Kitabaru.com – Pada tanggal 9 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah skema tarif impor secara signifikan sebagai respons terhadap retaliasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan untuk mengakomodasi mitra dagang lain yang menunjukkan keinginan untuk penyelarasan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dokumen ini mencerminkan eskalasi perang dagang antara AS dan RRT serta upaya AS untuk menegosiasikan hubungan perdagangan baru dengan mitra-mitra dagangnya.
## *Latar Belakang Kebijakan*
Perintah eksekutif ini merupakan lanjutan dari serangkaian tindakan yang dimulai dengan Perintah Eksekutif 14257 tertanggal 2 April 2025, yang menyatakan keadaan darurat nasional akibat defisit perdagangan barang AS yang besar dan persisten. Dalam perintah awal tersebut, Presiden Trump memberikan bea masuk tambahan pada impor dari berbagai negara dan menyatakan akan memodifikasi tarif jika ada mitra dagang yang melakukan retaliasi terhadap AS[1].
Pada 8 April 2025, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk meningkatkan tarif impor dari RRT, setelah negara tersebut mengumumkan retaliasi terhadap Perintah Eksekutif 14257. Sebagai respons, pada 9 April 2025, Komisi Tarif Dewan Negara RRT mengumumkan tarif 84 persen akan dikenakan pada semua barang impor dari AS, efektif mulai pukul 12:01 pagi pada 10 April 2025[1].
Perintah eksekutif terbaru ini merupakan tanggapan langsung terhadap eskalasi dari RRT dan juga memberikan kelonggaran kepada mitra dagang lain yang menunjukkan kemauan untuk mengatasi kurangnya timbal balik dalam hubungan ekonomi mereka dengan AS[1].
### *Kebijakan Terhadap Republik Rakyat Tiongkok*
Sebagai respons terhadap retaliasi RRT, perintah eksekutif ini secara drastis meningkatkan tarif impor:
1. Tarif untuk barang-barang dari RRT (termasuk Hong Kong dan Makau) ditingkatkan dari 84% menjadi 125%, efektif pada 10 April 2025[1][2].
2. Tarif *ad valorem* untuk impor bernilai rendah dari RRT ditingkatkan dari 90% menjadi 120%[1].
3. Biaya per item pos yang berisi barang dari RRT juga meningkat:
– Dari $75 menjadi $100 untuk periode 2 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025[1][2].
– Dari $150 menjadi $200 untuk periode setelah 1 Juni 2025[1][2].
Peningkatan tarif ini dianggap perlu untuk mengatasi “ancaman terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS yang ditimbulkan oleh kontribusi RRT terhadap kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan yang besar dan persisten, termasuk kebijakan industri RRT yang telah menghasilkan kapasitas manufaktur berlebih secara sistemik di RRT dan menekan kapasitas manufaktur domestik AS”[1].
## *Kebijakan Terhadap Mitra Dagang Lainnya*
Berbeda dengan pendekatannya terhadap RRT, perintah eksekutif ini memberikan penangguhan tarif untuk negara-negara lain:
1. Penangguhan penerapan tarif khusus negara selama 90 hari (hingga 9 Juli 2025) untuk mitra dagang yang tercantum dalam Lampiran I Perintah Eksekutif 14257[1][2].
2. Selama periode penangguhan, semua barang yang diimpor dari mitra dagang tersebut akan dikenakan tarif *ad valorem* tambahan sebesar 10%[1].
Kebijakan ini didasarkan pada fakta bahwa “lebih dari 75 mitra dagang asing, termasuk negara-negara yang tercantum dalam Lampiran I Perintah Eksekutif 14257, telah mendekati Amerika Serikat untuk mengatasi kurangnya timbal balik perdagangan dalam hubungan ekonomi kita dan kekhawatiran keamanan ekonomi dan nasional kita yang dihasilkan”[1]. Presiden Trump menganggap ini sebagai “langkah signifikan oleh negara-negara tersebut menuju perbaikan pengaturan perdagangan yang tidak timbal balik dan penyelarasan yang cukup dengan Amerika Serikat dalam masalah ekonomi dan keamanan nasional”[1].
## *Implementasi dan Dampak*
Implementasi perintah ini akan melibatkan berbagai departemen dan lembaga pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan, Menteri Keamanan Dalam Negeri, dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat, yang akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan berbagai pejabat tinggi lainnya[1][2].
Perintah eksekutif ini mencerminkan pendekatan Trump yang agresif terhadap kebijakan perdagangan, yang berfokus pada pengurangan defisit perdagangan AS melalui peningkatan tarif, terutama terhadap RRT. Perintah ini juga menunjukkan pendekatan yang lebih lunak terhadap mitra dagang lain yang menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi, dengan memberikan penangguhan tarif selama 90 hari untuk memfasilitasi negosiasi[1].
## *Kesimpulan*
Perintah eksekutif “Modifikasi Tarif Timbal Balik untuk Merespons Retaliasi Mitra Dagang dan Penyelarasan” menandai eskalasi signifikan dalam perang dagang antara AS dan RRT, dengan peningkatan tarif impor dari RRT menjadi 125%. Namun, perintah ini juga menunjukkan pendekatan yang lebih diplomatis terhadap mitra dagang lain, dengan memberikan penangguhan tarif selama 90 hari untuk negara-negara yang menunjukkan kesediaan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan AS.
Kebijakan ini mencerminkan strategi perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump yang bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan dan mendorong produksi domestik, sambil juga memberikan insentif bagi mitra dagang untuk bernegosiasi pengaturan perdagangan baru yang lebih menguntungkan AS. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ekonomi global dan hubungan perdagangan internasional masih harus dilihat, terutama mengingat potensi eskalasi lebih lanjut dalam perang dagang dengan RRT.
Citations:
[1] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/
[2] Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Trading Partner Retaliation and Alignment https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/modifying-reciprocal-tariff-rates-to-reflect-trading-partner-retaliation-and-alignment/
