Pengibaran Bendera One Piece Dinilai Politik Adu Domba Kelas Tinggi, KSTI Soroti Indikasi Mesin Partai di Balik Aksi Serenta
Jakarta – 6 Agustus 2025
Pengibaran bendera bajak laut One Piece yang terjadi di berbagai daerah saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memicu kontroversi luas di tengah masyarakat. Kritik keras datang dari Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), organisasi relawan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari politik adu domba kelas tinggi.
Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah, dalam keterangan tertulisnya kepada media, menilai bahwa pengibaran simbol fiksi Jepang itu bukan sekadar aksi spontan atau kelalaian generasi muda. Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa aksi tersebut dilakukan oleh sebuah mesin partai yang terorganisir, mengingat penyebarannya yang masif dan serentak di berbagai wilayah.
“Ini bukan sekadar kelalaian atau candaan anak muda. Kita melihat pola distribusi dan mobilisasi yang sistematis. Ada indikasi kuat bahwa mesin partai bekerja di balik layar untuk menggerakkan ini. Tujuannya jelas: menciptakan polarisasi dan konflik horizontal antar-relawan, khususnya antara pendukung Presiden Prabowo dan pendukung mantan Presiden Jokowi,” ujar Indria.
Indria menyebut aksi semacam ini adalah bentuk perang simbol dan propaganda terselubung, yang berusaha mengganggu stabilitas sosial-politik menjelang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol harga diri bangsa, dan tidak boleh ditukar dengan bendera fiksi apa pun, dalam konteks dan momen kenegaraan.
“Kami melihat ini sebagai upaya mengadu domba anak bangsa. Di satu sisi, publik dibuat marah karena merasa simbol negara dilecehkan. Di sisi lain, kelompok yang mengibarkan seolah-olah dibela oleh aktor politik tertentu. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan,” jelasnya.
KSTI juga mengingatkan bahwa narasi toleransi terhadap simbol asing tidak boleh mengaburkan fakta bahwa pengibaran bendera selain Merah Putih dalam upacara kenegaraan adalah pelanggaran norma nasionalisme. Mereka mendorong aparat keamanan untuk menyelidiki siapa aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, dan bagaimana pola distribusi aksinya bisa begitu merata di berbagai titik.
Sebagai organisasi relawan yang tetap setia mengawal agenda kerakyatan Presiden Prabowo, KSTI mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga persatuan. “Jangan biarkan kita dipermainkan oleh operasi politik licik yang ingin membuat rakyat terpecah,” pungkas Indria.
