JAKARTA, Kitabaru.com — Tokoh Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08), Indria Febriansyah, melontarkan desakan keras kepada DPR RI. Ia meminta para wakil rakyat segera menyikapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini sangat mendasar bagi demokrasi Indonesia. Publik berhak tahu keadilan hukum bagi seluruh warga negara.
Indria mengingatkan parlemen agar tidak diam saja. Ia menuntut para legislator menyelesaikan polemik ini secara terbuka dan objektif. Mereka wajib berpedoman pada hukum yang berlaku. Ia juga menolak keras penyelesaian melalui kompromi politik elite.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur standar hukum secara jelas. Pasal 169 huruf r mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan minimal tamat SMA. Indria menegaskan negara wajib menerapkan ketentuan ini secara adil. Aturan ini berlaku untuk semua peserta kontestasi kepemimpinan nasional.
Penuntasan Lewat Jalur Hukum
Indria menantang semua pihak untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Mereka harus melakukannya secara transparan jika persyaratan memang sudah lengkap. Namun, ia juga memberi peringatan tegas jika hasil verifikasi membuktikan sebaliknya. Negara sama sekali tidak boleh melindungi pelanggar aturan pencalonan.
Selanjutnya, FKN-08 turut menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 6 Oktober 2026. Majelis hakim MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat majelis terima karena masalah kedudukan hukum. Indria menjelaskan amar putusan prosedural ini berbeda dengan putusan substantif. Putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran secara langsung.
Oleh karena itu, FKN-08 mendorong DPR RI mengambil peran proaktif. Parlemen tidak pantas menjadikan persoalan ini sekadar perdebatan politik belaka. DPR RI wajib meminta klarifikasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga harus mendesak lembaga pendidikan terkait untuk menguji kebenaran dokumen.
Tuntutan Keras Kepada Parlemen
Indria memperingatkan semua pihak agar tidak memelintir isi putusan pengadilan. Ia menolak penggunaan putusan prosedural sebagai tameng politik. Alasan ini tidak boleh menutup pertanyaan publik yang belum mendapat jawaban pasti. DPR RI harus berani membuat persoalan hukum ini menjadi terang benderang.
Selain itu, sikap acuh terhadap polemik ini bisa memicu bom waktu. Kepercayaan rakyat terhadap institusi negara bisa hancur berantakan. Indria mempertanyakan fungsi pengawasan wakil rakyat yang justru memilih bungkam. DPR RI memikul tanggung jawab politik langsung kepada rakyat, bukan sekadar kompromi antarpartai.
Saat masyarakat meminta kejelasan, DPR RI wajib hadir memberikan jawaban. Saat publik meragukan validitas dokumen, parlemen wajib mendorong proses verifikasi independen. Bahkan, DPR RI harus turun tangan saat masyarakat menduga ada pelanggaran hukum. Mereka wajib memastikan penanganan persoalan melalui jalur yang tepat.
Lima Poin Desakan FKN-08
Dalam menyikapi polemik ini, FKN-08 merumuskan lima poin desakan utama. Pertama, mereka mendesak DPR RI segera mengambil langkah pengawasan nyata. Parlemen wajib meminta klarifikasi resmi dari KPU terkait verifikasi persyaratan pendidikan Wapres Gibran.
Kedua, FKN-08 menuntut verifikasi ulang dokumen pendidikan secara transparan. Institusi negara harus melibatkan lembaga pendidikan dan instansi berwenang. Ketiga, mereka mendesak pemerintah segera memberikan kepastian hukum. Langkah ini penting demi menghentikan polemik yang menggerus kepercayaan publik.
Keempat, Indria mendorong parlemen melakukan pengkajian mendalam terkait mekanisme konstitusional. Langkah ini menjadi keharusan jika proses verifikasi menemukan bukti pelanggaran syarat pencalonan. Kelima, FKN-08 menuntut tindak lanjut pergantian Wakil Presiden jika dasar hukum dan prosedurnya terbukti sah.
Kesetiaan Terhadap Konstitusi
Indria mengingatkan negara agar tidak menjadikan prosedur hukum sebagai alasan penghindar tanggung jawab. Negara justru wajib menjalankan prosedur tersebut demi kepastian hukum. Ia menegaskan institusi negara sama sekali tidak boleh tunduk pada tekanan politik sesaat.
Tokoh pendiri BEM DIY ini juga menggarisbawahi posisinya terkait pemerintahan. Upaya menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berarti membenarkan kesalahan pejabat. Loyalitas yang sehat harus mampu menjaga laju pemerintahan tetap pada jalur konstitusi.
Dukungan masyarakat kepada Presiden Prabowo tidak sepatutnya berupa pembenaran tanpa batas. Pemerintahan yang kuat justru berani menghadapi pertanyaan publik dan membuka fakta. Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan administrasi ini membebani legitimasi politik mereka ke depan.
“Jika terbukti memenuhi persyaratan, berikan kepastian. Jika terbukti tidak memenuhi persyaratan, tindak lanjuti sesuai hukum. Konstitusi harus berdiri di atas kekuasaan, bukan kekuasaan yang berdiri di atas konstitusi,” tutup Indria.
