Mantan Mensos Diminta Bertanggung Jawab atas Dugaan Salah Sasaran Bansos
Kitabaru.com, Jakarta – Sejumlah pihak mendesak agar mantan Menteri Sosial (Mensos) periode sebelumnya dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan salah sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Desakan ini muncul setelah terungkap adanya penerima bansos yang diduga tidak memenuhi kriteria, seperti pegawai BUMN, tenaga medis, hingga eksekutif swasta.
Rotasi Pejabat Dinilai Berpengaruh
Berdasarkan informasi dari beberapa sumber, pada masa kepemimpinan mantan Mensos tersebut, terjadi rotasi besar-besaran pejabat eselon I hingga III di Kementerian Sosial. Pergantian ini dinilai sebagian kalangan memengaruhi proses verifikasi dan validasi data penerima bansos.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis.
“Kami melihat ada potensi masalah sistemik dalam proses pendataan, yang membuat akurasi data penerima bansos menjadi lemah. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/8).
Dorongan Penyelidikan dari Aparat Penegak Hukum
Sejumlah organisasi masyarakat, termasuk alumni Tamansiswa Indonesia, menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan. Mereka menilai perlu ada klarifikasi menyeluruh atas dugaan kelalaian maupun potensi penyalahgunaan wewenang.
Indria menambahkan,
“Kami tidak ingin kasus ini dianggap hanya kesalahan administratif. Perlu ada pemeriksaan menyeluruh agar jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.”
Potensi Pelanggaran Hukum
Pengamat hukum menilai, jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pendataan, terdapat beberapa aturan yang berpotensi dijadikan dasar penindakan, di antaranya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari mantan Mensos terkait tuduhan tersebut. Kementerian Sosial juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah-langkah evaluasi maupun klarifikasi data penerima bansos yang menjadi sorotan publik.
Harapan Publik
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dan temuan ini secara transparan. Selain itu, sistem verifikasi penerima bansos diharapkan diperbaiki agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
