Koperasi Merah Putih, Jalan Rakyat Menuju Kedaulatan Ekonomi
Kitabaru.com – Di tengah hiruk-pikuk wacana pembangunan desa, Program Koperasi Merah Putih hadir bukan sekadar sebagai kebijakan teknokratis, melainkan sebagai gerakan kebangsaan. Sebuah terobosan yang mengembalikan peran rakyat sebagai pelaku utama ekonomi desa — bukan lagi objek belas kasih atau target pasar dari kartel distribusi yang selama ini menguasai hulu-hilir ekonomi pedesaan.
Namun, sebagaimana setiap gerakan yang mengusik kenyamanan struktur lama, Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan besar:
keraguan dari birokrasi, pesimisme dari sebagian rakyat, dan perlawanan diam-diam dari para tengkulak serta mafia distribusi. Wajar. Karena sistem ini mengubah arah kekuasaan — dari atas ke bawah, dari pusat ke pinggiran, dari pemilik modal ke pemilik harapan.
Banyak pihak bertanya: mungkinkah koperasi desa mampu bersaing? Mampukah program ini berjalan tanpa ditunggangi elit lokal atau disabotase struktur rente?
Jawabannya: mungkin — jika kita berdiri di belakangnya.
Sebagai generasi muda Tamansiswa yang menjunjung tinggi ajaran Ki Hadjar Dewantara, kita diajarkan bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan manusia untuk berpikir, bertindak, dan menentukan nasibnya sendiri. Maka koperasi adalah instrumen nyata dari ajaran itu — alat kemandirian rakyat yang dididik dan dilatih untuk memimpin hidupnya sendiri.
Program ini bukan tanpa cela. Tapi kekurangannya bukan alasan untuk menolak. Justru panggilan untuk kita terlibat, membenahi, memperkuat dari dalam — bukan mencemooh dari luar.
Jika kita ingin desa menjadi kuat, maka koperasinya harus berdaulat.
Jika kita ingin ekonomi rakyat bangkit, maka harus ada sistem yang pro rakyat, bukan pro rente.
Koperasi Merah Putih adalah peluang sejarah. Mari kita jaga, kita bela, dan kita perjuangkan — bukan demi program, tapi demi rakyat itu sendiri. (red)
