Kitabaru-Jakarat,Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Abdul Hafid, menyampaikan pandangan organisasi terkait dinamika politik nasional menyusul kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), Jaringan Alumni GMNI mengusulkan agar Presiden
mempertimbangkan figur yang merepresentasikan unsur masyarakat sipil (civil society), salah satunya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Abdul Hafid, yang juga merupakan mantan Presidium GMNI dan berprofesi sebagai advokat, menilai bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan langkah konstitusional yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Menurutnya, meskipun pengusulan calon wakil presiden berada dalam koridor kewenangan prerogatif Presiden, proses seleksi dalam kurun waktu 14 hari ke depan memerlukan kecermatan tinggi guna menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pengisian jabatan wakil presiden merupakan langkah penting untuk memastikan kesinambungan roda pemerintahan. Kehati-hatian Presiden akan diuji dalam 14 hari ke depan untuk menakar figur pendamping yang tepat,” ujar Abdul Hafid dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Jaringan Alumni GMNI menekankan bahwa sosok wakil presiden yang dipilih hendaknya mampu melengkapi struktur kepemimpinan nasional melalui representasi masyarakat sipil.
Abdul Hafid memaparkan bahwa figur tersebut perlu memiliki kapasitas komunikasi politik yang inklusif, mampu meredam potensi gesekan sosial, serta dapat merangkul seluruh elemen bangsa.
Berdasarkan parameter tersebut, Jaringan Alumni GMNI memandang Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu tokoh yang memenuhi kriteria keterwakilan unsur sipil di pemerintahan.
“Sosok yang memenuhi syarat mewakili elemen sipil di pemerintahan mencakup figur seperti Sufmi Dasco Ahmad. Kami berharap Presiden dapat mempertimbangkan kriteria keterwakilan masyarakat sipil tersebut dalam menentukan pendampingnya,” kata Abdul Hafid.
Pernyataan sikap Jaringan Alumni GMNI ini turut melengkapi pandangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat lainnya terkait bursa pengisian jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, dukungan serupa terhadap Sufmi Dasco Ahmad juga disampaikan oleh beberapa kelompok masyarakat dan aktivis, di antaranya Lingkar Pemuda Indonesia, jaringan aktivis ProDem, serta sejumlah kelompok mantan aktivis era 1980-an.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Tata cara tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengaturbahwa Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna pemilihan.
Tentang Jaringan Alumni GMNI:
Jaringan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merupakan wadah berhimpunnya para alumni aktivis mahasiswa nasionalis yang berkomitmen mengawal nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, konstitusi, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan nasional.
