BEKASI — Pelantikan Drs. Akhmad Kosasih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi, Senin (14/9/2026), menjadi awal baru bagi penguatan gerakan kemanusiaan di Kabupaten Bekasi.
Usai prosesi pelantikan sekaligus pembentukan jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bekasi, Akhmad Kosasih menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan PMI semakin dekat, cepat dan nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan legitimasi kepengurusan yang telah terbentuk, ia menyatakan akan segera memfokuskan langkah pada pelaksanaan berbagai program kemanusiaan yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat konsolidasi seluruh unsur PMI.
“Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin aksi-aksi kemanusiaan di Kabupaten Bekasi. Setelah mendapatkan legitimasi ini, Insyaallah kami akan lebih fokus mewujudkan program-program yang sudah ditetapkan,” ujar Akhmad Kosasih.
Konsolidasi Besar, PMI Harus Semakin Dekat dengan Masyarakat
Menurut Akhmad, salah satu agenda awal yang menjadi perhatian adalah melakukan konsolidasi seluruh organisasi dan unsur yang berada dalam ekosistem PMI Kabupaten Bekasi.
Konsolidasi tersebut dinilai penting agar seluruh jajaran memiliki visi, gerak dan orientasi pelayanan yang sama. PMI, kata dia, harus mampu bekerja secara solid sekaligus adaptif menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat.
“Seluruh personel nantinya akan kami kumpulkan dan kami konsolidasikan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran memahami tugas dan program PMI, termasuk program-program yang sifatnya mendesak,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah dampak kekeringan akibat kondisi cuaca ekstrem. Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah wilayah yang menghadapi persoalan kekeringan pada musim kemarau, sementara pada musim hujan beberapa kawasan juga memiliki potensi banjir.
Karena itu, kecepatan respons menjadi salah satu program prioritas kepemimpinannya.
“Program unggulan kita adalah kecepatan merespons. Saat ini yang paling mendesak adalah menghadapi kekeringan. Tetapi PMI juga harus siap menghadapi berbagai kondisi lain, seperti kebakaran, angin kencang, kecelakaan, banjir dan berbagai situasi darurat lainnya,” jelasnya.
Relawan Menjadi Kekuatan Utama PMI
Akhmad Kosasih juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan kapasitas relawan. Baginya, relawan merupakan ujung tombak PMI ketika organisasi kemanusiaan tersebut harus turun langsung ke tengah masyarakat.
Karena itu, peningkatan kemampuan, kesiapsiagaan dan profesionalitas relawan akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan ke depan.
“Kami akan meningkatkan kapasitas personel dan relawan. Ketika terjadi perubahan atau perkembangan situasi di masyarakat, mereka harus mampu merespons dengan cepat dan tepat,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, termasuk pelayanan sosial, bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, pelayanan kesehatan, donor darah dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.
Hampir 1,4 Juta Liter Air Didistribusikan
Dalam penanganan kekeringan, Akhmad menjelaskan bahwa PMI Kabupaten Bekasi sebelumnya telah menjalankan langkah konkret melalui pendirian pos water and hygiene di Kampung Tegal Dadu.
Sumber air yang tersedia diolah menjadi air bersih dan air minum untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, hingga saat ini distribusi air telah mendekati 1,4 juta liter, terutama untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Bojongmangu, Cibarusah dan Serang Baru.
“Alhamdulillah, dengan dukungan berbagai pihak, kami telah mendistribusikan air mendekati 1,4 juta liter. Setiap hari rata-rata sekitar 40 sampai 50 ribu liter air disuplai ke masyarakat,” ungkapnya.
Langkah tersebut, menurut Akhmad, merupakan bukti bahwa penanganan persoalan kemanusiaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. PMI tidak mungkin bekerja sendirian.
Dukungan pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas, organisasi masyarakat maupun masyarakat luas menjadi bagian penting dari keberhasilan pelayanan kemanusiaan.
Menjaga Stok Darah, Mengajak Generasi Muda Menjadi Donor
Selain penanggulangan bencana, persoalan ketersediaan darah juga menjadi perhatian Akhmad Kosasih.
Ia mengatakan PMI Kabupaten Bekasi terus melakukan edukasi dan sosialisasi donor darah sukarela kepada masyarakat, termasuk menyasar kalangan pelajar.
“Anak-anak kelas tiga SMA sekarang sudah kami ajak. Kami melakukan sosialisasi donor darah secara rutin dan mengajak mereka untuk bersedia menjadi donor,” katanya.
Menurutnya, strategi tersebut penting untuk membangun budaya donor darah sejak usia muda.
Ia menambahkan, sepanjang tahun ini ketersediaan stok darah di Kabupaten Bekasi relatif memadai. Namun, PMI tetap harus mengantisipasi periode tertentu ketika terjadi penurunan jumlah pendonor, terutama menjelang hari raya, masa mudik maupun ketika aktivitas perusahaan dan sekolah mengalami libur panjang.
Untuk mengantisipasinya, PMI akan meningkatkan kegiatan donor sebelum masa libur serta memperluas jejaring pendonor dari berbagai komunitas, perusahaan, sekolah dan kelompok masyarakat.
Klinik PMI dan LPK Menjadi Pengembangan Layanan
Tidak berhenti pada pelayanan kebencanaan dan donor darah, Akhmad Kosasih juga memaparkan rencana pengembangan unit pelayanan PMI Kabupaten Bekasi.
Salah satunya adalah optimalisasi Klinik PMI yang saat ini telah berjalan dan telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Klinik tersebut diharapkan dapat semakin berkembang sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat.
“Di klinik ada poli gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dokter umum dan pelayanan lainnya. Termasuk pelayanan kesehatan untuk kebutuhan haji dan umrah. Kami juga menangani pendonor yang hasil pemeriksaannya reaktif untuk kemudian mendapatkan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Selain itu, PMI Kabupaten Bekasi juga berencana mengembangkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki fokus pada pelatihan K3 dan P3K.
Menurut Akhmad, PMI sebenarnya telah memiliki kapasitas, peralatan, sistem dan kurikulum untuk pelatihan tersebut. Namun, selama ini pelaksanaannya masih berada di bawah markas PMI dan belum dikembangkan dalam bentuk lembaga tersendiri.
“Insyaallah ke depan akan kami kembangkan menjadi lembaga pelatihan sehingga kapasitas yang selama ini kita miliki bisa memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.
Soliditas Pengurus dan Perhatian kepada Relawan
Akhmad menegaskan, kunci keberhasilan PMI Kabupaten Bekasi ke depan bukan semata-mata terletak pada struktur kepengurusan, tetapi pada soliditas dan kekuatan relawan.
Ia berkomitmen memperkuat kapasitas relawan sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap mereka yang berada di garis depan pelayanan kemanusiaan.
“Yang paling penting adalah soliditas. Kemudian perhatian yang besar kepada relawan, karena relawan adalah garda depan pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak para relawan untuk menjadikan setiap aktivitas kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian sekaligus ibadah.
Adang Rochjana: “PMI Bukan Janji, Tapi Bukti”
Sementara itu, Ketua PMI Jawa Barat Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Adang Rochjana, yang hadir dalam rangkaian pelantikan, memberikan pesan tegas kepada jajaran PMI Kabupaten Bekasi.
Menurut Adang, kepengurusan baru harus mampu menerjemahkan amanah organisasi menjadi tindakan nyata.
“PMI Kabupaten Bekasi bukan janji, tapi bukti. Ini yang harus dilaksanakan,” tegas Adang.
Ia mengingatkan seluruh jajaran PMI, baik pengurus maupun relawan, agar setiap aktivitas kemanusiaan benar-benar dilandasi niat pengabdian dan mencari ridha Allah SWT.
“Laksanakan semua untuk kepentingan ibadah, mencari ridho Allah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan begitu, hablum minallah maupun hablum minannas dapat tercapai,” pesannya.
Adang juga mengingatkan agar PMI tidak terjebak pada kepentingan pencitraan ataupun orientasi mendapatkan pujian.
Menurutnya, ukuran keberhasilan PMI bukan seberapa sering organisasi tersebut diberitakan atau dikenal masyarakat, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau ada manfaatnya untuk masyarakat, lakukan. Kalau tidak ada manfaatnya, hindari. Masyarakat menunggu pembuktian, bukan hanya teori,” katanya.
Netralitas PMI Harus Dilindungi
Adang Rochjana juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan kemandirian PMI.
Ia mengingatkan bahwa sesuai kerangka hukum kepalangmerahan yang disampaikannya, penyelenggaraan tugas kepalangmerahan melibatkan pemerintah dan PMI. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, dukungan dan fasilitasi kepada PMI.
“Kalau PMI mau melaksanakan tugas kemanusiaan, jangan diganggu. Netralitas dan kemandirian harus dilindungi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan operasional dan anggaran, kemudahan akses pendanaan, koordinasi lintas sektoral serta penguatan kemitraan dengan berbagai instansi.
Menurut Adang, PMI harus dapat bekerja bersama pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI, dunia usaha, lembaga pendidikan dan seluruh unsur masyarakat.
Dorong Dukungan Anggaran Lebih Berkelanjutan
Dalam konteks Jawa Barat, Adang mengungkapkan keinginannya agar dukungan terhadap PMI tidak hanya bersifat temporer, tetapi memiliki landasan kebijakan yang lebih kuat.
Ia menyampaikan gagasan agar dukungan anggaran terhadap PMI dapat diperkuat melalui regulasi daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur, sehingga keberlangsungan pelayanan kemanusiaan memiliki dasar yang lebih kokoh.
“Kalau normanya ada, maka bisa berjalan terus-menerus. Tidak hanya pendekatan kepada gubernur setiap kali membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Menurut Adang, pola dukungan yang berkelanjutan akan memberikan kepastian bagi PMI untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan kapasitas relawan dan mengembangkan berbagai program kemanusiaan.
Empat Unsur Relawan Harus Diperkuat
Adang juga mengingatkan pentingnya memperhatikan seluruh unsur relawan PMI, mulai dari Donor Darah Sukarela (DDS), Palang Merah Remaja (PMR), Korps Sukarela (KSR), hingga Tenaga Sukarela (TSR).
Menurutnya, kekuatan PMI sesungguhnya tidak hanya berada pada jajaran pengurus, tetapi pada ekosistem kerelawanan yang mampu bergerak hingga lapisan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar para pengurus juga mampu menjadi teladan dalam membangun kepedulian dan dukungan terhadap organisasi.
“Jangan Hanya Bicara Kemanusiaan, Hadirkan Manfaat”
Pesan Akhmad Kosasih dan Adang Rochjana pada momentum pelantikan tersebut pada akhirnya bertemu pada satu garis besar: PMI harus hadir dengan tindakan nyata.
Akhmad membawa semangat untuk memperkuat organisasi, mempercepat respons kebencanaan, meningkatkan kapasitas relawan, menjaga ketersediaan darah serta memperluas pelayanan kesehatan dan sosial.
Sementara Adang memberikan fondasi moral bahwa seluruh gerakan tersebut harus berangkat dari niat pengabdian, menjaga netralitas, menjunjung akuntabilitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Jaga kepercayaan masyarakat. Salah satu kuncinya adalah akuntabilitas dan menjalankan aturan serta regulasi,” pesan Akhmad.
Dengan kepengurusan baru yang telah mendapatkan legitimasi, PMI Kabupaten Bekasi kini menghadapi pekerjaan besar: mengubah amanah menjadi kerja, program menjadi pelayanan, dan kepedulian menjadi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab dalam kerja-kerja kemanusiaan, keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak janji yang disampaikan, melainkan dari seberapa cepat tangan pertolongan hadir ketika masyarakat membutuhkan.
PMI Kabupaten Bekasi diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi yang hadir ketika bencana terjadi, tetapi menjadi kekuatan kemanusiaan yang senantiasa hadir sebelum, saat dan setelah masyarakat menghadapi persoalan.
Dari konsolidasi organisasi, penguatan relawan, ketahanan stok darah, penanganan kekeringan hingga pengembangan layanan kesehatan, kepengurusan Akhmad Kosasih memiliki ruang besar untuk membangun wajah baru PMI Kabupaten Bekasi: lebih solid, lebih responsif, lebih profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.