Jakarta — Menanggapi penyerahan resmi dokumen usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kepada Badan Keahlian DPR RI pada 20 Mei 2025, Ketua Umum IRMEPSI, H. Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut. Menurutnya, perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa kini memasuki babak penting yang tidak hanya menyangkut urusan administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.
“Kami di IRMEPSI memandang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai solusi konkret dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan wilayah yang lebih fokus dan tidak terlalu luas, maka tugas seorang gubernur akan menjadi lebih efektif dan terarah, khususnya dalam menangani kemiskinan ekstrem di desa-desa,” ujar H. Najamudin saat dimintai tanggapan oleh wartawan.
H. Najamudin menambahkan bahwa dukungan IRMEPSI sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia Maju yang adil dan merata. Ia menyebutkan bahwa daerah-daerah kepulauan seperti Pulau Sumbawa memiliki tantangan unik, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi lokal, yang selama ini kurang terjangkau karena besarnya cakupan wilayah provinsi induk.
“Dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, masyarakat di Bima, Dompu, dan Sumbawa akan memiliki akses yang lebih cepat terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan. Ini adalah bentuk nyata desentralisasi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo se-Indonesia, ia juga menyerukan kepada seluruh elemen relawan untuk ikut mengawal proses legislasi RUU PPS ini, serta terus membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional dan lokal agar perjuangan ini mencapai hasil definitif.
Dengan dukungan IRMEPSI menambah legitimasi politik dan sosial terhadap perjuangan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa. Langkah ini bukan hanya simbol identitas kedaerahan, tapi juga wujud strategi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan terfokus.
