KABUPATEN BEKASI — Penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, membangun karakter masyarakat, serta menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis. Di tengah derasnya arus informasi digital dan beragam pengaruh dari luar, pemahaman terhadap Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, di kediaman Kepala Desa Sukaresmi terpilih, H. Yusuf Ace, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Putih Sari yang menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menekankan bahwa Empat Pilar MPR RI bukan sekadar konsep kebangsaan yang dipelajari secara teoritis, melainkan pedoman fundamental yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menyikapi perkembangan teknologi, menyaring informasi, menjaga kerukunan, dan memperkuat rasa cinta terhadap Tanah Air.
Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki modal besar untuk membangun kemandirian bangsa, baik melalui potensi sumber daya alam, sektor pertanian, energi, maupun berbagai bidang strategis lainnya. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal dengan semangat gotong royong, persatuan, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.
“Kita harus memiliki keyakinan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar. Dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, energi, hingga bidang lainnya, kita harus terus memperkuat kemampuan dan kemandirian bangsa agar tidak selalu bergantung kepada negara lain,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam pemaparan Putih Sari.
Namun, menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam maupun kemajuan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia, karakter masyarakat, serta kemampuan menjaga persatuan juga menjadi faktor penting yang menentukan masa depan Indonesia.
Oleh karena itu, masyarakat perlu membentengi diri dari berbagai upaya provokasi, penyebaran informasi menyesatkan, dan tindakan menghasut yang berpotensi memecah belah kehidupan sosial.
Literasi Digital Menjadi Kunci Menghadapi Ancaman Hoaks
Salah satu perhatian utama Putih Sari dalam sosialisasi tersebut adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap pola pikir, perilaku, dan karakter masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan. Informasi dari berbagai belahan dunia kini dapat diakses dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat, pengetahuan semakin terbuka, dan berbagai aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Akan tetapi, kemudahan tersebut juga membawa tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan kemampuan memilah informasi secara bijak.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat berhadapan dengan berbagai berita yang belum tentu benar, informasi yang tidak utuh, hingga konten yang sengaja dibuat untuk membangkitkan emosi dan memancing konflik.
“Jangan sampai kita mudah terprovokasi hanya karena membaca sebuah judul yang menarik. Tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Kita harus membiasakan diri untuk memeriksa sumbernya, membaca isi berita secara utuh, dan mencari tahu kebenarannya sebelum menyebarkannya kepada orang lain,” demikian pesan Putih Sari dalam mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menggunakan media digital.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengguna media sosial yang langsung membagikan informasi hanya berdasarkan judul, tanpa membaca isi berita maupun memeriksa sumbernya terlebih dahulu.
Padahal, sebuah judul dapat disusun sedemikian rupa untuk membangun persepsi tertentu, sementara isi dan konteks peristiwanya bisa berbeda dari kesan yang ditimbulkan.
Sebagai ilustrasi, Putih Sari menyinggung beredarnya sebuah gambar yang memperlihatkan seorang menteri menggunakan alat bantu oksigen ketika melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gambar tersebut kemudian diberi narasi yang menimbulkan kesan seolah-olah sang menteri tidak mampu bertahan karena kondisi kesehatannya.
Padahal, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum tersebut, konteks penggunaan alat itu berkaitan dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pemeriksaan peralatan yang tersedia bagi masyarakat.
Contoh tersebut menggambarkan bagaimana sebuah foto dapat menimbulkan persepsi yang keliru apabila dilepaskan dari konteks sebenarnya.
Karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan gambar, judul sensasional, atau narasi yang belum terverifikasi.
“Kita harus membiasakan diri untuk mencari tahu terlebih dahulu. Jangan hanya melihat judul, langsung marah, lalu membagikannya. Pastikan informasi itu benar sebelum kita meneruskannya kepada orang lain,” menjadi pesan penting yang relevan dalam menghadapi tantangan era digital.
Menurut Putih Sari, penyebaran informasi yang tidak benar bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan dapat memengaruhi hubungan antarmasyarakat, merusak kepercayaan, dan memicu pertentangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Informasi yang belum terverifikasi bahkan dapat membuat seseorang salah menilai tindakan orang lain, termasuk ketika seseorang melakukan hal positif tetapi justru dipersepsikan secara negatif akibat narasi yang menyesatkan.
Dengan demikian, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan kebangsaan. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki kedewasaan dalam menilai informasi, mengendalikan emosi, serta bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan.
Melindungi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif Teknologi
Selain menyoroti penyebaran hoaks, Putih Sari juga mengingatkan pentingnya perhatian keluarga terhadap penggunaan teknologi digital oleh anak-anak.
Menurutnya, perkembangan permainan digital, media sosial, dan berbagai konten internet dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi memengaruhi pola perilaku, pengelolaan emosi, dan pembentukan karakter anak.
Ia mengajak para orang tua agar tidak menganggap penggunaan gawai dan permainan digital sebagai persoalan sepele. Pendampingan keluarga diperlukan agar anak-anak mampu membedakan hiburan yang sehat dengan konten yang berpotensi memberikan pengaruh negatif.
Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pemahaman mengenai batasan penggunaan teknologi, serta menanamkan nilai kesopanan, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain.
“Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang terlihat sederhana bisa memengaruhi cara berpikir dan karakter anak-anak kita. Karena itu, orang tua harus memberikan perhatian dan pendampingan. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa,” pesan Putih Sari.
Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi semestinya dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan, dan mendorong kreativitas generasi muda, bukan justru membuat mereka kehilangan kendali atas perilaku maupun emosi.
Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pendidikan pertama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, membangun kedisiplinan, dan membentuk karakter generasi penerus.
Pancasila dan UUD 1945 sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa
Memasuki pembahasan mengenai substansi Empat Pilar MPR RI, Putih Sari mengingatkan bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya diucapkan dalam kegiatan seremonial.
Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menghormati perbedaan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, mengedepankan kepentingan bersama, serta memperlakukan sesama manusia secara adil dan bermartabat.
Dalam menghadapi perbedaan pandangan, termasuk perbedaan pilihan politik, masyarakat diharapkan tetap menjaga etika, menghormati hak orang lain, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan.
Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Putih Sari juga menyinggung perjalanan perubahan UUD 1945 pada era reformasi, yang berlangsung melalui empat tahap amendemen pada 1999 hingga 2002.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam menyesuaikan sistem konstitusional dengan tuntutan reformasi dan perkembangan demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa konstitusi dapat menjadi objek pembahasan dan perubahan melalui mekanisme yang telah diatur. Namun, setiap perubahan harus dilakukan sesuai prosedur konstitusional, dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan masa depan negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan hukum di Indonesia.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa negara memiliki sistem hukum, mekanisme pengawasan, serta prosedur yang harus dihormati bersama.
Dengan memahami konstitusi, masyarakat tidak hanya mengetahui hak-haknya, tetapi juga memahami tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi yang tertib, adil, dan bermartabat.
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika: Berbeda-Beda, Tetap Satu Indonesia
Dalam pemaparannya, Putih Sari turut menegaskan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang telah menjadi kesepakatan fundamental bangsa Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan latar belakang sosial. Keberagaman tersebut merupakan kenyataan sekaligus kekayaan yang harus dijaga bersama.
Di tengah perbedaan itu, seluruh masyarakat tetap memiliki identitas kebangsaan yang sama sebagai bangsa Indonesia.
Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan nasional apabila dikelola dengan sikap saling menghormati.
Karena itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, menghindari tindakan diskriminatif, serta menolak berbagai bentuk provokasi yang dapat merusak persaudaraan.
Putih Sari mengingatkan bahwa persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan. Sebaliknya, persatuan tumbuh ketika masyarakat mampu menerima perbedaan dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Nilai tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan informasi, opini, dan berbagai pengaruh menyebar dengan cepat tanpa mengenal batas wilayah.
Tanpa kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian dan memperbesar persoalan. Namun, apabila digunakan secara bijak, teknologi justru dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas, memperluas pengetahuan, dan membangun kolaborasi untuk kemajuan bangsa.
Sosialisasi Empat Pilar sebagai Investasi Karakter Bangsa
Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kediaman H. Yusuf Ace menjadi momentum untuk memperkuat kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan yang disampaikan Putih Sari menunjukkan bahwa tantangan kebangsaan pada masa kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, ekonomi, maupun keamanan, tetapi juga menyangkut kualitas informasi, ketahanan karakter, dan kemampuan masyarakat menjaga persatuan di tengah perubahan zaman.
Pengamalan Pancasila perlu dimulai dari lingkungan keluarga, diperkuat melalui kehidupan bermasyarakat, dan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Demikian pula, pemahaman terhadap konstitusi, komitmen menjaga NKRI, dan penghormatan terhadap keberagaman harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin bijak menggunakan teknologi, kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, serta mampu membangun hubungan sosial yang dilandasi rasa saling menghormati.
Sebab, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga negara. Tanggung jawab tersebut melekat pada setiap warga negara, mulai dari tindakan sederhana seperti memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menjaga kerukunan dengan tetangga, menghargai perbedaan pendapat, hingga berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan.
Pada akhirnya, kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada kekayaan sumber daya alam dan besarnya jumlah penduduk, tetapi juga pada karakter masyarakatnya yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan.
Empat Pilar MPR RI harus menjadi nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat: Pancasila sebagai pedoman moral, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai komitmen kebangsaan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat untuk merawat keberagaman.
Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman secara cerdas, menjaga keharmonisan sosial, serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.
