JAKARTA, Kitabaru – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ekonomi kerakyatan serta kemandirian nasional dinilai menjadi pilar utama dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional dipandang tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro, tetapi harus tercermin dalam pemerataan kesempatan dan manfaat nyata yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Prabowo Mania 08, Agustin Lumban Gaol, menegaskan bahwa pembenahan kebijakan ekonomi nasional perlu secara konsisten diarahkan pada kepentingan rakyat. Menurutnya, pelaksanaan demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar masyarakat memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan nasional.
“Pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pedoman utama dalam merumuskan setiap kebijakan,” ujar Agustin di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Implementasi Konstitusi dan Hilirisasi Industri
Agustin menjelaskan, landasan konstitusional ekonomi Indonesia secara tegas mengamanatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, struktur ekonomi nasional perlu dibangun secara mandiri agar tidak bergantung secara berlebihan pada ekspor bahan mentah maupun pembiayaan luar negeri.
Langkah penguatan industri dalam negeri melalui program hilirisasi komoditas strategis, pencapaian swasembada pangan, hingga konsolidasi pengelolaan aset negara melalui Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan modal domestik. Menurutnya, potensi besar sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara akuntabel dan transparan agar memberikan nilai tambah langsung bagi perekonomian warga.
Dampak Program Strategis dan Sinergi Nasional
Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan rumah bersubsidi, serta penguatan sektor UMKM, dipandang sebagai instrumen penting dalam memperluas lapangan kerja dan menumbuhkan usaha lokal di berbagai daerah.
Selain fokus pada sektor ekonomi produktif, Agustin juga menyoroti pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar masyarakat, mulai dari Program Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kepastian perlindungan tenaga kerja dan reforma agraria.
“Penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah, BUMN, swasta, dan pelaku UMKM. Prabowo Mania 08 berkomitmen untuk terus mengawal agar seluruh kebijakan nasional tetap berjalan di atas koridor konstitusi serta berorientasi pada kemakmuran rakyat secara luas,” pungkasnya.
