Haris Rusly Moti: Daur Ulang Fitnah terhadap Dasco Dinilai sebagai Upaya Melemahkan Pemerintahan Prabowo

Politik366 Dilihat
banner 468x60

Jakarta,Kutabaru-Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai berbagai isu, rumor, dan tudingan yang kembali diarahkan kepada Sufmi Dasco Ahmad merupakan upaya pembunuhan karakter yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kamis 19 November 2026.

“Sebetulnya Sufmi Dasco Ahmad itu lebih dari sekadar loyal kepada Presiden Prabowo. Dasco selalu berdiri paling depan, memimpin, menjadi bumper atau tameng setiap ada serangan yang mengganggu cita-cita perjuangan Pak Prabowo,” ujar Haris.

banner 336x280

Menurut Haris, loyalitas Dasco bukan sekadar kesetiaan pasif, melainkan diwujudkan melalui keberanian mengambil risiko, membangun komunikasi politik, serta mengurai berbagai hambatan yang berpotensi menggagalkan agenda dan cita-cita pemerintahan Prabowo.

“Dedikasi dan rasa tanggung jawab yang luar biasa ditunjukkan Dasco untuk mengatasi setiap masalah yang menghambat cita-cita perjuangan Prabowo. Dasco merelakan waktu dan energinya untuk membangun dan menata jaringan,” urainya.

Haris menambahkan, Dasco juga aktif melakukan persuasi terhadap berbagai elemen bangsa yang memiliki pandangan berbeda dengan Prabowo. Baginya, hal tersebut merupakan bentuk loyalitas dan tanggung jawab politik yang sesungguhnya.

“Begitulah yang disebut kesetiaan dan loyalitas sejati. Tidak semata pasif di belakang atau di samping Pak Prabowo, tetapi juga proaktif mengamankan terwujudnya cita-cita perjuangan Presiden Prabowo,” jelas Haris.

Ia menilai, salah satu peran strategis Dasco adalah mengawal berbagai agenda legislasi yang selama ini menjadi tuntutan gerakan sosial sejak era reformasi. Sejumlah regulasi penting, menurut Haris, berhasil dituntaskan melalui proses legislasi di DPR.

“RUU KUHP yang puluhan tahun dibahas akhirnya berhasil disahkan menjadi undang-undang. Ini merupakan terobosan penting dalam dekolonisasi regulasi nasional,” katanya.

Haris juga menyoroti sejumlah agenda legislasi lainnya, termasuk RUU KUHAP, regulasi perlindungan tenaga kerja, perlindungan pekerja rumah tangga, reformasi agraria, hingga perampasan aset, yang menurutnya menjadi bagian dari agenda perubahan dan pembenahan tata kelola negara.

“Berbagai agenda tersebut tidak terlepas dari peran Dasco dalam mengawal proses politik dan legislasi di DPR RI,” tegas Haris.

Atas peran strategis tersebut, Haris menilai Dasco kerap menjadi sasaran serangan politik, fitnah, dan pembunuhan karakter yang dilakukan secara berulang.

Ia menduga berbagai isu, rumor, dan desas-desus yang tidak disertai fakta maupun data kembali didaur ulang untuk merusak nama baik, kredibilitas, serta reputasi Dasco dan keluarganya.

“Kami menangkap gejala adanya kelompok kepentingan yang terganggu dengan peran strategis Dasco. Mereka menumpangi dinamika wacana mengenai Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk melancarkan hidden mission mereka,” ujar Haris.

Menurutnya, misi tersembunyi tersebut diduga bertujuan melemahkan pemerintahan Prabowo dengan menyerang figur yang selama ini dinilai menjadi salah satu penyangga utama Presiden.

“Kelompok kepentingan ini sangat licik. Mereka menyerang dengan menumpangi arus aspirasi dan ekspresi publik terkait sosok Dasco yang dinilai pantas menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran yang mundur,” tegasnya.

Meski demikian, Haris menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati mekanisme konstitusi. Menurutnya, proses pengusulan dan penentuan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusional, dengan kewenangan pengusulan berada pada Presiden dan proses pemilihan dilakukan oleh MPR sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kebetulan memang di era demokrasi saat ini, semua orang merasa berhak mengekspresikan pendapat, termasuk pendapat terkait calon Wakil Presiden yang akan memimpin rakyat, bangsa, dan negara.”

Haris menilai, munculnya aspirasi dari berbagai kalangan yang mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi, selama disampaikan secara terbuka dan tetap menghormati konstitusi.

“Sangat wajar dan normal di era demokrasi jika berbagai kalangan mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden untuk membantu Presiden Prabowo,” tutup Haris.

Haris Rusly Moti
Pemrakarsa 98 Resolution Network
Kontak: 08111717499

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *