BEKASI — Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, mulai menyisakan tanda tanya. Bukan karena persaingan antarcalon, melainkan karena munculnya dua surat resmi dengan sikap berbeda antara Pemerintah Desa Karangsambung dan Panitia Pilkades Karangsambung terkait izin lintas kampanye calon Kepala Desa Karangharum Nomor Urut 1.
Kedua surat tersebut sama-sama diterbitkan pada 13 September 2026, tetapi substansinya justru seperti memperlihatkan dua arah kebijakan. Pemerintah Desa Karangsambung melalui surat Nomor 013/KRS/IX/2026 memberikan izin kepada calon Kepala Desa Karangharum Nomor Urut 1 beserta rombongan untuk melintasi wilayah Karangsambung pada 14 September 2026, dengan sejumlah ketentuan terkait keamanan, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.
Namun, Panitia Pilkades Karangsambung justru mengambil sikap sebaliknya. Melalui surat Nomor 26/PANPILKADES/KRS/IX/2026, panitia menyatakan tidak dapat memberikan izin melintas untuk kampanye bagi desa lain. Alasan yang dicantumkan adalah faktor keamanan serta adanya kesepakatan panitia dengan para calon yang ada di Karangsambung.
Dua surat tersebut kemudian memunculkan kesan di ruang publik seolah terjadi “pecah kongsi” di antara dua kepentingan. Pemerintah Desa membuka akses dengan persyaratan tertentu, sementara Panitia Pilkades justru menutup akses. Padahal, keduanya berada dalam satu lingkungan pemerintahan desa dan sama-sama berkepentingan menjaga agar tahapan Pilkades berlangsung aman serta kondusif.
Pertanyaan publik pun menjadi tak terhindarkan: ada apa sebenarnya? Apakah perbedaan tersebut murni persoalan koordinasi dan kewenangan, atau terdapat pertimbangan lain yang belum disampaikan kepada masyarakat? Tentu, perbedaan dua surat tersebut belum dapat dijadikan bukti adanya kepentingan politik tertentu. Namun, secara administratif, perbedaan sikap itu cukup kuat untuk menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan klarifikasi.
Menariknya, kedua pihak sama-sama membawa alasan keamanan. Pemerintah Desa memberikan izin sembari menekankan kewajiban menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sementara Panitia Pilkades menggunakan faktor keamanan sebagai salah satu dasar untuk tidak memberikan izin lintasan.
Di sinilah publik semakin bertanya: jika persoalannya sama-sama keamanan, mengapa kesimpulannya berbeda? Apakah sebelum surat diterbitkan telah dilakukan koordinasi secara menyeluruh antara Pemerintah Desa, Panitia Pilkades, BPD, para calon dan aparat keamanan? Jika sudah, mengapa hasil akhirnya justru menghasilkan dua sikap yang berseberangan?
Terlebih lagi, surat panitia menyebut adanya “kesepakatan panitia dengan para calon yang di Karangsambung.” Pernyataan tersebut tentu menarik untuk didalami. Kesepakatan seperti apa yang dimaksud? Siapa saja yang terlibat? Kapan kesepakatan itu dibuat? Dan bagaimana kedudukannya terhadap izin yang telah diterbitkan Pemerintah Desa? Semua pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul persepsi liar di tengah masyarakat.
Jika memang ini hanya persoalan miskomunikasi, maka seharusnya relatif mudah diselesaikan melalui duduk bersama dan penyamaan persepsi. Tetapi jika masing-masing pihak memiliki dasar kewenangan yang berbeda, publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai batas kewenangan Pemerintah Desa dan Panitia Pilkades dalam persoalan kampanye lintas wilayah desa.
Jangan sampai perbedaan administratif justru dibaca sebagai pertarungan kepentingan politik. Sebab dalam situasi Pilkades, persoalan kecil sekalipun sangat mudah ditarik menjadi isu keberpihakan. Ketika Pemerintah Desa mengatakan “izin”, sementara Panitia Pilkades mengatakan “tidak dapat memberikan izin”, masyarakat tentu akan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang harus menjadi rujukan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya rombongan calon Kepala Desa Karangharum melintas di Karangsambung. Yang jauh lebih besar adalah pertanyaan mengenai konsistensi, koordinasi dan transparansi penyelenggaraan Pilkades.
Dua surat. Dua sikap. Satu wilayah. Satu momentum Pilkades.
Apakah benar telah terjadi “pecah kongsi” antara Pemerintah Desa dan Panitia Pilkades Karangsambung? Ataukah ini hanya persoalan koordinasi yang belum menemukan titik temu?
Jawabannya tentu berada pada kedua pihak.
Yang pasti, publik kini sedang menunggu penjelasan. Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh prasangka. Sebab semakin lama perbedaan sikap tersebut tanpa klarifikasi, semakin besar pula pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat: “Sebenarnya ada apa di balik dua keputusan yang berbeda ini?”
