SUMENEP||Kitabaru.com_Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sendang Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep resmi menahan Kepala Desa Pragaan Daya berinisial IM terkait kasus korupsi proyek fisik dan BUMDes fiktif, kini perhatian publik dan elemen masyarakat turut mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran di desa lain di kecamatan yang sama, termasuk isu yang berkembang di Desa Sendang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan masyarakat, muncul indikasi bahwa sejumlah program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh Dana Desa dalam beberapa tahun anggaran terakhir diduga tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan adanya ketidaktransparanan dalam realisasi fisik di lapangan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.
” Kami berharap pihak berwenang, baik Inspektorat maupun aparat penegak hukum, tidak tebang pilih dan bersedia melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di desa kami agar pemanfaatan uang negara benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu tokoh pemuda setempat.
Mencuatnya dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dana desa Sendang salah satunya anggaran di tahun 2024 tentang Keadaan Mendesak yang dicantumkan sebanyak 2 kali dalam satu tahun dengan anggaran 41.400.000 yang dikalikan sebanyak 81.800.000 yang menurut keterangan dari PJ Desa Sendang Kecamatan Pragaan menjelaskan bahwa anggaran tersebut di peruntukkan untuk BLT desa yang dikucurkan sebanyak 6 orang tiap bulan, dan penerima dengan nominal 300.000 perorang selama 1 tahun.
” Anggaran tersebut di peruntukkan untuk BLT desa yang dikucurkan sebanyak 6 orang tiap bulan, dan penerima dengan nominal 300.000 perorang selama 1 tahun, “ Jelasnya.
Dalam anggaran tersebut diduga adanya selisih yang sangat signifikan, Dayat Mahjong Aktivis muda sumenep menyampaikan bahwa anggaran yang ketika ditotal tentang peruntukannya yang hanya sekitar 21.600.000 pertahunnya. Dan total anggaran untuk Dana mendesak tersebut 41.400.000 dalam dua penganggaran yang di total 82.800.000, selisih yang signifikan sekitar 61.200.000 ini menimbulkan pertanyaan besar.
” Anggaran yang dikucurkan sekitar 21.600.000 untuk BLT desa pertahunnya, dan total anggaran yang tertera di SPJ untuk keadaan mendesak senilai 41.400.000 sebanyak dua kali, selisihnya ini sangat signifikan yakni 61.200.000, kemanakah larinya selisih tersebut, “ Terangnya.
