Opini Investigatif: Pengisian Perades Kadungrejo, Drama Demokrasi yang Dikhianati dari Dalam

Berita, Jawa70 Views
banner 468x60

Kitabaru.com, Bojonegoro – Kasus dugaan manipulasi dalam pengisian perangkat desa di Kadungrejo, Baureno, bukan lagi sekadar gosip kampung. Ini adalah potret nyata rusaknya moralitas pejabat desa yang berkolaborasi dalam diam demi kepentingan pribadi dan kroni.

Kepala Desa yang seharusnya menjadi figur netral dan pelayan publik, justru diduga kuat menjadi sutradara utama dalam drama ini. Seorang calon yang punya kedekatan dengan sang kades dikabarkan akan “dimenangkan”.

banner 336x280

sebuah istilah yang menyiratkan bahwa hasil seleksi bukan ditentukan oleh nilai atau kualitas, melainkan oleh hubungan dan transaksi di balik layar.

Panitia pun tampak hanya menjadi boneka pelengkap. Mereka diam seribu bahasa saat publik mulai mempertanyakan prosedur, komposisi soal, hingga pemilihan pihak ketiga (universitas penyelenggara ujian CAT). Padahal, keterbukaan adalah syarat mutlak dalam menjaga kepercayaan publik.

Yang lebih mencengangkan, tidak ada transparansi sedikit pun soal kriteria pemilihan pihak ketiga. Siapa yang menunjuk? Apa dasar pemilihannya? Adakah pengawasan dari dinas terkait? Semua serba gelap. Masyarakat dibiarkan bertanya-tanya, sementara elit desa seolah berlomba-lomba menyembunyikan kebenaran.

Jika ini bukan bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi desa, lalu apa namanya?

Aktivis lokal Chandra dengan lantang menuding bahwa skenario semacam ini bukan bisa berjalan sendirian. “Pasti ada kerja sama sistemik. Dari panitia, hingga penyedia soal. Ini permainan yang sudah jamak terjadi, hanya saja selalu rapi ditutup-tutupi,” ujarnya, Senin (7/7/2025) di Bojonegoro.

Kadungrejo bukan satu-satunya desa yang tercoreng. Tapi jika kasus ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi desa-desa lain. Aparat pengawas, inspektorat, hingga lembaga hukum harus segera turun tangan.

Tak cukup hanya teguran administratif. Jika ada unsur pidana, penegakan hukum harus dijalankan. Kepala Desa dan panitia bukan hanya bertanggung jawab atas polemik ini, mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran moral dan kepercayaan masyarakat yang mereka ciptakan sendiri. (red)

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed