Oleh: DR. ACHMAD RUBAIE PENGAMAT HUKUM EKONOMI.
Jakarta — Kedaulatan ekonomi di era digital tidak lagi hanya berbicara mengenai penguasaan sumber daya alam, produksi industri, atau perdagangan. Infrastruktur pembayaran juga telah menjadi bagian strategis dari kedaulatan sebuah negara.
Dalam konteks tersebut, pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur pembayaran global.
Bank Indonesia mendefinisikan KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
KKI dikembangkan Bank Indonesia bersama pemerintah dan industri sistem pembayaran dengan tujuan mendorong kemandirian nasional, menjaga kedaulatan data transaksi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi biaya pemrosesan transaksi.
Karena itu, kehadiran KKI tidak semestinya dilihat sekadar sebagai lahirnya sebuah produk kartu kredit. Dalam perspektif yang lebih luas, KKI merupakan bagian dari perjalanan Indonesia membangun infrastruktur pembayaran yang semakin mandiri.
“Kedaulatan ekonomi digital membutuhkan kemampuan negara mengelola infrastruktur transaksinya sendiri. KKI harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekosistem pembayaran nasional, bukan hanya sebagai sebuah kartu,” ujar Dr. Achmad Rubaie, S.H., M.H.
KKI Memiliki Fondasi Regulasi
Pengembangan KKI tidak berdiri tanpa kerangka regulasi. Infrastruktur pemrosesan domestiknya berhubungan dengan Gerbang Pembayaran Nasional yang dibangun melalui kebijakan Bank Indonesia mengenai interkoneksi, interoperabilitas, switching, services, serta pemrosesan transaksi pembayaran domestik.
Untuk penggunaan di lingkungan pemerintah, terdapat pula ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan APBN, serta ketentuan pemerintah daerah untuk transaksi APBD.
Kerangka kebijakan sistem pembayaran kemudian terus berkembang. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran yang menempatkan sistem pembayaran dalam kerangka stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pembangunan sistem pembayaran domestik merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang Indonesia dalam menghadapi transformasi ekonomi dan keuangan digital.
Data Transaksi adalah Aset Strategis
Salah satu manfaat penting KKI adalah pemrosesan transaksi secara domestik. Dalam ekonomi digital, data transaksi mempunyai nilai strategis karena dapat menggambarkan perilaku ekonomi, pola konsumsi, aktivitas kelembagaan, dan berbagai informasi yang penting bagi sistem keuangan.
Untuk segmen pemerintah, aspek tersebut bahkan memiliki arti lebih besar karena berkaitan dengan data belanja APBN dan APBD.
Menurut Achmad Rubaie, kemampuan Indonesia memproses transaksi melalui infrastruktur sendiri akan memperkuat posisi negara dalam menjaga data sekaligus mengembangkan industri sistem pembayaran nasional.
Selain aspek data, pemrosesan domestik juga membuka ruang efisiensi karena rantai pemrosesan transaksi dapat dilakukan melalui infrastruktur nasional.
Dari QRIS hingga Online Payment
Pengembangan KKI berlangsung dalam beberapa tahap. KKI segmen pemerintah telah memiliki fasilitas berbasis QRIS, kartu fisik, serta pengembangan pembayaran daring.
Bank Indonesia mencatat fitur kartu fisik KKI untuk pemerintah diluncurkan pada Mei 2023. Pengembangan selanjutnya mencakup online payment melalui QRIS Merchant Presented Mode dan skema virtual card atau tokenisasi.
Per Maret 2026, Bank Indonesia mencatat KKI Pemerintah telah digunakan oleh 267 pemerintah daerah dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa KKI mulai membangun rekam jejak nyata dalam digitalisasi transaksi pemerintah.
Menurut Achmad, tahap berikutnya perlu diarahkan pada inovasi yang semakin luas. Namun perlu dibedakan antara implementasi KKI pemerintah yang sudah berjalan dan gagasan pengembangan KKI untuk penggunaan masyarakat secara lebih luas.
“Jika suatu saat KKI diperluas secara lebih besar ke pasar ritel, pengembangannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, manajemen risiko kredit, serta kualitas layanan yang benar-benar kompetitif,” katanya.
Visa dan Mastercard, Bukan Sekadar Lawan
Achmad menilai posisi KKI terhadap Visa dan Mastercard harus dibaca secara rasional. Dua jaringan pembayaran global tersebut telah memiliki ekosistem internasional yang sangat luas, basis merchant besar, teknologi yang matang, serta efek jaringan yang dibangun selama puluhan tahun.
Karena itu, KKI tidak perlu dibangun dengan semata-mata menggunakan narasi untuk “mengalahkan” Visa dan Mastercard.
Strategi yang lebih realistis adalah memperkuat kemampuan Indonesia memproses transaksi domestik, membangun ekosistem nasional yang kompetitif, kemudian secara bertahap mengembangkan interoperabilitas regional dan internasional.
“Indonesia tidak perlu anti terhadap Visa atau Mastercard. Yang harus dihindari adalah ketergantungan. Kita membutuhkan posisi tawar agar mempunyai pilihan dan mampu mengelola kepentingan sistem pembayaran nasional sendiri,” jelasnya.
Menurut Achmad, kedaulatan ekonomi tidak identik dengan menutup diri terhadap pemain global.
Kedaulatan berarti negara mempunyai kemampuan menentukan pilihan, memiliki infrastruktur yang kuat, serta mampu bernegosiasi dari posisi yang lebih seimbang.
Jangan Takut dengan Kompetisi Global
Semakin kuatnya jaringan pembayaran domestik secara alamiah akan menciptakan kompetisi baru dalam industri pembayaran.
Apabila semakin besar transaksi domestik diproses melalui infrastruktur nasional, maka struktur biaya, volume pemrosesan, dan distribusi nilai ekonomi dalam industri pembayaran juga dapat berubah.
Namun, menurut Achmad, Indonesia memiliki kepentingan sah untuk terus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional sepanjang dilakukan secara transparan, kompetitif, interoperabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar diskursus mengenai KKI tidak berubah menjadi sentimen anti-asing.
Pengalaman Visa dan Mastercard justru dapat menjadi tolok ukur bagi Indonesia mengenai tingginya standar teknologi, keamanan, layanan konsumen, acceptance merchant, serta konektivitas global yang harus dibangun jika jaringan nasional ingin berkompetisi.
Keamanan Siber Harus Menjadi Fondasi
Semakin besar ekosistem pembayaran, semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi.
Serangan siber, pencurian identitas, social engineering, malware, account takeover, penyalahgunaan kredensial, kebocoran data, hingga perkembangan kecerdasan buatan menciptakan jenis ancaman baru bagi sistem pembayaran.
Karena itu, KKI dan ekosistem pembayaran nasional harus memiliki standar keamanan yang terus diperbarui.
Teknologi chip, autentikasi, deteksi fraud, monitoring transaksi, enkripsi, tokenisasi, penetration testing, disaster recovery, serta mekanisme penanganan insiden harus terus berkembang mengikuti tingkat ancaman.
“Keamanan pembayaran bukan produk sekali jadi. Ketika teknologi berkembang, sistem pertahanan juga harus terus diperbarui. Kepercayaan publik akan menjadi modal terbesar sebuah jaringan pembayaran,” kata Achmad.
Enam Tantangan Besar KKI
Achmad melihat sedikitnya enam tantangan yang harus dihadapi apabila KKI ingin berkembang lebih luas.
Pertama, efek jaringan. Visa dan Mastercard telah diterima oleh jaringan merchant yang sangat luas. KKI perlu membangun tingkat penerimaan yang memberikan kemudahan nyata kepada penggunanya.
Kedua, penerimaan merchant. Pelaku usaha pada akhirnya akan memilih sistem pembayaran yang memberikan manfaat, biaya rasional, transaksi cepat, serta memiliki basis pengguna yang besar.
Ketiga, persepsi konsumen. Produk nasional tidak cukup dijual melalui sentimen nasionalisme. Masyarakat harus merasa bahwa produk tersebut benar-benar aman, modern, mudah digunakan, dan memberikan manfaat.
Keempat, konektivitas internasional. Jika pada masa depan KKI diarahkan memiliki daya jangkau global, dibutuhkan mekanisme interoperabilitas dengan berbagai jaringan pembayaran di luar negeri.
Kelima, keamanan siber. Semakin tinggi volume transaksi, semakin besar pula kebutuhan investasi dalam keamanan dan mitigasi fraud.
Keenam, kualitas layanan. Sistem pembayaran harus memiliki proses transaksi yang cepat dan stabil sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah bagi konsumen.
KKI Harus Menang karena Kualitas
Menurut Achmad, salah satu kesalahan yang harus dihindari adalah mengandalkan nasionalisme sebagai satu-satunya alasan agar masyarakat menggunakan produk pembayaran nasional.
Masyarakat memiliki pertimbangan praktis ketika menentukan alat pembayaran.
Karena itu, KKI harus mampu bersaing setidaknya dalam empat aspek utama: aman, murah, mudah, dan luas.
“Jangan meminta masyarakat menggunakan KKI hanya karena ini produk Indonesia. Buat masyarakat memilih KKI karena memang bagus. Ketika kualitas dan nasionalisme bertemu, di situlah produk nasional akan menjadi kuat,” ujarnya.
Potensi untuk UMKM dan Ekonomi Produktif
Apabila pengembangan KKI kelak diperluas ke segmen masyarakat dan dunia usaha, Achmad melihat peluang besar untuk menghubungkannya dengan penguatan UMKM.
Fasilitas kredit dapat diarahkan bukan hanya untuk mendorong konsumsi, tetapi membantu kebutuhan produktif seperti pembelian bahan baku, perjalanan usaha, perdagangan elektronik, kebutuhan operasional, maupun modal kerja jangka pendek dengan prinsip kehati-hatian.
Integrasi yang lebih luas dengan ekosistem pembayaran digital nasional juga dapat membantu merchant dan UMKM memperoleh pilihan layanan pembayaran yang semakin beragam.
Dengan demikian, instrumen pembayaran tidak hanya memindahkan uang dari konsumen kepada merchant, tetapi dapat menjadi infrastruktur yang mendukung aktivitas produksi.
Belajar dari QRIS Antarnegara
Indonesia telah memiliki pengalaman dalam membangun konektivitas pembayaran lintas batas melalui QRIS Antarnegara.
Model konektivitas tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan sistem pembayaran tidak harus dibangun dengan isolasi. Sistem domestik dapat tetap kuat sekaligus terhubung dengan infrastruktur negara lain melalui kerja sama dan interoperabilitas.
Menurut Achmad, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi penting apabila pada masa mendatang ekosistem KKI diarahkan memiliki penerimaan yang semakin luas di kawasan regional.
Strateginya dapat dimulai dari penguatan pasar dalam negeri, diperluas melalui ASEAN dan mitra ekonomi utama, kemudian berkembang secara bertahap menuju konektivitas yang lebih global.
Dari Kartu Menjadi Ekosistem
Achmad menilai masa depan KKI jangan dibatasi pada bentuk kartu fisik.
Perkembangan pembayaran bergerak menuju virtual card, tokenisasi, QR, contactless payment, pembayaran berbasis perangkat bergerak, serta berbagai inovasi digital lainnya.
Karena itu, yang harus dibangun Indonesia bukan hanya sebuah kartu kredit nasional, melainkan ekosistem pembayaran nasional.
Ekosistem tersebut perlu memberikan ruang kepada bank nasional, Bank Pembangunan Daerah, fintech, perusahaan teknologi, penyelenggara switching, merchant, startup, serta UMKM untuk ikut berkembang.
Apabila nilai ekonomi dari industri pembayaran semakin banyak berputar di dalam negeri, efeknya dapat menjalar pada penciptaan pekerjaan, inovasi teknologi, penguatan industri finansial, serta peningkatan kemampuan digital nasional.
Dari Domestik Menuju Regional dan Global
Achmad menawarkan strategi bertahap jika Indonesia ingin membawa jaringan pembayaran nasional ke tingkat yang lebih tinggi.
Tahap pertama adalah memperkuat penggunaan domestik dan memastikan infrastrukturnya benar-benar matang.
Tahap kedua adalah memastikan kualitas layanan mampu bersaing dengan jaringan global.
Tahap ketiga adalah memperkuat interoperabilitas regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan mitra perdagangan utama Indonesia.
Tahap berikutnya adalah menjadikan konektivitas sistem pembayaran sebagai salah satu instrumen diplomasi ekonomi Indonesia.
Ketika perdagangan dan mobilitas masyarakat antardua negara meningkat, konektivitas pembayaran juga seharusnya semakin mudah.
Kedaulatan Bukan Berarti Menutup Diri
Pada akhirnya, Achmad menilai KKI merupakan salah satu bagian dari perjalanan panjang Indonesia membangun kedaulatan ekonomi digital.
Keberhasilannya tidak akan diukur dari seberapa keras Indonesia menyatakan memiliki sistem pembayaran sendiri.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika sistem nasional mempunyai keamanan tinggi, biaya kompetitif, layanan yang cepat, tingkat penerimaan luas, teknologi modern, tata kelola yang terpercaya, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Visa dan Mastercard tetap menjadi pemain global dengan kekuatan jaringan yang sangat besar. Indonesia tidak perlu menjadikan keduanya sebagai musuh.
Namun Indonesia juga tidak boleh berhenti membangun kemampuan sendiri.
“Jangan hanya membangun KKI sebagai kartu kredit nasional. Bangunlah ekosistem pembayaran Indonesia yang kuat, modern, aman, dan suatu hari mampu tumbuh menjadi jaringan regional bahkan global,” pungkas Achmad.
Dengan strategi tersebut, kedaulatan sistem pembayaran tidak berhenti sebagai slogan. Ia dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital yang memperbesar posisi tawar Indonesia di tengah kompetisi global. (red)
