TANGERANG, Kitabaru.com — Kasus perundungan putri Sufmi Dasco di media sosial memicu perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad baru saja mengungkapkan pengakuan pilu mengenai putrinya yang menjadi sasaran perundungan siber imbas dinamika politik. Menanggapi fenomena memprihatinkan tersebut, Analis dan Pengamat Ruang Digital, Mahfudz, segera menyampaikan pandangan kritisnya. Ia mengingatkan seluruh pengguna media sosial agar mampu memisahkan kritik terhadap figur publik dengan serangan personal. Oleh karena itu, warganet sama sekali tidak boleh menyeret anak dan keluarga yang tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan curahan hati tersebut saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Anak Internasional di Gedung DPR RI, Jakarta. Pada momen tersebut, ia mengaku sempat mengalami kesulitan besar saat harus menjawab pertanyaan jujur dari putrinya yang baru berusia 17 tahun. Sang putri memperlihatkan langsung sebuah unggahan media sosial yang memuat foto dirinya beserta kalimat perundungan yang menyakitkan. Selanjutnya, remaja tersebut melontarkan pertanyaan polos kepada ayahnya, “Pak, apa salah saya? Kenapa kemudian masalah Bapak, saya diikut-ikutkan di-bully?” Pertanyaan sederhana itu sontak menggugah empati publik terhadap bahaya nyata dari ruang siber yang kian brutal.
Privasi Keluarga di Tengah Framing Politik
Dalam kesempatan yang sama, Dasco sebenarnya menyadari betul bahwa framing negatif dalam persaingan politik merupakan hal yang sangat lazim terjadi. Ia memahami bahwa risiko serangan opini di dunia nyata maupun media sosial merupakan konsekuensi langsung dari posisinya sebagai politisi. Namun, ia sangat menyayangkan ketika dinamika politik di ruang siber mulai melampaui batas dengan menyeret anak-anak yang tidak bersalah. Padahal, selama berkiprah panjang di dunia politik nasional, ia tidak pernah mengekspos keluarga maupun putrinya ke ruang publik. Langkah tersebut sengaja ia ambil semata-mata demi menjaga privasi dan ketenangan hidup orang-orang terdekatnya.
Di sisi lain, curahan hati seorang ayah tersebut langsung memicu arus respons yang sangat beragam di berbagai platform media sosial. Di samping gelombang simpati yang mengalir deras, muncul pula komentar sinis dari sebagian warganet yang kurang berempati. Kelompok ini justru sibuk membanding-bandingkan tingkat ketahanan mental antar-tokoh politik dalam menghadapi gempuran serangan di dunia maya. Akibatnya, esensi utama mengenai perlindungan psikologis anak justru terpinggirkan oleh perdebatan partisan yang sempit. Tentu saja, pergeseran fokus semacam ini memperlihatkan betapa rentannya nalar kemanusiaan di tengah polarisasi digital.
Bukan Pembelaan Politik, Melainkan Batas Kemanusiaan
Menyikapi riuhnya perdebatan warganet tersebut, Mahfudz segera meluruskan posisi pandangannya secara jernih dan proporsional. Ia menegaskan bahwa komentarnya sama sekali bukanlah bentuk pembelaan politik terhadap sosok Sufmi Dasco Ahmad. Sebaliknya, analisis tersebut murni merupakan pembacaan objektif atas batas etika di ruang digital serta realitas perasaan seorang orang tua. Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk melihat persoalan ini menggunakan kacamata nurani, bukan melalui lensa dukung-mendukung kelompok politik tertentu.
“Saya pribadi tidak sedang membela Pak Dasco secara politik,” tegas Mahfudz dalam keterangannya pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengakui bahwa di ruang siber memang ramai beredar komentar yang membandingkan ketahanan mental beliau dengan tokoh atau kelompok politik lain. “Namun, persoalan intinya bukan soal kuat atau lemahnya mental seorang politisi, melainkan hilangnya batas kemanusiaan ketika seorang anak dijadikan sasaran perundungan,” lanjutnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa martabat dan keselamatan jiwa seorang anak harus selalu berdiri di atas segala kepentingan politik.
Empati Sebagai Seorang Ayah Putri Tunggal
Lebih lanjut, Mahfudz membedah persoalan ini dari sudut pandang kemanusiaan serta pengalamannya pribadi sebagai seorang orang tua. Ia menilai sangat wajar apabila seorang ayah merasa sangat terpukul hingga marah ketika anaknya mendapat serangan di ruang publik. Terlebih lagi, sang anak sama sekali tidak memahami maupun ikut berbuat dalam pusaran persoalan politik yang memicu serangan tersebut. Bagaimanapun juga, naluri alami seorang ayah akan selalu bangkit ketika melihat keselamatan batin anaknya terancam oleh pihak luar.
“Seorang bapak mana yang tidak sedih, sakit hati, dan marah ketika anaknya harus menanggung perundungan di ruang publik tanpa pernah tahu-menahu urusan politik orang tuanya?” ujar Mahfudz melontarkan pertanyaan reflektif. Ia bahkan menegaskan secara jujur bahwa jika dirinya berada di posisi tersebut, ia pun pasti akan merasa sangat marah. “Saya sangat memahami rasanya karena saya sendiri memiliki anak satu-satunya, seorang putri tunggal yang sudah menjadi kewajiban mutlak seorang ayah untuk melindunginya,” tuturnya dengan penuh empati.
Defisit Empati dan Bahaya Trauma Remaja
Selain menyoroti sisi kemanusiaan, pengamat ruang digital ini juga menjelaskan prinsip dasar dalam ekosistem demokrasi yang sehat. Menurutnya, setiap pejabat publik dan politisi memang wajib siap menerima kritik keras, sindiran tajam, bahkan tekanan opini atas kebijakan maupun sikap politiknya. Namun, seluruh risiko jabatan publik tersebut semestinya berhenti tepat pada diri sang tokoh politik itu sendiri. Risiko tersebut sama sekali tidak boleh merembet kepada anak remaja yang selama ini sengaja menjaga jarak dari panggung politik.
Selanjutnya, Mahfudz memperingatkan bahwa ruang digital Indonesia saat ini sedang mengalami krisis serius berupa defisit empati. “Atas nama perbedaan pilihan politik atau ketidaksukaan terhadap seorang tokoh, sebagian pengguna media sosial merasa sah-sah saja membongkar foto dan menyerang mental anak-anak,” jelas Mahfudz membedah fenomena tersebut. Padahal, luka psikologis akibat perundungan siber terhadap remaja berusia 17 tahun mampu meninggalkan trauma berkepanjangan. Akibatnya, perundungan digital berpotensi merusak masa depan dan rasa percaya diri seorang anak dalam jangka waktu yang sangat lama.
Menjaga Garis Merah Etika di Ruang Siber
Sebagai penutup, Mahfudz mengajak seluruh pengguna media sosial dari kalangan mana pun untuk segera melakukan refleksi bersama. Ia mendorong masyarakat agar mengembalikan etika berdiskusi di ruang siber pada substansi persoalan yang sebenarnya. Tentu saja, perdebatan publik akan jauh lebih bermutu apabila warganet fokus membedah gagasan, kinerja, dan dampak kebijakan negara. Dengan cara ini, ruang digital akan kembali menjadi sarana kontrol sosial yang cerdas, sehat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Silakan mengkritik keras kebijakan atau manuver elite politik mana pun dengan data dan argumen yang tajam,” pungkas Mahfudz memberikan pesan penutupnya. Namun, ia mengingatkan seluruh warganet agar selalu memegang teguh satu garis merah yang tidak boleh dilanggar di ruang digital. Kesimpulannya, masyarakat pantang menjadikan anak dan keluarga yang tidak bersalah sebagai sasaran pelampiasan dalam pertarungan politik di media sosial.













