KABUPATEN BEKASI — Penataan kawasan perdagangan di belakang Sentra Grosir Cikarang (SGC) mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, H. Wirya, yang sekaligus menjadi pengelola dan penyedia tempat relokasi bagi para pedagang yang akan ditertibkan.
Bersama rekan-rekannya, H. Wirya mengaku telah mempersiapkan lokasi yang dinilai layak, nyaman, dan representatif untuk mendukung keberlangsungan usaha para pedagang. Persiapan tersebut, menurutnya, bukan keputusan yang muncul secara mendadak, melainkan bentuk kepedulian yang telah dirintis sejak jauh hari setelah dirinya berulang kali mendengar keluhan masyarakat mengenai kondisi kawasan pasar.
Baginya, persoalan pedagang yang berjualan di badan jalan tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah penataan tempat usaha. Ada persoalan yang lebih luas, mulai dari kelancaran arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, kenyamanan lingkungan, hingga kebersihan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, H. Wirya berharap rencana penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menjadi momentum untuk menghadirkan solusi yang adil bagi pedagang sekaligus mengembalikan fungsi jalan bagi kepentingan masyarakat umum.
Bukan Sekadar Memindahkan Pedagang, tetapi Menyiapkan Solusi
H. Wirya menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan telah menyiapkan tempat relokasi agar para pedagang tetap memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus menggunakan badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas.
Menurutnya, penertiban akan lebih efektif apabila disertai solusi konkret. Pedagang tidak cukup hanya diminta meninggalkan lokasi lama, tetapi juga perlu diberikan alternatif tempat berjualan yang memadai sehingga keberlangsungan usaha mereka tetap diperhatikan.
“Kami bersama rekan-rekan sudah menyiapkan tempat untuk para pedagang. Kami ingin mereka tetap bisa berdagang, tetap mendapatkan penghasilan, tetapi juga berada di tempat yang lebih layak, nyaman, dan representatif. Jadi, penataan ini jangan hanya dipahami sebagai pemindahan pedagang, melainkan sebagai upaya mencari solusi bersama,” ujar H. Wirya.
Ia menjelaskan bahwa persiapan lokasi tersebut dilandasi kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, para pedagang merupakan bagian penting dari roda perekonomian masyarakat yang harus mendapatkan perhatian. Namun, aktivitas ekonomi juga perlu ditata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang lebih luas.
Dengan tersedianya tempat relokasi, ia berharap para pedagang dapat melihat penataan ini sebagai kesempatan untuk membangun kegiatan usaha yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.
Mendengar Keluhan Masyarakat, Tergerak oleh Persoalan Keselamatan
Lebih jauh, H. Wirya mengungkapkan bahwa kepeduliannya terhadap penataan kawasan pasar tumbuh dari berbagai keluhan yang kerap didengarnya dari masyarakat maupun sejumlah pihak.
Keluhan tersebut berkaitan dengan terganggunya arus lalu lintas akibat aktivitas perdagangan di badan jalan. Kondisi itu dinilai dapat mempersempit ruang gerak kendaraan, memperlambat perjalanan masyarakat, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
Salah satu persoalan yang paling menyita perhatiannya adalah cerita dan keluhan mengenai pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan medis karena terhambat kemacetan.
Menurutnya, informasi dan keluhan semacam itu harus menjadi bahan perhatian serius semua pihak. Meski setiap kasus perlu diverifikasi untuk memastikan penyebabnya, potensi terhambatnya akses menuju fasilitas kesehatan merupakan persoalan yang tidak boleh diabaikan.
“Saya sering mendengar keluhan masyarakat tentang lalu lintas yang terganggu. Bahkan, ada cerita mengenai orang sakit yang terlambat mendapatkan pertolongan karena perjalanan terhambat kemacetan. Hal-hal seperti ini tentu sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jalan tidak hanya menjadi akses menuju tempat kerja atau pusat perdagangan, tetapi juga jalur penting bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pertolongan darurat.
Karena itu, menurutnya, penataan pasar harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap kepentingan dan keselamatan masyarakat.
Lingkungan Bersih dan Sehat Juga Menjadi Perhatian
Selain persoalan lalu lintas, H. Wirya turut menyoroti pentingnya menciptakan kawasan perdagangan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.
Aktivitas pasar yang tidak tertata dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan kebersihan, pengelolaan sampah, dan kenyamanan lingkungan. Apabila tidak ditangani secara konsisten, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas ruang publik yang digunakan pedagang, pembeli, maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, pasar seharusnya menjadi tempat yang mendukung kegiatan ekonomi sekaligus memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang beraktivitas di dalamnya.
Penataan yang baik perlu disertai pengelolaan sampah, pemeliharaan kebersihan, pengaturan ruang berjualan, dan pengawasan rutin agar lingkungan perdagangan tetap terjaga.
Ia berharap lokasi relokasi yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan usaha yang lebih tertib dan sehat.
Namun, ia juga menekankan bahwa keberhasilan penataan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang disediakan. Kesadaran pedagang, pembeli, pengelola, dan pemerintah dalam menjaga kebersihan serta mematuhi aturan menjadi faktor yang tidak kalah penting.
“Kita ingin pedagang nyaman, pembeli nyaman, masyarakat sekitar juga nyaman. Lingkungannya harus lebih tertata dan kebersihannya harus dijaga. Kalau semuanya berjalan dengan baik, manfaatnya akan dirasakan bersama,” tuturnya.
Mendukung Ketegasan Bupati Bekasi, Mengutamakan Kepentingan Bersama
H. Wirya juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmadja yang mendorong penertiban kawasan pasar belakang SGC.
Menurutnya, ketegasan pemerintah daerah diperlukan agar persoalan yang telah berulang kali dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara nyata.
Namun, ia berpandangan bahwa ketegasan tersebut perlu berjalan beriringan dengan pendekatan yang manusiawi, komunikasi yang baik, serta tersedianya alternatif tempat usaha bagi pedagang.
Dalam konteks ini, penyediaan lokasi relokasi menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, pedagang, dan masyarakat pengguna jalan.
Pemerintah berkepentingan menjaga ketertiban umum. Pedagang berkepentingan mempertahankan mata pencaharian. Sementara itu, masyarakat membutuhkan akses jalan yang lancar dan lingkungan yang bersih serta nyaman.
Ketiga kepentingan tersebut, menurut H. Wirya, tidak semestinya dipertentangkan apabila semua pihak bersedia mencari solusi dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.
“Saya mendukung langkah Bupati Bekasi untuk menata kawasan pasar. Yang terpenting, kita harus mencari jalan keluar yang baik. Pedagang tetap bisa berusaha, masyarakat bisa menggunakan jalan dengan nyaman, dan lingkungan menjadi lebih tertib. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengorbankan kepentingan pihak lainnya,” tegasnya.
Ia berharap jajaran pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang menangani perdagangan dan penataan kawasan, dapat berkoordinasi dengan para pedagang serta pihak pengelola lokasi relokasi agar proses penataan berjalan lancar.
Komunikasi yang terbuka dinilai penting untuk menjelaskan manfaat relokasi, memastikan kesiapan fasilitas, dan mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kepedulian yang Harus Berujung pada Perubahan Nyata
Bagi H. Wirya, persoalan penataan pasar tidak seharusnya berhenti pada kegiatan penertiban sesaat. Lebih dari itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kondisi kawasan agar tetap tertib setelah proses penataan dilakukan.
Ia berharap para pedagang bersedia memanfaatkan lokasi yang telah disiapkan, sementara pemerintah konsisten menjalankan pengawasan dan memastikan kebijakan penataan dilaksanakan secara adil.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan dengan menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, serta berbelanja di lokasi yang telah ditata.
Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak mengambil bagian sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Kepedulian ini sudah kami persiapkan sejak jauh-jauh hari karena persoalan ini menyangkut kepentingan banyak orang. Kami ingin ada solusi, bukan sekadar perdebatan. Pedagang harus tetap bisa mencari nafkah, tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan jalan yang lancar, lingkungan yang bersih, dan rasa aman,” pungkas H. Wirya.
Dukungan H. Wirya bersama rekan-rekannya dalam menyiapkan lokasi relokasi menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendorong penataan kawasan perdagangan yang lebih baik di Kabupaten Bekasi.
Pada akhirnya, keberhasilan penataan Pasar Belakang SGC tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pemerintah atau tersedianya lokasi baru, tetapi juga oleh kesediaan semua pihak untuk membangun keteraturan bersama.
Sebab, penataan yang ideal bukanlah penataan yang mematikan mata pencaharian, melainkan penataan yang menjaga kehidupan ekonomi tetap berjalan, melindungi keselamatan masyarakat, dan menghadirkan lingkungan yang lebih tertib, bersih, serta manusiawi bagi semua.