Oleh : Moh Zaiturrahman
Sudut pandang para pakar terhadap birokrasi di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua dimensi besar, yaitu analisis struktural-teoretis dan evaluasi empiris terhadap problematika (patologi) yang terjadi di lapangan.
Meskipun secara konseptual birokrasi dirancang sebagai instrumen rasional untuk pelayanan publik, para pakar menilai implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan budaya, politik, dan struktural yang besar.
Berikut adalah poin-poin sudut pandang para pakar mengenai birokrasi di Indonesia:
1. Model “Politisasi Birokrasi” & Bureaucratic Polity
Para ilmuwan politik dan Indonesianis (pakar asing tentang Indonesia) seperti Karl D. Jackson dan Dwight Y. King secara historis melihat birokrasi di Indonesia memiliki kekuatan politik yang terlalu dominan (bureaucratic polity) atau otorianisme birokrasi) sejak era Orde Baru.
• Sudut Pandang Pakar: Birokrasi di Indonesia sulit untuk bersikap netral. Hingga era reformasi, kontestasi pemilu dan pilkada kerap menjebak ASN ke dalam lingkaran politik praktis, di mana posisi jabatan sering kali ditentukan oleh “kedekatan politik” (prosedur subyektif) ketimbang sistem merit yang murni rasional.
2. Kecenderungan Parkinsonisasi ketimbang Weberisasi
Berdasarkan analisis sosiolog dan pakar administrasi publik seperti Dr. Muhadjir Darwin, dinamika birokrasi di Indonesia dinilai cenderung mengalami gejala “Hukum Parkinson” (Parkinsonisasi).
• Sudut Pandang Pakar: Bukannya mendekati tipe ideal Max Weber yang efisien, ramping, dan taat prosedur legal-rasional, birokrasi Indonesia dinilai cenderung mengalami pembengkakan organisasi (struktur masif dan jumlah pegawai yang gemuk) namun miskin fungsi. Struktur yang terlalu besar ini justru memicu inefisiensi anggaran anggaran.
3. Masalah Kelembagaan dan Ketidakpastian Hukum
Pakar Hukum Tata Negara seperti Refly Harun menyoroti aspek ketepatan fungsi kelembagaan di Indonesia.
• Sudut Pandang Pakar: Birokrasi sering tidak efektif karena lembaga yang dibentuk kerap tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran, dan kurang responsif terhadap masalah nyata di masyarakat. Selain itu, tumpang tindihnya regulasi menciptakan ketidakpastian hukum, membuat alur pelayanan publik terasa seperti “rimba raya” yang membingungkan masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri.
4. Perilaku Transisional (Prismatic Society)
Para pengamat perilaku organisasi mengaitkan birokrasi Indonesia dengan teori masyarakat prismatik dari Fred W. Riggs.
• Sudut Pandang Pakar: Aparatur sipil di Indonesia berada di fase transisi. Di satu sisi, mereka dituntut menerapkan sistem modern (seperti e-government dan digitalisasi yang transparan), namun di sisi lain, mereka masih mempraktikkan budaya paternalistik tradisional (sikap ewuh-pakewuh, loyalitas buta kepada atasan, dan mengutamakan prosedur administratif formalitas ketimbang orientasi hasil).
5. Evaluasi Reformasi Birokrasi: Terjebak Administratif-Normatif
Para analis kebijakan publik menilai perjalanan reformasi birokrasi selama ini masih menyentuh aspek kulit (operasional) belum ke akar substansinya.
• Sudut Pandang Pakar: Penilaian kinerja birokrasi (seperti SAKIP, LPPD, indeks keuangan) dinilai tumpang tindih dan sangat menyita waktu para birokrat hanya untuk memenuhi “laporan administratif”. Pakar menyarankan adopsi teori Reinventing Government (Osborne & Gaebler), yaitu mengubah mentalitas birokrasi agar digerakkan oleh misi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (mewirausahakan birokrasi), bukan sekadar menggugurkan kewajiban prosedur.
