KABUPATEN BEKASI — Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmadja menunjukkan ketegasannya dalam menata aktivitas perdagangan dan menjaga ketertiban lalu lintas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan pasar di belakang Sentra Grosir Cikarang (SGC), Kabupaten Bekasi.
Dalam sidak tersebut, Bupati menyoroti masih adanya pedagang yang berjualan di ruas jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Padahal, pemerintah daerah telah berulang kali melakukan peninjauan serta memberikan imbauan agar para pedagang menempati lokasi yang semestinya.
Ketegasan Bupati bukan semata-mata persoalan penertiban lapak, melainkan menyangkut prinsip keadilan, keselamatan pengguna jalan, dan kepastian bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk menjalankan aktivitasnya tanpa saling merugikan.
Bukan Mengusir Pedagang, tetapi Menegakkan Keadilan
Bupati Bekasi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud menghalangi masyarakat mencari nafkah. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan kegiatan perdagangan berlangsung di tempat yang layak, nyaman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan tempat yang dapat dimanfaatkan para pedagang. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut semestinya menjadi solusi bersama, bukan diabaikan dengan tetap menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.
“Kami dari pemerintah daerah bukan mau mengusir pedagang. Kalau mau berdagang, silakan berdagang. Tempat yang layak dan nyaman sudah kami siapkan. Jadi, silakan dimanfaatkan dengan baik,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa penataan pasar harus berlandaskan keadilan bagi seluruh pihak. Para pedagang yang telah mematuhi aturan dan berjualan di tempat yang disediakan pemerintah juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
“Kasihan pedagang yang berjualan di dalam dan sudah taat aturan. Masa kita biarkan pedagang yang tidak taat aturan berjualan seenaknya di jalan? Pemerintah harus adil. Jangan sampai mereka yang mematuhi aturan justru merasa dirugikan oleh mereka yang melanggarnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penertiban bukanlah bentuk permusuhan terhadap pedagang kecil, melainkan upaya membangun tata kelola pasar yang lebih tertib, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha.
Keluhan Masyarakat Menjadi Perhatian Serius
Ketegasan Bupati juga dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak aktivitas perdagangan di badan jalan.
Keluhan tersebut disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung. Masyarakat menginginkan akses jalan yang lebih lancar, terutama pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pergerakan warga.
Bagi pengguna jalan, kemacetan bukan sekadar persoalan keterlambatan. Dalam kondisi darurat, hambatan lalu lintas bahkan dapat memperlambat perjalanan menuju fasilitas kesehatan dan berpotensi memengaruhi keselamatan pasien yang membutuhkan penanganan segera.
Karena itu, persoalan ini tidak sepatutnya dipandang hanya dari sudut kepentingan pedagang ataupun pengguna jalan. Pemerintah perlu menghadirkan solusi yang mampu melindungi keduanya secara proporsional.
Di satu sisi, pedagang berhak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, masyarakat juga berhak menggunakan jalan sesuai fungsinya, tanpa terganggu oleh aktivitas perdagangan yang tidak tertata.
Prinsip inilah yang menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menata kawasan pasar: kepentingan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketertiban umum dan keselamatan bersama.
Dinas Perdagangan Diminta Lebih Serius
Berulangnya imbauan yang belum sepenuhnya dipatuhi menjadi pekerjaan rumah bagi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, bersama unsur terkait yang memiliki kewenangan dalam penataan pasar dan penertiban lalu lintas.
Penanganan persoalan ini tidak cukup hanya melalui sidak dan imbauan sesaat. Diperlukan langkah yang konsisten, terukur, serta disertai pengawasan berkelanjutan agar penataan yang dilakukan tidak kembali pada kondisi semula.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa lokasi yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan pedagang secara layak, memiliki akses yang memadai, dan mendukung keberlangsungan usaha mereka.
Dengan demikian, penertiban tidak berhenti pada pemindahan pedagang, tetapi menjadi bagian dari pembenahan sistem perdagangan yang lebih baik.
Pendekatan persuasif tetap penting untuk membangun kesadaran. Namun, apabila imbauan berulang kali tidak diindahkan, penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku perlu dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.
Ketegasan semacam ini dibutuhkan agar aturan tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Menata Pasar, Membangun Budaya Tertib
Sidak Bupati Bekasi ke pasar belakang SGC sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang publik merupakan milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pasar yang tertata bukan hanya memberikan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung kelancaran mobilitas warga.
Lebih dari itu, penataan pasar merupakan proses membangun budaya tertib. Pemerintah menyediakan fasilitas dan menegakkan aturan, sementara masyarakat diharapkan berpartisipasi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan penataan tidak semata-mata diukur dari berkurangnya pedagang di badan jalan, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan solusi yang manusiawi, memastikan pedagang tetap dapat mencari nafkah, dan mengembalikan fungsi jalan bagi kepentingan umum.
Di sinilah kepemimpinan diuji: bukan hanya berani mengambil tindakan, tetapi juga mampu memastikan bahwa tindakan tersebut menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.
Pesan Bupati Bekasi jelas: mencari nafkah adalah hak setiap warga, tetapi menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain juga merupakan kewajiban bersama.
Pemerintah tidak sedang mempertentangkan pedagang dengan masyarakat. Pemerintah justru berkewajiban memastikan keduanya mendapatkan hak secara adil.
Sebab, pasar yang baik bukanlah pasar yang membiarkan siapa pun berjualan tanpa aturan, melainkan pasar yang memberikan ruang usaha yang layak, menjamin ketertiban, dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
Kini, konsistensi tindak lanjut dari perangkat daerah terkait menjadi kunci agar sidak tersebut tidak sekadar menjadi peringatan sesaat, tetapi benar-benar membawa perubahan bagi wajah perdagangan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Bekasi.
