Kitabaru.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan menindaklanjuti aduan terkait netralitas Pilkada yang diterima melalui hotline Desk Pilkada. Aduan tersebut langsung diteruskan kepada penjabat kepala daerah untuk diberikan peringatan.
“Kami terus melakukan pengawasan dan penindakan lanjut atas semua laporan. Apabila ada laporan, kami langsung sampaikan kepada para penjabat untuk diingatkan,” ujar Wamendagri Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (18/11).
Bima Arya menjelaskan, aduan-aduan ini juga dikoordinasikan dengan Bawaslu. Jika Bawaslu telah menyelesaikan proses pengawasan, Kemendagri akan meneruskan hasilnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan pemerintahan setempat. “Setiap proses yang dilakukan oleh Bawaslu, apabila sudah ada hasilnya tentu kami akan tindaklanjuti sesuai dengan pejabat pembina kepegawaian atau PPK,” jelasnya.
Selama November 2024, Desk Pilkada Kemendagri menerima sebanyak 296 aduan terkait pelanggaran netralitas Pilkada. “Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk,” tambah Bima Arya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas Pilkada yang berlangsung di berbagai daerah.
Dapatkan Berita Paling Update di https://disway.id/read/836884/kemendagri-terima-296-aduan-terkait-netralitas-di-pilkada-bakal-ditindaklanjuti-ke-kepala-daerah. Cek Sekarang!
#Pilkada2024 #NetralitasASN #Kemendagri #Bawaslu #DeskPilkada
