Kitabaru.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 dengan penuh penekanan pada komitmen kampanyenya: membangun pemerintahan bersih, menegakkan kedaulatan bangsa, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pidato ini dipandang sebagai momentum penting dalam mengembalikan kepercayaan rakyat di tengah derasnya serbuan informasi menyesatkan (hoaks) dan kritik terhadap kinerja sebagian menteri yang dinilai belum optimal.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya yang juga anggota Banggar menilai, pidato Prabowo kali ini sarat dengan penegasan bahwa arah pemerintahannya tetap konsisten dengan janji saat kampanye. Salah satunya terkait komitmen penutupan tambang ilegal yang selama ini menjadi “rahasia umum” sebagai ladang bisnis gelap yang melibatkan berbagai pihak berpengaruh.
Indria Febriansyah, Salah satu pendiri BEM DIY juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta periode 2010, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut. “Penutupan tambang ilegal adalah langkah strategis untuk menegakkan hukum dan menyehatkan tata kelola sumber daya alam kita. Selama ini banyak nama besar yang diduga bermain di sektor tambang ilegal. Keberanian Presiden menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir di tengah rakyat,” tegasnya.
Namun, Indria juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan persoalan penyulingan minyak ilegal (illegal refinery) yang masih marak di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurutnya, aktivitas tersebut berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan serius, bahkan muncul isu adanya “kapling” dari sejumlah penguasa pusat yang membuat praktik ilegal tersebut berjalan aman.
“Kalau tambang ilegal ditindak, maka penyulingan minyak ilegal juga harus disentuh. Tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak dan penerimaan, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan serta keselamatan warga sekitar,” tambah Indria.
Secara teori, konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi ilegal akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, pernah menekankan pentingnya rule of law dalam menciptakan keadilan pasar. Negara dengan penegakan hukum lemah cenderung memiliki ketidakpastian ekonomi yang berimbas pada investasi dan pertumbuhan jangka panjang.
Indria meyakini, dengan langkah Presiden ini, kondisi mikro maupun makro ekonomi Indonesia akan terdorong ke arah positif hingga akhir tahun 2025. “Bangsa ini sedang melewati masa transisi yang sulit. Namun, kalau pemerintah konsisten dan rakyat ikut menjaga stabilitas, maka kita bisa melewati tantangan ini,” ucapnya optimistis.
Pidato Presiden Prabowo juga tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Situasi geopolitik yang tidak stabil – mulai dari konflik di Eropa Timur, ketegangan Laut Cina Selatan, hingga dinamika energi dunia – telah menekan banyak negara berkembang.
Meski demikian, ada secercah harapan dari perkembangan terbaru. Pertemuan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu dinilai sebagai sinyal potensi meredanya ketegangan global, khususnya terkait pasokan energi dan pangan.
Sejumlah analis politik internasional menilai, jika stabilitas geopolitik sedikit mereda, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo yang menekankan perlunya menjaga kedaulatan energi, pangan, dan sumber daya alam.
Dari perspektif etika politik, pidato Presiden dinilai sebagai upaya mengembalikan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Dalam teori Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial menuntut negara untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan elite. Dengan sikap tegas terhadap praktik ilegal, Prabowo dianggap berusaha merealisasikan kontrak sosial tersebut.
“Pidato ini bukan sekadar janji, melainkan penegasan bahwa negara tidak boleh kalah dengan mafia sumber daya alam,” ujar Wendri A Putra yang saat kampanye aktif di rumah pemenangan Prabowo di slipi, melalui sambungan telpon.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI 2025 menjadi titik balik penting dalam menjaga legitimasi politik pemerintah. Dukungan publik, seperti yang disuarakan oleh Indria Febriansyah, memperlihatkan bahwa rakyat menaruh harapan besar pada keberanian Presiden menindak tambang dan refinery ilegal. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, stabilitas global yang mulai mereda, serta semangat rakyat yang terjaga, Indonesia diharapkan mampu melangkah menuju masa depan yang lebih berdaulat dan sejahtera. (red)
