KITABARU, JAKARTA – Pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu mengenai anomali sistem ekonomi Indonesia memantik respons strategis dari kalangan pakar. CEO Nusantara Centre, Yudhie Haryono, bersama Ekonom Universitas MH Thamrin, Agus Rizal, merilis catatan kritis sekaligus apresiasi atas keberanian kepala negara membongkar paradoks pertumbuhan ekonomi yang dinilai gagal menciptakan kesejahteraan merata.
Dalam pidatonya di hadapan publik dan DPR, Presiden secara mengejutkan mengungkap fakta bahwa meski ekonomi nasional tumbuh rata-rata 5 persen per tahun (sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir), angka kemiskinan justru merangkak naik dari 4,1 persen menjadi 4,9 persen. Hal ini turut diperparah dengan fenomena menyusutnya daya tahan kelas menengah.
Menurut Yudhie dan Agus, pengakuan tersebut merupakan bentuk introspeksi nasional yang fundamental dan jarang diutarakan secara terbuka oleh seorang penguasa. Mereka menilai, pernyataan itu menyentuh inti persoalan yang selama ini menjadi “penyakit” ekonomi Indonesia selama beberapa dekade: pertumbuhan yang tidak berkualitas.
Bahaya Logika Pasar Bebas dan Hegemoni Oligarki
Kegagalan pemerataan kesejahteraan ini, menurut kedua pakar tersebut, adalah akibat dari trajektori sistem ekonomi yang terlalu liberal. Selama bertahun-tahun, negara dinilai lebih sering berperan sebagai regulator pasif yang sekadar mengejar angka pertumbuhan, stabilitas makro, dan investasi, namun abai dalam membangun struktur ekonomi yang adil dan memproteksi rakyat dari praktik mafia, konglomerasi hitam, serta kartel.
Di titik inilah, gagasan mengembalikan haluan ke “Ekonomi Politik Pancasila” dinilai sangat krusial. Perekonomian nasional tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika pasar bebas. Negara dituntut hadir secara aktif sebagai penggerak, pelindung, sekaligus penjaga gawang agar pertumbuhan tidak hanya berputar di sektor keuangan dan di kantong kelompok modal besar perkotaan.
“Jika ekonomi terus tumbuh tetapi kemiskinan ikut naik, maka yang gagal bukan sekadar kebijakannya, melainkan arah berpikir negaranya. Negara yang membiarkan kekayaan menumpuk pada segelintir elite sambil meminta warga negara bersabar, sesungguhnya sedang memelihara ketimpangan sebagai sistem.”
— Catatan Analisis Yudhie Haryono & Agus Rizal
Ujian Implementasi: Lebih dari Sekadar Slogan
Menyongsong rancangan APBN 2027, Yudhie dan Agus mendesak agar instrumen fiskal benar-benar difungsikan sebagai alat transformasi ekonomi riil. Pengentasan kemiskinan tidak bisa lagi diselesaikan dengan “obat penawar sementara” berupa bantuan sosial (bansos). Kemiskinan harus diserang melalui perbaikan struktural seperti industrialisasi mandiri, penguatan koperasi, pemberdayaan UKM, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Pertumbuhan ekonomi nasional terbukti sangat rapuh karena terlalu bergantung pada konsumsi dan arus modal asing, sementara keran impor barang konsumsi terus menekan produksi domestik.
Koreksi trajektori ekonomi yang digaungkan Presiden kini menghadapi tantangan terbesar di level implementasi. Kedua ekonom tersebut menegaskan bahwa gagasan Ekonomi Pancasila akan sia-sia jika negara masih takut menyentuh akar penyakitnya: birokrasi rente, kebocoran kekayaan nasional, dan dominasi oligarki. Tanpa pembenahan struktur kekuasaan ekonomi yang nyata, perubahan ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai retorika politik dengan hasil ketimpangan yang sama.
