Pendiri Forum BEM DIY Desak Presiden Prabowo Lakukan “Bersih-Bersih” Pejabat
Kitabaru.com, Jakarta – Para pendiri Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (FBD) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah tegas membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Desakan tersebut disampaikan dalam sarasehan alumni BEM DIY bertema “Awan Gelap Istana” yang digelar di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Senin malam (12/8).
Indria Febriansyah, salah satu pendiri FBD dan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, menyampaikan bahwa manifesto pemerintahan Prabowo sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang mengamanatkan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pasal 33 UUD 1945 adalah amanah konstitusi yang harus diimplementasikan di semua sektor. Namun, ada ‘awan hitam’ yang membungkus istana—yaitu birokrasi koruptif, diskriminatif, dan tak segan melakukan kriminalisasi. Kadang wajah kemunafikan itu terlihat lugu di balik kacamata birokrat yang akademis,” kata Indria.
Ia juga menyoroti sikap sebagian relawan partai maupun relawan non-partai yang kini menjadi komisaris BUMN dan mendapat tempat jabatan di kementrian kini pasif dalam membela pemerintah ketika diserang buzzer, meski sebelumnya mereka gencar membela presiden terdahulu. Menurutnya, perilaku tersebut rawan berubah menjadi pengkhianatan.
“Mereka yang tidak lagi menunjukkan loyalitas murni kepada Presiden Prabowo sudah saatnya diganti dengan loyalis sejati yang bisa menjadi benteng pertahanan dari serangan isu negatif para mafia dan politisi yang kehilangan akses terhadap praktik korupsi,” tegas Indria.
Pendiri FBD lainnya, Abdul Khalid—mantan Presiden BEM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta—menambahkan bahwa BEM di seluruh Indonesia seharusnya memfokuskan perjuangan untuk mendorong Presiden melakukan pembersihan terhadap pejabat yang kuat terindikasi terlibat KKN.
“Korupsi bisa saja dimaafkan, tapi tidak boleh dipertahankan dalam kekuasaan yang ingin bersih,” ujarnya.
Sarasehan ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk mendorong langkah nyata pembersihan birokrasi, agar pemerintahan Prabowo dapat melaksanakan amanah konstitusi secara utuh dan bebas dari hambatan struktural. (red)
