TANGERANG — Peringatan HUT ke-62 Partai Golongan Karya (Golkar) pada 20 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Partai Golkar Kabupaten Tangerang untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi, kekuatan elektoral, tanggung jawab politik, serta agenda pembangunan daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Hj. Intan Nurul Hikmah, BBA, SE, dalam refleksinya menilai usia organisasi tidak cukup hanya dipahami sebagai perjalanan sejarah. Momentum tersebut, menurutnya, perlu menjadi ruang evaluasi mengenai sejauh mana kekuatan politik mampu menjalankan fungsi representasi, menyerap aspirasi, mengawal kebijakan, serta mempertanggungjawabkan mandat masyarakat.
Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) berdiri pada 20 Oktober 1964. Karena itu, peringatan tahun ke-62 pada 2026 menjadi bagian dari perjalanan panjang organisasi Golkar dalam dinamika politik Indonesia. Sejarah resmi Partai Golkar juga mencatat bahwa Sekber Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964 dan kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang mengikuti perubahan sistem demokrasi Indonesia. 3
HUT Golkar sebagai Momentum Evaluasi
Menurut Intan, refleksi ulang tahun partai seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Bagi Golkar Kabupaten Tangerang, momentum tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan aktivitas industri, perdagangan, jasa, permukiman, serta ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus persoalan, antara lain berkaitan dengan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh usia organisasi, besarnya struktur kepengurusan, ataupun keberadaan kader dalam pemerintahan. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan menjalankan fungsi representasi politik, mengartikulasikan aspirasi masyarakat, menawarkan gagasan kebijakan, serta mempertanggungjawabkan peran kepada publik.
Membaca Pembangunan melalui Data
Intan menekankan pentingnya menjadikan data sebagai salah satu dasar dalam membaca kondisi pembangunan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Kabupaten Tangerang 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sekitar 265,90 ribu jiwa atau 6,42 persen. IPM tercatat 76,74, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,94 persen. 4
Angka tersebut menunjukkan adanya capaian pembangunan manusia sekaligus persoalan sosial ekonomi yang masih membutuhkan perhatian. Karena itu, data tidak hanya diperlukan untuk menggambarkan kondisi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan sasaran kebijakan dan melakukan evaluasi terhadap program pembangunan.
Bagi Partai Golkar Kabupaten Tangerang, pendekatan berbasis data dinilai penting agar agenda politik tidak berhenti pada wacana. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, perlu dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha masyarakat, peningkatan keterampilan, pelayanan publik, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Kekuatan Elektoral dan Mandat Masyarakat
Dalam Pemilu 2024, Partai Golkar Kabupaten Tangerang memperoleh 295.158 suara untuk DPRD Kabupaten Tangerang. Angka tersebut menjadi perolehan suara tertinggi di antara partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten. PDI Perjuangan memperoleh 263.893 suara. Kedua partai sama-sama memperoleh sembilan kursi DPRD Kabupaten Tangerang. Data tersebut tercantum dalam penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Tangerang. 5
Perolehan suara tersebut menempatkan Golkar sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Tangerang. Posisi itu kemudian diikuti dengan terpilihnya kader Golkar, Muhamad Amud, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang periode 2024–2029. Ia dilantik bersama unsur pimpinan DPRD lainnya pada 3 Oktober 2024. 6
Namun, Intan menilai kemenangan elektoral tidak semestinya dipahami hanya sebagai keberhasilan memperoleh suara dan jabatan. Perolehan suara merupakan mandat politik yang membawa konsekuensi tanggung jawab kepada masyarakat.
Mandat tersebut perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tantangan Golkar Kabupaten Tangerang bukan hanya mempertahankan posisi sebagai partai dengan perolehan suara terbesar, tetapi juga memastikan kepercayaan masyarakat dijawab melalui kerja politik yang berkualitas.
Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi
Dalam refleksinya, Intan menempatkan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Menurutnya, pendidikan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Persoalannya tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas, tetapi juga kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, pemerataan akses, serta kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Sebagai daerah dengan aktivitas industri dan jasa yang berkembang, Kabupaten Tangerang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Penguatan pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan generasi muda, serta kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Di bidang kesehatan, perhatian perlu diarahkan pada keterjangkauan fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan, mutu pelayanan, pencegahan penyakit, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses juga membutuhkan perhatian dalam perumusan kebijakan.
Sementara pada sektor ekonomi, pertumbuhan daerah perlu dihubungkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan UMKM, perluasan akses pemasaran, peningkatan kapasitas usaha, serta kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar dan usaha lokal dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Mengawal Pemerintahan dan Akuntabilitas Politik
Intan juga menekankan pentingnya memahami pembagian peran antara pemerintah daerah, DPRD, dan partai politik. Pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai kewenangannya, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara partai politik menjalankan fungsi politik melalui organisasi dan kadernya.
Karena itu, kontribusi partai politik terhadap pembangunan perlu dijelaskan secara proporsional. Program pemerintah tidak secara otomatis menjadi hasil kerja satu partai, begitu pula keberhasilan maupun kekurangan suatu kebijakan perlu dinilai berdasarkan proses pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, pelaksanaan, serta hasil yang dapat diverifikasi.
Menurut Intan, sikap politik yang konstruktif bukan berarti selalu mendukung setiap kebijakan, tetapi juga bukan menolak kebijakan tanpa kajian. Dukungan perlu diberikan terhadap kebijakan yang memiliki dasar dan manfaat yang jelas, sedangkan kritik perlu disampaikan dengan argumentasi, data, dan alternatif penyelesaian.
RPJMD sebagai Kerangka Evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2025–2029 dapat menjadi salah satu acuan untuk menilai arah pembangunan daerah dalam periode tersebut.
Evaluasi pembangunan, menurut Intan, perlu diarahkan pada sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari kesesuaian pelaksanaan program dengan sasaran dan jadwal, penggunaan anggaran, manfaat program bagi kelompok sasaran, hingga kesenjangan antara target dan hasil pelaksanaan.
Pendekatan berbasis hasil juga penting untuk membedakan antara keluaran sebuah program dan dampaknya terhadap masyarakat. Pembangunan fasilitas, misalnya, merupakan keluaran yang dapat dihitung, sementara peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan membutuhkan indikator yang lebih luas.
Penguatan Kader dan Konsolidasi Organisasi
Momentum HUT ke-62 juga dinilai relevan untuk memperkuat kualitas organisasi Partai Golkar Kabupaten Tangerang.
Konsolidasi organisasi tidak hanya dimaknai sebagai penguatan struktur kepengurusan, tetapi juga peningkatan kapasitas kader, pendidikan politik, komunikasi dengan masyarakat, serta penguatan mekanisme penyerapan aspirasi.
Perkembangan teknologi informasi juga menuntut partai politik untuk beradaptasi. Komunikasi politik tidak cukup mengandalkan kegiatan tatap muka dan kegiatan seremonial, tetapi perlu dilengkapi dengan penyampaian informasi yang transparan dan mekanisme aspirasi yang dapat ditindaklanjuti.
Intan juga menilai kaderisasi perlu memberikan ruang lebih luas kepada generasi muda dan perempuan untuk meningkatkan kemampuan analisis kebijakan, kepemimpinan, komunikasi publik, serta etika politik.
Dari Mandat Elektoral menuju Hasil yang Terukur
Refleksi, menurut Intan, pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi agenda kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pemetaan persoalan masyarakat berbasis data, penyusunan agenda advokasi yang memiliki sasaran dan indikator, komunikasi yang lebih teratur dengan masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara mandat elektoral dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan politik tidak hanya dilihat dari hasil pemilu, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.
Kemenangan adalah Amanah
Enam puluh dua tahun perjalanan Partai Golkar menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Bagi Golkar Kabupaten Tangerang, capaian sebagai partai dengan perolehan suara terbesar pada Pemilu 2024 merupakan capaian politik sekaligus amanah yang perlu dijaga.
Intan berpandangan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dipelihara hanya dengan mengandalkan capaian masa lalu. Kepercayaan perlu dijaga melalui kinerja, keterbukaan, kualitas kebijakan, dan kesediaan untuk terus dievaluasi.
Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan kekuatan organisasi, melainkan memastikan mandat politik terhubung dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang berkelanjutan merupakan agenda yang membutuhkan kerja bersama.
“Kemenangan elektoral merupakan capaian politik, sedangkan kualitas pengabdian merupakan tanggung jawab yang harus terus dibuktikan,” demikian inti refleksi Intan dalam momentum HUT ke-62 Partai Golkar.
Penulis: Hj. Intan Nurul Hikmah, BBA, SE — Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang