KABUPATEN TANGERANG, KITABARU.COM — Ketua Media Center Sukadiri (MCS), Ijum Setiawan, mengecam keras dugaan intimidasi wartawan pada Sabtu (21/11/2026). Manajemen PT Padma Warna Artha, selaku pengembang Griya Artha Buaran Jati, diduga melakukan pengancaman tersebut. Mereka menekan seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di lapangan.
Intimidasi Lewat Pesan Singkat
Kecaman itu muncul menyusul beredarnya bukti pesan singkat kepada wartawan BantenTodays.com. Pengirim pesan mengaku sebagai bagian dari manajemen Griya Artha Buaran Jati. Ia melontarkan peringatan agar media tidak memberitakan kewajiban lahan TPU 2 persen. Selain itu, pengembang mengaku telah meneruskan berita tersebut ke direksi perusahaan dan Kapolsek setempat.
Terkait hal ini, Ijum Setiawan telah berupaya menghubungi langsung manajemen PT Padma Warna Artha. Ia mengirim pesan singkat untuk menanyakan kebenaran dugaan pengancaman terhadap rekan wartawan tersebut. Namun, hingga saat ini, pihak pengembang belum memberikan penjelasan resmi yang memuaskan.
“Saya sendiri sudah berupaya mengonfirmasi ke pihak manajemen PT Padma Warna Artha melalui pesan singkat. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan. Justru keheningan ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada hal yang sengaja mereka tutup-tutupi,” tegas Ijum Setiawan.
Pernyataan Tegas Ketua Media Center Sukadiri
“Manajemen Griya Artha Buaran Jati justru mengintimidasi wartawan, alih-alih memberi bukti penyerahan lahan TPU 2 persen. Sikap itu sangat tidak pantas dan kami kecam keras,” ujar Ijum.
“Setiap wartawan berhak meliput dan memberitakan kepentingan publik tanpa tekanan apa pun. Mengintimidasi jurnalis sama dengan menutup akses masyarakat terhadap informasi penting,” tegas Ijum.
Ia juga menegaskan bahwa pengembang memiliki jalur resmi jika merasa berita tidak benar. Mereka bisa menyampaikan klarifikasi dan hak jawab secara terbuka berbasis data. Sebaliknya, mereka tidak boleh mengirim pesan singkat yang bernada ancaman.
“Kami mendukung sepenuhnya rekan wartawan yang sedang menjalankan tugas. Media Center Sukadiri akan terus berdiri bersama masyarakat untuk menjaga kebebasan informasi. Jangan ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada hukum,” tambah Ijum.
MCS Desak Pengembang Segera Tunjukkan Bukti, Hentikan Tekanan
Media Center Sukadiri menyampaikan tiga poin penting:
- Hentikan segala bentuk tekanan dan intimidasi terhadap wartawan maupun penyampai informasi publik.
- Tunjukkan bukti penyerahan lahan TPU 2 persen secara transparan sebagai jawaban terbaik bagi warga.
- Pemerintah dan Kepolisian harus memastikan keamanan serta kebebasan pers di Kecamatan Sukadiri tetap aman.
“Pers adalah mata dan telinga masyarakat. Jika ancaman memaksa mata dan telinga ini tutup, maka rakyatlah yang merugi. Kebenaran pada akhirnya akan tetap terungkap, sekeras apa pun pihak tertentu menutupinya,” tandas Ketua Media Center Sukadiri.
Pengamat Ruang Digital: Intimidasi via Pesan Singkat Justru Jadi Bumerang
Mencermati dugaan tekanan terhadap pekerja pers tersebut, Analis dan Pengamat Ruang Digital, Mahfudz, turut angkat bicara. Ia menilai pendekatan intimidatif di ruang komunikasi digital merupakan langkah keliru. Bahkan, cara tersebut berisiko besar menjadi bumerang bagi pihak pengirim.
Menurut Mahfudz, keterbukaan informasi saat ini mengubah pola komunikasi publik. Setiap pesan singkat di aplikasi percakapan maupun SMS meninggalkan jejak digital permanen. Masyarakat pun bisa mendokumentasikan dan menguji kebenarannya dengan sangat mudah.
“Pesan singkat bernada tekanan meninggalkan jejak digital yang terang-benderang. Dalam komunikasi krisis, upaya meredam berita lewat intimidasi justru memicu Streisand Effect. Akibatnya, perhatian publik malah membesar dan kecurigaan soal lahan TPU 2 persen semakin menguat,” jelas Mahfudz pada Sabtu (21/11/2026).
Mahfudz menambahkan bahwa cara berkomunikasi di ruang digital mencerminkan kredibilitas sebuah korporasi. Ia menyarankan perusahaan menyelesaikan keberatan berita lewat mekanisme komunikasi publik yang sehat. Mereka wajib menempuh jalur transparan yang berbasis dokumen resmi.
“Jika manajemen merasa ada informasi keliru, ruang digital memudahkan mereka menyampaikan hak jawab lengkap dengan data. Tekanan lewat pesan singkat bukan hanya mencederai kebebasan informasi. Lebih jauh, langkah itu justru merusak reputasi perusahaan sendiri di mata publik,” pungkas Mahfudz.
Hingga berita ini tayang, manajemen Griya Artha Buaran Jati belum memberikan tanggapan resmi. Mereka juga belum merespons bukti pesan singkat yang sudah beredar luas. Meski demikian, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab demi keberimbangan informasi.















