Oleh : Adipati Samba
Kitabaru.com, Jakarta – Secara terbuka Gatot Nurmantyo menyerang Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan menyebut Kapolri menantang Presiden Prabowo. Dia menarasikan Kapolri menantang Presiden Prabowo karena membentuk tim reformasi internal , menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dan menolak tegas penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Narasi Gattot tersebut jelas sesat dan menyesatkan. Pembentukan Tim Reformasi Internal Polri jelas bukan bentuk penentangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo, tapi justru bentuk loyalitas tegak lurus Kapolri yang mengambil inisiatif membentuk tim reformasi karena Presiden Prabowo ingin mempercepat reformasi Polri.
Soal penerbitan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, dapat dipastikan hal tersebut pastilah atas seizin dan sepengetahuan Presiden Prabowo. Yang terpenting, isi Perpol tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang hanya melarang penempatan anggota Polri di institusi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri dan bahkan kembali dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Sementara soal ketegasan Kapolri agar Polri tetap di bawah Presiden secara langsung, hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang menginginkan Polri berada langsung di bawah Presiden , karena pasti akan jauh lebih mudah menyampaikan arahan dan perintah.
Narasi Polri di bawah kementerian jelas merupakan narasi untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia. Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang dan rantai komando menjadi lebih panjang.
Secara umum narasi pelemahan institusi Polri yang disampaikan Gatot Nurmantyo juga merupakan bentuk konkret pelemahan negara dan pemerintah Indonesia. Sebab jika Polri melemah, maka kejahatan dan kekacauan akan merajalela, sehingga Indonesia akan mudah untuk ditekan, dikendalikan atau bahkan dikuasai pihak asing.
Kita tahu bahwa Gatot Nurmantyo memang tidak pernah berada dalam satu kubu dengan Presiden Prabowo dalam konteks kontestasi politik. Tapi janganlah dia mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Gatot harus sadar bahwa Presiden Prabowo adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau pemerintah dan institusi Polri terus dilemahkan maka yang kan mengalami kerugian seluruh rakyat Indonesia.***
