KUPANG, 15 Juni 2026 – Kedaulatan Pangan Indonesia di masa depan kini menuntut peran aktif dan nyata dari generasi muda di tengah pergeseran minat profesi digital. Tantangan strategis ini mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Menggali Potensi Pemuda dalam Menjaga Kedaulatan Pangan” yang digelar di Aula Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana), Senin (15/6). Forum ini mempertemukan kalangan akademisi, tokoh adat, praktisi pangan, hingga pegiat pemberdayaan masyarakat untuk merumuskan solusi atas kompleksitas sektor agraria.
Akademisi Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendissa, M.P., CRA., CRP., C.SEPro, menyatakan bahwa cara pandang anak muda terhadap dunia pertanian yang sering dinilai kotor dan kurang menjanjikan harus segera diubah. Menurutnya, pangan mencakup seluruh pemenuhan nutrisi kehidupan yang akan selalu relevan sepanjang zaman. Mahasiswa diharapkan mampu mentransformasikan sektor ini menjadi ruang lahirnya berbagai inovasi ekonomi.
“Kita memiliki komoditas pangan lokal yang luar biasa seperti jagung, sorgum, singkong, ubi, sagu, talas, hingga kelor. Pertanyaannya bukan apakah kita punya potensi, tetapi apakah kita mau menciptakan solusi dari potensi tersebut. Peluang terbesar saat ini berada pada kemampuan pemuda dalam membangun jejaring, membaca kebutuhan pasar, serta menghadirkan inovasi yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen,” urai Doppy.
Di sisi lain, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur (NTT) menyajikan tantangan yang tidak mudah. Praktisi Pangan, Dr. Laurensius Lehar, S.P., M.P., memaparkan bahwa determinan hambatan utama pertanian di NTT bukanlah keterbatasan lahan, melainkan ketidakpastian air. Mengingat sekitar 74 persen wilayah pertanian NTT merupakan lahan kering dengan curah hujan rendah, peningkatan hasil panen tidak bisa sekadar mengandalkan areal tanam. Diperlukan sistem pengelolaan air yang tangguh, benih unggul, pemupukan presisi, dan implementasi teknologi budidaya spesifik lokal.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Pemangku Adat, Marthen Benyamin, S.Sos., yang menilai pentingnya mengawinkan pengalaman panjang pengetahuan lokal petani dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Keberhasilan tata kelola pertanian dinilai bertumpu pada ketepatan waktu pembibitan, pemupukan, hingga mitigasi hama. Marthen menegaskan bahwa dukungan eksternal pemerintah hanya akan optimal jika disokong oleh tekad kerja berkelanjutan serta semangat gotong royong dari komunitas petani itu sendiri.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kaya Tene, Zainuddin Umar, menyoroti kendala klasik berupa hambatan distribusi informasi ke tingkat pedesaan. Ia mencontohkan langkah reformasi birokrasi pemerintah yang telah memotong 145 regulasi rumit tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 demi mempermudah hajat hidup petani. Namun, kemudahan administratif ini dinilai masih memerlukan sosialisasi masif di lapangan.
“Sering kali masalah utamanya bukan karena barangnya tidak ada, tetapi karena informasinya yang belum sampai ke bawah. Pada tahun 2026 ini, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 million ton melalui penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero), di mana NTT mendapatkan jatah sekitar 194 ribu ton. Hingga pertengahan Juni 2026, stok di NTT masih aman di atas 15 ribu ton. Akses pun sudah dipermudah bagi petani yang terdaftar di e-RDKK untuk menebusnya via aplikasi i-Pubers hanya bermodalkan KTP,” ungkap Zainuddin.
Zainuddin menambahkan, ekspansi titik tebus pupuk kini diperluas melalui kelompok tani hingga rencana implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan koperasi ini diproyeksikan strategis sebagai ruang edukasi sekaligus konektor ekosistem pertanian bagi wilayah kepulauan seperti NTT. Di samping urusan sarana produksi, penanganan krisis air di NTT juga terus diakselerasi melalui kolaborasi lintas sektor, salah satunya lewat kontribusi nyata program TNI Manunggal Air dalam menghadirkan akses air bersih bagi warga pedesaan.
Seminar nasional ini bermuara pada satu kesimpulan mutlak: kedaulatan pangan tidak akan pernah tegak hanya melalui rumusan kebijakan atau keunggulan teknologi di atas kertas. Ketahanan pangan nasional jangka panjang ditentukan oleh bersedia atau tidaknya generasi muda mengambil peran, berinovasi, dan mengawal ekosistem pertanian yang utuh secara berkelanjutan demi masa depan bangsa.
Catatan Redaksi (Backgrounder): Data penyaluran menunjukkan tata kelola pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 didistribusikan secara terintegrasi oleh BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero). Untuk memangkas rantai birokrasi, penebusan oleh petani yang sah kini difasilitasi berbasis digitalisasi data e-RDKK yang terintegrasi langsung pada sistem i-Pubers di tingkat pengecer dan kelembagaan desa.
