Oleh: MTAB
OPINI, Gelar profesor biasanya identik dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan integritas. Profesor adalah puncak prestasi akademik. Ketika seseorang berhasil menyandang gelar itu, masyarakat berharap ia menjadi teladan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
Namun publik tentu berhak bertanya ketika seorang profesor yang juga menjabat sebagai Rektor UNIBA Madura justru terseret dalam polemik yang memunculkan banyak tanda tanya.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah yang sedang dipertontonkan ini masih layak disebut kepemimpinan akademik, atau justru lebih mirip operasi penyelamatan citra yang dilakukan secara panik?
Menurut keterangan narasumber yang beredar, sesaat setelah pemberitaan pertama mengenai polemik pengambilan ijazah muncul, sang rektor disebut langsung menghubungi sejumlah orang yang dianggap dekat dengannya.
Anehnya, bukan untuk mencari fakta.
Bukan untuk membentuk tim investigasi.
Bukan pula untuk meminta maaf jika memang terjadi kesalahan.
Yang dicari justru disebut-sebut adalah “jalan keluar”.
Kalimat “jalan keluar” ini terdengar sederhana. Tetapi jika benar yang dimaksud adalah mencari cara membantah fakta yang sudah terlanjur muncul ke publik, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan lagi administrasi kampus.
Melainkan kejujuran.
Menurut narasumber, muncul sosok bernama samaran Fulan yang disebut diminta mengembalikan ijazah yang sebelumnya sudah diambil. Setelah itu diduga dibangun narasi baru seolah pengambilan ijazah tersebut tidak pernah terjadi sebelum kewajiban administrasi dilunasi.
Kalau cerita ini benar, maka publik tentu akan kesulitan membedakan apakah yang sedang berlangsung adalah proses akademik atau latihan drama kolosal.
Bedanya, dalam dunia teater para pemain mengaku bahwa mereka sedang berakting.
Sementara dalam dugaan ini, yang dipersoalkan justru karena akting tersebut disebut ingin dianggap sebagai kenyataan.
Lebih menarik lagi, narasumber juga menyebut adanya dugaan pembuatan kwitansi pelunasan yang muncul belakangan untuk memperkuat narasi bantahan terhadap pemberitaan yang telah beredar.
Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal administrasi kampus.
Ini sudah masuk wilayah moralitas.
Sebab kampus selama ini menjadi tempat mahasiswa diajarkan tentang kejujuran akademik.
Mahasiswa yang memalsukan data bisa mendapat sanksi.
Mahasiswa yang menyontek bisa gagal.
Mahasiswa yang memanipulasi penelitian bisa dicabut gelarnya.
Lalu bagaimana jika yang diduga memanipulasi keadaan justru orang yang duduk di kursi tertinggi kampus?
Apakah aturan hanya berlaku bagi mahasiswa?
Ataukah jabatan rektor memiliki kekuatan ajaib yang mampu menghapus standar moral yang selama ini diajarkan kepada orang lain?
Di sinilah satir terbesar itu muncul.
Setiap tahun kampus menggelar wisuda.
Pidato demi pidato disampaikan.
Integritas dibahas.
Karakter dibanggakan.
Kejujuran dijunjung tinggi.
Tetapi semua kata-kata itu akan terdengar seperti lawakan akademik apabila pemimpinnya sendiri diduga tidak mampu memberikan contoh yang sama.
Publik tentu tidak sedang mempermasalahkan gelar profesor yang melekat di depan nama seseorang.
Yang dipertanyakan adalah apakah perilakunya sudah mencerminkan kebesaran gelar tersebut.
Karena profesor bukan sekadar titel.
Profesor adalah tanggung jawab moral.
Dan rektor bukan sekadar jabatan.
Rektor adalah simbol kepercayaan.
Jika benar ada upaya mengembalikan ijazah demi membangun alibi baru, maka itu adalah penghinaan terhadap akal sehat masyarakat.
Jika benar ada dokumen yang dibuat untuk menyesuaikan cerita yang sedang dibutuhkan, maka itu adalah tamparan keras terhadap nilai-nilai akademik.
Jika benar semua itu terjadi, maka masyarakat pantas mengajukan pertanyaan yang lebih tajam.
Masih pantaskah seorang profesor yang diduga sibuk mengatur skenario disebut sebagai pendidik?
Ataukah ia lebih layak dikenang sebagai sutradara dari sebuah sandiwara kampus?
Sebagian orang mungkin akan menganggap pertanyaan ini terlalu keras.
Tetapi sesungguhnya masyarakat hanya sedang menuntut satu hal yang sangat sederhana.
Kejujuran.
Sebab universitas bukan pasar tempat tawar-menawar fakta.
Universitas bukan panggung sulap yang dapat menghilangkan kenyataan lalu menghadirkannya kembali dalam bentuk yang lebih nyaman.
Universitas adalah rumah ilmu pengetahuan.
Dan ilmu pengetahuan hanya bisa tumbuh di atas fondasi kebenaran.
Karena itu, apabila berbagai dugaan yang disampaikan narasumber suatu saat terbukti benar, maka publik berhak memberikan penilaian moral yang sangat keras.
Bukan karena kebencian.
Melainkan karena kampus harus diselamatkan dari pemimpin yang diduga menganggap fakta sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan.
Pada akhirnya, gelar profesor bisa dicetak di kartu nama.
Jabatan rektor bisa diberikan melalui surat keputusan.
Tetapi kehormatan tidak pernah lahir dari keduanya.
Kehormatan hanya lahir dari kejujuran.
Dan ketika kejujuran itu hilang, maka yang tersisa hanyalah kursi jabatan yang terlihat tinggi, tetapi sesungguhnya kosong.
Maka publik pun bertanya:
Yang memimpin UNIBA Madura hari ini seorang rektor yang menjaga marwah kampus, atau seseorang yang jika berbagai dugaan itu terbukti, lebih pantas dikenang sebagai “maling kelas kakap” terhadap nilai-nilai kejujuran yang seharusnya dijaga oleh dunia akademik?
Biarlah fakta dan proses yang menjawabnya.
Karena sejarah memiliki kebiasaan buruk bagi para pembohong: cepat atau lambat, topeng selalu jatuh dengan sendirinya.
