Kitabaru.com, Jakarta – Ketua Umum BRN, Reagen, menanggapi berbagai pernyataan yang berkembang terkait kebijakan pemotongan anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah.
Reagen menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus dipahami secara jernih dan proporsional. Menurutnya, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini menyasar pos-pos belanja yang dinilai kurang efektif, seperti dana Focus Group Discussion (FGD), kegiatan sosialisasi, serta kunjungan kerja (kunker) di kementerian dan lembaga yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap pelayanan publik.
“Pemangkasan ini adalah bentuk penertiban anggaran yang tidak efisien. Jadi jangan dipelintir seolah-olah pemerintah memangkas anggaran yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Reagen kepada awak media.
Menanggapi isu yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Reagen menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah dalam rangka optimalisasi belanja negara, bukan persoalan politik antarpartai.
Lebih lanjut, Reagen juga menyadur pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menegaskan bahwa dana untuk program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan.
“Sesuai penjelasan Seskab Tedy, dana MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Artinya, komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan tetap terjaga dan tidak terdampak kebijakan efisiensi ini,” ujar Reagen.
Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak membangun narasi yang menyesatkan publik. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
BRN, lanjut Reagen, mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran selama dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Yang dipangkas adalah pemborosan, bukan hak rakyat,” tandasnya.***
