Pernyataan Presiden Prabowo Soal ‘Indonesia Gelap’ Didukung Fakta, Bukan Asumsi
Kitabaru.com, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai gerakan “Indonesia Gelap” yang disebutnya didanai oleh para koruptor dalam Kongres PSI 2025 di Solo memicu perdebatan di ruang publik. Namun, tudingan bahwa pernyataan tersebut tak berdasar, seperti yang dilontarkan Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, justru dianggap menyesatkan dan mengabaikan fakta yang telah disampaikan secara resmi oleh Kejaksaan Agung.
Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Kabeh Sedulur Tamansiwa Indonesia, Indria Febriansyah, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Presiden bukanlah asumsi liar, melainkan berdasarkan data resmi Kejagung yang sudah dipublikasikan ke publik sejak bulan Juni 2025.
“Saya heran dengan pernyataan Usman Hamid. Apa beliau ini tidak mengikuti perkembangan atau sengaja mengabaikan rilis resmi Kejaksaan Agung? Kalau berbicara kredibilitas, maka kredibilitas lembaga penegak hukum tak boleh disepelekan hanya karena asumsi pribadi,” ujar Indria di Jakarta, Senin (22/7).
Marcella Santoso Biayai Gerakan ‘Indonesia Gelap’
Bukti paling kuat datang dari pengakuan Marcella Santoso, tersangka dalam kasus perintangan penyidikan mega korupsi CPO, impor gula, dan IUP PT Timah. Dalam sejumlah pemberitaan nasional, termasuk yang ditayangkan TirtoID,
Marcella mengakui bahwa dirinya berada di balik produksi konten-konten media sosial yang mempromosikan narasi “Indonesia Gelap” serta menggunakan jaringan buzzer untuk menyerang lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung.
Tak hanya itu, Marcella juga secara terbuka meminta maaf kepada publik karena telah menyebarkan narasi yang menyesatkan demi kepentingan tertentu yang kini terbongkar.
“Itu sudah jelas: pelaku mengaku, rilis Kejagung sudah ada, bahkan media mainstream menyiarkan. Jadi, kalau masih ada yang bilang Presiden asal bicara, patut dipertanyakan objektivitasnya,” tambah Indria.
Kritik Amnesty Dinilai Tidak Konstruktif
Menanggapi pernyataan Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia, Indria menilai kritik yang dilontarkan tidak berangkat dari data valid dan terkesan hanya ingin mengaburkan substansi.
“Tugas lembaga seperti Amnesty seharusnya mengawal hak asasi dan transparansi, bukan malah ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan keraguan yang tidak berdasar. Kalau rilis Kejagung diabaikan, berarti mereka sedang membangun narasi sendiri berdasarkan asumsi, bukan fakta,” tegasnya.
Indria juga meminta publik untuk tidak terpengaruh oleh opini-opini yang tidak selaras dengan fakta hukum, apalagi jika disampaikan oleh tokoh publik yang mestinya bersikap netral dan berbasis bukti.
Presiden Prabowo Berbicara Berdasarkan Fakta
Pernyataan Presiden Prabowo bahwa gerakan “Indonesia Gelap” dibiayai oleh koruptor bukanlah tudingan kosong, melainkan penegasan dari realitas yang telah disampaikan otoritas penegak hukum dan terbukti secara hukum oleh pengakuan pelaku. Tuduhan bahwa ucapan Presiden bersifat fitnah atau tanpa bukti jelas keliru dan melemahkan narasi pemberantasan korupsi itu sendiri.
“Pak Prabowo sedang bicara tentang bahaya infiltrasi kepentingan gelap dalam demokrasi. Jika itu tidak bisa dibedakan dari fitnah, maka kita sedang krisis logika hukum,” pungkas Indria Febriansyah. (red)
