Banten — Fenomena informasi viral semakin memengaruhi cara masyarakat menilai sebuah peristiwa. Narasi yang berulang kali muncul di media sosial, memperoleh jutaan tayangan atau mendapat dukungan warganet tidak jarang kemudian diperlakukan seolah-olah telah menjadi kebenaran. Padahal secara hukum, viralitas tidak identik dengan fakta yang telah terbukti.
Dalam sistem hukum, suatu tuduhan, peristiwa maupun dugaan pelanggaran tetap harus diuji melalui fakta, keterangan para pihak, alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada Juni 2026 bahkan mengingatkan bahwa hukum tidak boleh digerakkan oleh sentimen media sosial. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan objektif berdasarkan fakta dan proses yang adil, bukan tekanan opini publik.
Peringatan tersebut menjadi relevan di tengah kecenderungan munculnya fenomena “no viral no justice”, ketika sebuah perkara baru memperoleh perhatian luas setelah ramai di media sosial.
Algoritma Tidak Memeriksa Kebenaran
Media sosial bekerja dengan sistem algoritma yang terutama mendorong keterlibatan pengguna. Konten yang memancing emosi, kemarahan, ketakutan atau rasa penasaran dapat menyebar dengan sangat cepat, meskipun substansinya belum tentu telah diverifikasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengingatkan bahwa algoritma platform tidak melakukan proses pemeriksaan fakta. Karena itu, ruang digital rentan terhadap misinformasi, disinformasi, rumor dan pembentukan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pada Agustus 2026, Kemkomdigi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai foto atau video yang beredar sebelum memeriksa waktu, lokasi dan sumbernya. Konten lama yang diunggah ulang tanpa konteks, misalnya, dapat membentuk persepsi yang keliru.
Viralitas Bukan Alat Bukti
Dalam perspektif hukum, banyaknya orang yang mempercayai suatu narasi tidak dengan sendirinya menjadikan narasi tersebut benar.
Kebenaran hukum dibangun melalui prosedur pembuktian, bukan melalui jumlah komentar, tanda suka, unggahan ulang ataupun besarnya dukungan warganet.
Prinsip praduga tak bersalah juga tetap menjadi dasar penting. Seseorang tidak semestinya diposisikan sebagai pihak yang telah bersalah hanya berdasarkan tuduhan atau narasi yang berkembang di media sosial sebelum proses hukum menghasilkan kesimpulan.
Hal yang sama berlaku terhadap pihak yang merasa menjadi korban. Viralitas dapat membantu membuka perhatian publik, tetapi penyelesaian tetap membutuhkan verifikasi, pemeriksaan fakta serta tindakan lembaga yang berwenang.
Media Memiliki Tanggung Jawab Verifikasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, peran media profesional menjadi semakin penting.
Dewan Pers pada Agustus 2026 menyebut ketidakakuratan informasi dan tidak adanya konfirmasi kepada narasumber sebagai salah satu penyebab utama pemberitaan diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Karena itu, media tidak seharusnya hanya menyalin narasi yang sedang ramai di media sosial. Informasi yang viral tetap perlu diuji melalui konfirmasi, verifikasi sumber, pemeriksaan dokumen serta pemberian ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Dewan Pers juga mengingatkan bahwa wartawan harus memastikan informasi dari narasumber tidak langsung dimuat tanpa pengecekan yang memadai.
Kecepatan Tidak Boleh Mengalahkan Akurasi
Perubahan pola konsumsi informasi membuat media menghadapi tekanan untuk bergerak cepat. Namun kecepatan tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan ketepatan.
Kemkomdigi sebelumnya menegaskan bahwa media memiliki peran sebagai benteng menghadapi hoaks dan disinformasi. Prinsip yang perlu dijaga adalah informasi yang benar harus disampaikan cepat, tetapi kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi.
Kesalahan informasi di ruang digital dapat menghasilkan dampak nyata, mulai dari rusaknya reputasi seseorang, konflik sosial, tekanan terhadap proses hukum hingga terbentuknya opini publik yang sulit dikoreksi meskipun fakta sebenarnya kemudian terungkap.
Kritis Sebelum Percaya dan Membagikan
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi.
Sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah konten, masyarakat dapat memeriksa siapa sumber awal informasi, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasinya, apakah terdapat dokumen pendukung, serta apakah pihak lain yang terkait telah memberikan penjelasan.
Informasi yang telah viral tetap harus diperlakukan sebagai informasi yang perlu diuji apabila belum melalui proses verifikasi.
Popularitas sebuah narasi hanya menunjukkan bahwa informasi tersebut mendapatkan perhatian luas. Popularitas tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh isi narasi benar secara faktual maupun hukum.
Hukum Tidak Boleh Menjadi Pengadilan Media Sosial
Ruang digital dapat menjadi sarana penting untuk mengungkap persoalan, mempercepat perhatian publik dan mendorong lembaga negara bertindak. Namun media sosial tidak dapat menggantikan lembaga penyelidikan, proses pembuktian maupun pengadilan.
Tekanan publik dapat menjadi pengingat agar lembaga bekerja transparan dan profesional, tetapi keputusan hukum tetap harus didasarkan pada fakta, alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Di era ketika sebuah informasi dapat menjadi viral dalam hitungan menit, kemampuan membedakan antara opini, dugaan, fakta dan kebenaran hukum menjadi semakin penting.
Viral boleh menjadi pintu masuk perhatian publik. Namun kebenaran tetap harus ditemukan melalui verifikasi dan pembuktian, bukan sekadar melalui suara yang paling ramai.
(Red)
