JAKARTA — Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk memperkuat hubungan TNI dan rakyat sekaligus meningkatkan profesionalisme, modernisasi pertahanan dan kemampuan menghadapi ancaman masa depan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa kekuatan TNI pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kedekatan TNI dengan masyarakat harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan tempur, kesejahteraan prajurit dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Kekuatan TNI pada akhirnya harus kembali kepada rakyat. TNI tidak boleh berjarak dari masyarakat karena sejarah TNI adalah sejarah perjuangan bersama rakyat. Namun kedekatan dengan rakyat harus berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, kemampuan tempur, kesejahteraan prajurit dan modernisasi pertahanan,” ujar Bamsoet usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam peringatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru sebagai bagian dari penguatan organisasi dan postur pertahanan TNI. Penguatan tersebut mencakup enam Kodam baru, 30 Brigif Teritorial Pembangunan, 150 Yonif Teritorial Pembangunan dan tiga Yonif Bantuan Tempur, serta sejumlah satuan baru di lingkungan TNI AL dan TNI AU.
Bamsoet menilai penambahan struktur satuan TNI harus diikuti kesiapan personel, anggaran, sarana-prasarana, alutsista dan sistem komando yang memadai. Menurutnya, penguatan struktur pertahanan harus mampu mempercepat respons terhadap ancaman sekaligus meningkatkan kehadiran negara di berbagai wilayah strategis Indonesia.
“Negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan struktur komando yang mampu bergerak cepat, memahami karakter ancaman di setiap daerah dan memberikan respons yang tepat. Namun pembentukan satuan baru harus diikuti kesiapan yang memadai agar benar-benar meningkatkan kemampuan pertahanan,” katanya.
Bamsoet juga menekankan pentingnya mempertahankan kedekatan TNI dengan rakyat melalui kegiatan teritorial, bantuan kemanusiaan, penanganan bencana, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, karya bakti dan kegiatan sosial lainnya. Menurutnya, kehadiran prajurit di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari sistem pertahanan semesta sekaligus membangun kepercayaan publik.
Di sisi lain, Bamsoet mengingatkan bahwa karakter perang modern terus berubah. Ancaman tidak lagi terbatas pada konflik konvensional, tetapi mencakup serangan siber, kecerdasan buatan, drone, satelit, peperangan elektronik, disinformasi dan operasi hibrida.
“Perang masa depan bisa saja dimulai tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, TNI harus memiliki kemampuan membaca ancaman sejak dini. Modernisasi pertahanan harus mencakup siber, satelit, drone, kecerdasan buatan, sistem komando dan pengendalian, intelijen serta perang elektronik,” jelasnya.
Karena itu, Bamsoet mendorong agar kebijakan pengadaan alutsista sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Pengadaan dari luar negeri, menurutnya, harus menghasilkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset dan pengembangan serta keterlibatan industri dalam negeri.
“Kita harus mulai melihat industri pertahanan sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Pembelian pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, radar, sistem komunikasi maupun teknologi pertahanan harus memberikan efek berganda bagi industri dalam negeri. Ada transfer teknologi, riset, lapangan pekerjaan dan kemampuan produksi yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” pungkas Bamsoet.
