Kitabaru-Jakarta, 20 November 2026 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti lemahnya perlindungan ekosistem di Indonesia. Ancaman terhadap Badak Jawa, polemik aktivitas alat berat di Gunung Sibayak, dan rencana pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan masih menghadapi persoalan serius.
Ketiga fenomena tersebut memiliki konteks berbeda, tetapi memperlihatkan satu persoalan mendasar, yaitu betapa negara sangat abai atas krisis dan bencana ekologi yang menimpa kita hari ini. Ini juga menunjukkan belum kuatnya konsistensi negara dalam memastikan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem.
Di Ujung Kulon, kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar baik bagi konservasi. Namun, konsentrasi seluruh populasi liar di satu kawasan tetap menyimpan risiko penyakit, bencana, perburuan, dan kerusakan habitat. Wacana pemindahan ke habitat baru pun harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat, terlebih kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025 menjadi pelajaran penting.
Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan lingkungan di Gunung Sibayak dan Hutan Kota UI. Aktivitas ekskavator dan motor trail di Sibayak memunculkan pertanyaan tentang pengawasan kawasan, meskipun pengelola menyebut pekerjaan ekskavator berkaitan dengan akses dan jalur evakuasi. Sementara itu, polemik Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI telah diklarifikasi Kemensos tidak akan dibangun di dalam kawasan hutan kota. Ketiga fenomena ini menegaskan pentingnya transparansi, kajian lingkungan, dan konsistensi pemerintah dalam melindungi ekosistem.
Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra menegaskan bahwa pemerintah harus menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan.
“Persoalannya bukan sekadar Badak Jawa yang terancam, penggunaan alat berat di kawasan hutan, atau polemik pembangunan di sekitar ruang terbuka hijau. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai negara baru sibuk merespons setelah persoalan menjadi viral,” ujarnya.
KAMMI menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Perlindungan lingkungan bukan hambatan pembangunan. Sebaliknya, keberlanjutan ekosistem merupakan prasyarat bagi keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kehidupan generasi mendatang.
Persoalan ini juga harus dilihat dalam konteks kebijakan kehutanan nasional, terutama target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai kondisi serapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Target tersebut menjadi salah satu instrumen utama kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Namun, target besar harus diikuti capaian yang terukur. Data Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari daratan. Namun, deforestasi netto meningkat dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024. Sementara itu, BPS mencatat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai 220,74 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2023, termasuk sekitar 86,15 juta ton CO₂ ekuivalen dari kebakaran gambut. Di sisi lain, laporan teknis UNFCCC mencatat pengurangan emisi REDD+ Indonesia pada periode 2021–2023 sekitar 68,98 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun dibandingkan tingkat rujukan emisi hutan.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa capaian pengurangan emisi harus berjalan beriringan dengan penurunan deforestasi dan perlindungan ekosistem. FOLU Net Sink 2030 tidak cukup diukur dari komitmen dan laporan, tetapi harus dibuktikan melalui kondisi hutan di lapangan. Pemerintah perlu membuka data capaian, efektivitas anggaran, dan dampak program secara transparan agar dapat diuji oleh publik.
Ricki Pratama Putra menilai pemerintah harus berhenti menjadikan FOLU Net Sink 2030 sebatas agenda diplomasi iklim.
“FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Ketika deforestasi masih terjadi dan emisi dari sektor kehutanan serta gambut masih besar, pemerintah harus berani membuka capaian dan kekurangannya. Jangan hanya melaporkan target. Tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia. Selain itu, NDC kita akan semakin menjadi semu dan berpotensi gagal jika kemudian pemerintah selalu merusak ekosistem kita dengan melakukan pembukaan terhadap hutan atau semakin memperbanyak penetapan wilayah usaha pertambangan. ,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmen negara atas penyelematan lingkungan dan penangana krisis ekologis. Hal ini dapat dilakukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian terkait lainnya. Evaluasi harus mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik kehutanan, memperkuat pengawasan, serta memastikan target FOLU Net Sink 2030 berjalan dengan hasil yang terukur.
KAMMI menuntut Presiden untuk berani mengganti Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kementerian tidak mampu menjalankan mandat perlindungan dan pengelolaan hutan.
Indonesia membutuhkan pemimpin kehutanan yang memiliki kapasitas, integritas, pemahaman ekologis, dan kemampuan manajerial untuk mengelola kompleksitas rimba raya Indonesia.
“Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin oleh orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target. Mengurus rimba raya Indonesia membutuhkan pengetahuan ekologis, keberanian mengambil keputusan, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan. Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu menjalankan mandat tersebut, Presiden harus berani mengganti menteri. Jangan pertaruhkan masa depan hutan Indonesia karena persoalan kepemimpinan,” ujar Ricki.
PP KAMMI menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan regulasi dan komitmen untuk melindungi lingkungan. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi pelaksanaan, kualitas kepemimpinan, transparansi data, dan keberanian menindak setiap bentuk kerusakan ekosistem.
Pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur. Negara juga harus memastikan hutan tetap berdiri, satwa liar terlindungi, ruang hijau terjaga, dan masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan lingkungan merupakan mandat konstitusi sekaligus tanggung jawab kepada generasi mendatang.



















