AMBON — Mandataris MPA XXXIII/Formatur Tunggal/Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2026–2028, Christian A.D. Rettob, bertemu dan berdialog dengan Uskup Diosis Amboina, Mgr. Seno Ngutra, di Rumah Keuskupan Amboina, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog mengenai arah kaderisasi PMKRI, penguatan organisasi, hubungan dengan Gereja, serta tanggung jawab mahasiswa Katolik dalam menjaga persatuan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.
Dalam dialog tersebut, Christian menegaskan PMKRI sebagai organisasi independen akan tetap menjadi salah satu ruang utama kaderisasi mahasiswa Katolik di Indonesia.
“Perhimpunan ini akan dikelola sebaik-baiknya dengan setulus hati, menjadi oase pembinaan setiap anggota agar menjadi intelektual yang beriman, berintegritas dan berpihak kepada kaum marjinal, serta membangun kemitraan strategis dan kritis dengan pihak Gereja, pemerintah serta lembaga lainnya,” ungkap Christian.
Menurutnya, kepemimpinan PP PMKRI periode 2026–2028 memiliki tanggung jawab untuk memastikan kaderisasi organisasi tidak hanya melahirkan mahasiswa yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman iman, keberanian moral, kepekaan sosial, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Uskup Amboina Apresiasi Kongres dan MPA PMKRI
Menanggapi hal tersebut, Mgr. Seno Ngutra memberikan apresiasi atas terselenggaranya Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota PMKRI di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Mgr. Seno, forum tertinggi organisasi tersebut harus menjadi momentum untuk semakin memperkuat kebersamaan dan persaudaraan seluruh anggota PMKRI dari berbagai daerah di Indonesia.
“Proses yang diselenggarakan dengan hasil yang optimal. Agenda kongres sebagai momentum memperkuat kebersamaan antar adik-adik anggota PMKRI. Kita semua berharap prosesi pelantikan pengurus dapat berjalan lancar sesuai rencana,” ujar Mgr. Seno.
Ia berharap kepemimpinan baru mampu melanjutkan proses organisasi dengan semangat pelayanan, kedewasaan, dan penghormatan terhadap aturan internal perhimpunan.
Legalitas dan Konstitusi Organisasi Harus Jelas
Mgr. Seno juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek legalitas kepengurusan dan ketaatan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMKRI.
Menurutnya, kader yang memperoleh amanah untuk memimpin dan melayani organisasi perlu memastikan seluruh proses kepemimpinan berjalan berdasarkan konstitusi organisasi.
“Kepemimpinan dan langkah-langkah organisasi membutuhkan karakter kader yang peka dan bermental dewasa. Yang ditugaskan pun harus sesuai dengan konstitusi organisasi,” imbuh Mgr. Seno.
Pesan tersebut dinilai penting agar dinamika internal organisasi tetap diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang sah, sehingga kepengurusan memiliki legitimasi dan mampu menjalankan program kaderisasi secara optimal.
Mgr. Seno Ngutra yang juga menjabat Ketua Komisi Kateketik Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menekankan bahwa kepemimpinan organisasi kemahasiswaan Katolik bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan amanah pelayanan yang membutuhkan integritas, kedewasaan, dan tanggung jawab.
PMKRI Diminta Jaga Persatuan Menggereja dan Bernegara
Dalam dialog tersebut, Uskup Amboina turut menitipkan pesan moral mengenai posisi strategis kader PMKRI dalam kehidupan Gereja maupun bangsa.
Sebagai organisasi yang menghimpun mahasiswa Katolik dari berbagai daerah, PMKRI disebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan, baik dalam kehidupan menggereja maupun kehidupan bernegara.
“Bangsa ini memiliki masyarakat yang multikultural. PMKRI harus menyikapi keanekaragaman sebagai sebuah perbedaan dengan tetap berpegang teguh pada jiwa kekatolikannya,” ujar Mgr. Seno.
Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat Indonesia harus menjadi kekuatan bersama, bukan sumber perpecahan.
Kader PMKRI diharapkan mampu hadir sebagai intelektual muda Katolik yang terbuka terhadap dialog, menghormati perbedaan, sekaligus tetap memiliki identitas dan nilai dasar yang kokoh.
Bangun Kemitraan Kritis dengan Gereja dan Pemerintah
Christian menyatakan arah kepemimpinan PMKRI ke depan akan menempatkan organisasi sebagai mitra strategis sekaligus kritis bagi Gereja, pemerintah, dan berbagai lembaga lainnya.
Menurutnya, kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan independensi organisasi. Sebaliknya, PMKRI harus tetap memiliki keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kaum marjinal, melalui pendekatan intelektual, dialog, advokasi dan kerja sosial.
Ia berharap kader-kader PMKRI mampu hadir di tengah berbagai persoalan masyarakat dengan membawa nilai keberpihakan, solidaritas, keadilan, dan kemanusiaan.
Kaderisasi, lanjutnya, juga perlu menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk perubahan sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, demokrasi, serta berbagai persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan generasi muda.
Christian Rettob Terpilih Secara Aklamasi
Christian A.D. Rettob terpilih secara aklamasi dalam rangkaian Kongres ke-XXXIV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXIII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada 19–28 Juli 2026.
Ia memperoleh mandat sebagai Formatur Tunggal sekaligus Ketua Presidium PP PMKRI untuk periode 2026–2028.
Mandat tersebut membawa tanggung jawab untuk membangun konsolidasi organisasi secara nasional, memastikan keberlanjutan kaderisasi, memperkuat tata kelola organisasi, serta menjaga relevansi PMKRI sebagai gerakan mahasiswa Katolik yang hadir dalam dinamika Gereja dan kehidupan kebangsaan.
Dialog dengan Uskup Amboina menjadi salah satu momentum awal untuk memperkuat komunikasi antara kepemimpinan baru PMKRI dengan hierarki Gereja sekaligus menerima masukan moral bagi perjalanan organisasi ke depan.
Pesan mengenai integritas, ketaatan terhadap konstitusi organisasi, keberpihakan terhadap kaum marjinal, serta komitmen menjaga persatuan menjadi nilai yang diharapkan dapat diterjemahkan dalam program kerja PP PMKRI periode 2026–2028.
(Red)