JAKARTA, Kitabaru.com — Di era disrupsi informasi saat ini, masyarakat tengah menghadapi pergeseran standar yang sangat berbahaya dalam menentukan kebenaran. Publik modern kini cenderung menjadikan tingkat viralitas sebagai indikator utama untuk menilai suatu peristiwa. Padahal, konten viral di media sosial sering kali bukanlah representasi dari fakta objektif. Konten tersebut justru murni merupakan produk sentimen yang sengaja kelompok tertentu amplifikasi demi kepentingan sepihak.
Pengamat Sosial dan Ruang Publik, Mahfudz, merilis pandangan kritisnya terkait fenomena destruktif ini. Ia menyoroti bagaimana tren viralitas kini kerap berubah fungsi menjadi senjata mematikan untuk melakukan pembunuhan karakter. Para pembuat isu membangun narasi sedemikian rupa bukan untuk menguji sebuah gagasan atau kebijakan. Sebaliknya, mereka memiliki tujuan spesifik untuk menghancurkan karier dan mental tokoh yang menjadi target sasaran.
Lebih lanjut, Mahfudz menegaskan bahwa fenomena ini melahirkan peradilan jalanan gaya baru bernama pengadilan media sosial. Sistem manipulatif ini bekerja tanpa aturan pembuktian dan langsung memvonis target berdasarkan opini massa. Akibatnya, kebenaran faktual tertutup oleh gelombang misinformasi yang terus algoritma reproduksi setiap detiknya. Ruang publik akhirnya kehilangan objektivitas akibat gempuran narasi yang terdesain secara sistematis.
Serangan Terhadap Otoritas Resmi
Preseden paling nyata dari fenomena ini terlihat pada diskursus publik yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahfudz mengajak seluruh elemen publik untuk kembali bersandar pada logika hukum dan tata negara yang sehat. Proses pencalonan hingga kemenangan Wapres telah melewati seluruh tahapan resmi kenegaraan yang sangat ketat.
Selama ini, mekanisme ketatanegaraan di republik kita telah berjalan sesuai koridor hukum konstitusi. Lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas sah telah memvalidasi setiap tahapan pemilihan tersebut. Namun, daya rusak dari pengadilan media sosial ini ternyata berimbas sangat jauh melampaui batas kewajaran. Narasi negatif tersebut tidak hanya meracuni opini warganet di dunia maya.
Lebih parah lagi, rumor media sosial tersebut sudah berhasil mengintervensi nalar kelembagaan institusi negara. Mahfudz melihat situasi ini sebagai sebuah ironi tata negara yang sangat memprihatinkan. Bahkan, dewan perwakilan rakyat sampai harus mengalokasikan waktu khusus untuk membahas pergunjingan viral terkait isu ijazah dan penolakan Surat Keterangan.
Degradasi Kinerja Parlemen
Oleh karena itu, Mahfudz menyoroti tajam sikap kelembagaan negara setingkat dewan yang ikut terseret merespons rumor media sosial. Pihak tertentu sengaja menggoreng isu tersebut semata-mata untuk membunuh karakter seseorang. Parlemen seolah mengabaikan fakta absolut bahwa tokoh yang bersangkutan sudah lolos verifikasi berlapis melalui proses pemilihan resmi negara.
Kondisi ini secara langsung memperlihatkan bukti nyata kemunduran cara bernegara di era digital. Ruang rapat dewan seharusnya berfungsi maksimal untuk membahas kebijakan-kebijakan strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, kualitas forum terhormat tersebut justru terdegradasi menjadi sekadar panggung klarifikasi atas gosip jalanan tak berdasar.
Tentu saja, pembuangan energi kelembagaan ini sangat merugikan agenda pembangunan nasional. Para wakil rakyat seharusnya berfokus pada pengawasan program pemerintah dan penyusunan produk legislasi. Merespons rumor liar hanya akan memberikan panggung legitimasi gratis bagi para produsen hoaks di berbagai platform digital.
Anatomi Pembegalan Opini Publik
Dalam analisis mendalamnya, Mahfudz menilai fenomena ini sebagai bentuk nyata pembegalan opini publik. Para aktor di balik layar dengan sengaja merancang narasi yang mendistorsi fakta sebenarnya di lapangan. Mereka mengeksploitasi celah literasi digital masyarakat untuk menanamkan benih keraguan terhadap institusi negara. Akibatnya, masyarakat perlahan lebih mempercayai tangkapan layar tak terverifikasi dibandingkan dokumen resmi kenegaraan.
Taktik distorsi informasi ini tergolong sangat sistematis karena melibatkan banyak akun anonim untuk menciptakan ilusi konsensus. Ketika sebuah isu mendapat perbincangan fiktif dari jutaan akun, otak manusia cenderung menerimanya sebagai kebenaran baru. Mekanisme manipulasi psikologis inilah yang membuat pengadilan media sosial bekerja sangat efektif dalam meruntuhkan reputasi seseorang.
Selain itu, pembuat isu merancang strategi ini untuk menciptakan tekanan psikologis masif bagi sang target. Mereka menyimpan harapan besar agar tekanan batin tersebut mengharuskan target mundur dari posisi sahnya. Taktik ini tergolong sangat kejam karena merampas ruang pembelaan resmi bagi korban pembunuhan karakter siber.
Ancaman Demokrasi dan Nalar Publik
Fenomena ini dengan jelas menyalakan alarm bahaya bagi kelangsungan demokrasi dan nalar publik Indonesia. Opini massa di media sosial kini seolah memiliki kekuatan absolut untuk menundukkan mekanisme resmi kenegaraan. Hal ini secara otomatis mendelegitimasi peran sakral lembaga-lembaga negara yang memegang otoritas penuh.
Kita sebagai masyarakat tidak boleh membiarkan kebenaran terbajak oleh pihak yang paling mampu memanipulasi algoritma. Mahfudz mendesak masyarakat rasional untuk segera menarik garis batas yang sangat tegas. Publik harus menghentikan normalisasi penggunaan platform digital sebagai alat perundungan massal terhadap figur negara.
Kesimpulannya, sebuah kebenaran institusional tidak pernah berpatokan pada jumlah penyuka, sebaran ulang, atau tagar yang sedang trending. Semua pihak harus mengembalikan nilai kebenaran pada pijakan fakta, objektivitas, dan kepatuhan pada mekanisme resmi. Jangan pernah biarkan layar gawai menyetir sistem tata negara kita, dan jangan biarkan viralitas menumpulkan ketajaman nalar kritis.
