai sarana tepat untuk membangun hubungan produksi yang baru. Namun, jaminan hak suara, keterbukaan informasi, dan kemampuan nyata untuk mengendalikan keputusan manajerial wajib menyertai perubahan bentuk kelembagaan ini.
Suroto memaparkan tiga langkah taktis untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah pertama adalah membangun embrio perusahaan demokratis yang berangkat langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Masyarakat dapat menumbuhkan inisiatif ekonomi ini mulai dari lingkup pabrik, kawasan perkantoran, sekolah, kampus, perumahan, hingga tingkat komunitas terkecil. Kebutuhan dasar seperti pangan, layanan pembiayaan, perumahan, dan distribusi dapat menjadi pintu masuk pengorganisasian akar rumput.
Langkah kedua, mengatasi keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses pasar melalui kerja sama antarusaha. Gerakan ini perlu segera menghubungkan berbagai inisiatif lokal melalui ikatan federasi dan jaringan usaha yang solid. Suroto meyakini kolaborasi erat dalam lini pembiayaan, proses produksi, rantai distribusi, serta pertukaran pengetahuan akan secara signifikan memperkuat kemampuan rakyat saat berhadapan dengan dominasi korporasi besar.
Sementara itu, langkah ketiga merupakan puncak pengorganisasian, yakni mengubah jaringan ekonomi yang semakin kuat menjadi landasan kokoh untuk membangun kekuatan politik rakyat. Suroto menilai kekuatan ini sangat krusial untuk memperjuangkan perubahan sistem hukum dan kebijakan strategis melalui jalur parlemen maupun struktur pemerintahan.
Ia juga menyoroti pendidikan publik yang berkelanjutan sebagai syarat mutlak yang harus menyertai seluruh rangkaian proses perjuangan tersebut. Pemahaman kritis mengenai sumber ketimpangan struktural perlu tumbuh seiring dengan pengalaman nyata masyarakat dalam membangun alternatif ekonomi di lapangan.
“Kedudukan rakyat yang terbatas sebagai pekerja, pemasok, dan pembeli akan terus menempatkan keputusan atas kehidupan mereka di tangan pemilik perusahaan. Perjuangan keadilan harus menjangkau kepemilikan dan kendali atas perusahaan sebagai sumber kekuasaan ekonomi,” pungkas Suroto.
